Diskusi Dana Desa Kompas-Infest

Silang Sengkarut Pengelolaan Keuangan Desa

Secara filosofis, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) berbeda dengan ketentuan tentang desa pada tahun sebelumnya, 1965, 1979, 1999, dan 2004. UU Desa menekankan desa sebagai subjek pembangunan dan mempunyai otoritas dalam pengelolaan keuangan desa. Nilai prakarsa, rekognitif dan subsidiaritas menjadi ruh kedaulatan desa.

Sebagai bagian dari pengakuan asas subsidiaritas dan amanat UU Desa, pemerintah menyalurkan dana desa tahun ini. Dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Total alokasi dana desa pada 2015 sebesar Rp 20,7 triliun untuk 74.093 desa di 434 kabupaten/kota di Indonesia.

Tahun pertama implementasi UU Desa, peyaluran dana desa mendapat porsi perhatian yang besar. Hal ini tidak terlepas dari berbagai kendala yang menyertai penyaluran dana desa. Ahmad Erani, Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyebut banyak energi terbuang untuk penyaluran dana desa.

Diskusi Dana Desa Kompas-Infest

Diskusi Perencanaan dan Keuangan Desa Berorientasi Kesejahteraan, (2/11). Dari kiro: Ahmad Erani Yustika, Syaiful Huda, Ahmad Muqowwam, Johan Budi.

Dalam diskusi tentang Perencanaan Berbasis Data dan Pengelolaan Keuangan, kerjasama Infest Yogakarta dan Harian Kompas, (2/11) Erani menyebutkan berdasarkan data yang dikumpulkan dari 403 kabupaten/kota, dana desa yang telah disalurkan ke desa per tanggal 31 Oktober 2015 sebesar Rp 10,13 triliun atau 48,93 persen dari total anggaran dana desa tahun 2015.

Tumpang tindih kewenangan

Mantan Ketua Panitian Khusus Rancangan UU Desa DPR, Akhmad Muqowwam mengatakan regulasi tentang desa dari beberapa kementerian sering tidak sinkron. Hal ini menyebabkan pemerintah desa bingung dan terhambatnya penyaluran dana desa. Tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri ditengarai turut menghambat penyaluran dana desa.

Ahmad Muqowwam, menerangkan, sesuai dalam UU Desa pasal 1 ayat 16 hanya menyebut kementerian yang mengurusi persoalan desa. Hanya saja, menurutnya, dalam Peraturan Presiden Nomor 11 dan 12 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa terkait pelaksanaan UU Desa dapat dilakukan oleh dua kementerian, yakni Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri. Tumpang tindih kewenangan dua kementerian turut membingunkan pemerintah kabupaten. Aldhiana Kusumawati, dari Kabupaten Wonosobo mengaku kerap kebingungan ketika berkonsultasi ke Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri tentang pembuatan regulasi di tingkat kabupaten.

Hal senada diungkapkan Syaiful Huda, Staf Khusus Menteri Desa. Ia mengakui bahwa ada perdebatan tentang kewenangan dua kementerian. Regulasi yang mengatur tentang kementerian tersebut menimbulkan masalah karena masih menggunakan paradigma kontrol, menganggap desa masih menjadi sub pemerintah kabupaten. Di sisi lain, UU Desa mempunyai semangat yang berbeda.

“Efek dari ini dalah akhirnya panjang, beberapa peraturan menteri yang semestinya bisa dilahirkan di satu kementrian. Sempat ada Permen yang double. Kemendesa dan Kemendagri membuat peraturan yang substansinya sama tentang pembangunan desa,” terang Huda.

Salah satu dampak dari tumpang tindih kewenangan juga menjadi penyebab terhambatnya penyaluran dana desa. Sebagai titik tengah, tiga kementerian, yakni Kementerian Desa PDTT, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan menyepakati Surat Keputusan Bersama tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

Kendala penyaluran dana desa

Di level desa salah satu tantangannya terkait dengan kualitas perangkat desa. Kondisi tersebut menurut Erani, menyebabkan kurang lengkapnya dokumen perencanan sebagai syarat penyaluran dana desa. “Kadang, program yang disusun pun tidak sesuai dengan mandat UU Desa,” terangnya.

Dalam tahap perencanaan di desa, salah satu tantangannya karena ketiadaan dasar hukum. Kepala Desa Tunjungtirto, Kabupaten Malang, Hanik Martya mengungkapkan, ketiadaan payung hukum membuat program tidak dapat dilakukan.

Komioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP menyatakan bahwa setiap daerah mempunyai karakteristik yang berbeda, antara lain kualitas sumber daya manusia, geografis, dan demograsi. Salah satu masalah serius ialah kualitas perangkat desa, khususnya di wilayah minim akses. “Di Nusa Tenggara Timur, saya ketemu kepala desa yang tidak mengerti penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Itu yang kadang tidak dipikirkan orang pusat,” ujarnya.

Beberapa kendala minimnya pencairan dana desa di tingkat kabupaten salah satunya disebabkan karena kesalahan prosedur dalam transfer Dana Desa dan konteks politik lokal. Erani mencontohkan beberapa kasus, di mana Dana Desa diterima dan dikelola oleh Dinas Pemakaman, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, atau pada dinas lain yang tidak ada kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah. [Sofwan]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *