“Sampai Kapan Pun Data Kemiskinan Tidak akan Valid”

Kalimat tersebut terlontar dari seorang peserta Sekolah Perempuan saat belajar bersama Infest Yogyakarta membahas pemetaan kesejahteraan di desa Gentansari, (16/9/2015). Dia adalah Habib Hasmi, perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Gentansari. Sekilas, pernyataannya terkesan pesimistis dan kecewa dengan pendataan kemiskinan yang selama ini dilakukan di desanya. Namun bukan tanpa alasan, dia menyatakan hal tersebut setelah bersama-sama tim Infest melakukan identifikasi terkait pendataan yang pernah dilakukan di desanya, baik pendataan yang dilakukan oleh desa maupun lembaga dari luar desa.

Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, peserta yang terdiri dari perwakilan peserta Sekolah Perempuan, perangkat pemerintahan desa, maupun kelembagaan yang ada di desa, baru menyadari bahwa selama ini pendataan yang dilakukan di desa ternyata belum valid. Baik pendataan ekonomi, kemiskinan, dan pendataan-pendataan rutin yang dilakukan desa setiap tahunnya.

Mereka juga menyadari bahwa selama ini desa tidak pernah memiliki data hasil pendataan yang telah mereka kerjakan. Selama ini, jika ada pendataan di desa yang diselenggarakan lembaga lain, maka desa hanya sebagai petugas sensus, tetapi pengolahan data dilakukan di luar desa. Desa juga tidak memanfaatkan data tersebut, karena desa memang tidak memiliki arsip data tersebut. Selain itu, kekurangan dari sensus yang pernah dilakukan di desa, pendataan dilakukan bukan untuk semua penduduk namun hanya sampling saja, atau maksimal separuh dari seluruh jumlah warga bahkan rumah tangga. Sehingga hasilnya belum bisa dinilai valid.

Identifikasi Pendataan di desa

Identifikasi pendataan yang dilakukan lembaga luar desa di desa

Sementara, jika pendataan dilakukan oleh desa, hasil datanya masih umum. Data diperbaharui setahun sekali untuk kepentingan laporan. Sehingga, setelah bersama-sama melakukan identifikasi, peserta baru menyadari bahwa data yang dihasilkan dari pendataan di desa baik yang dilakukan oleh desa maupun lembaga lain, ternyata belum valid.

Pendataan yang dilakukan Desa

Pendataan yang dilakukan desa

Habib Hasmi juga menambahkan rasa kecewanya, tentang data nasional atau daerah yang sering menyebutkan bahwa kemiskinan menurun. Padahal faktanya, data rumah tangga miskin di desa bertambah.

Sementara menurut Sri Utami, salah satu peserta Sekolah Perempuan, warga yang bekerja sebagai buruh migran selama ini tidak pernah terdata sebagai pekerjaan dalam proses pendataan nasional. Padahal warga di Gentansari ada yang menjadi buruh migran.
Proses pelatihan pemetaan kesejahteraan lokal 12011230_10204971015978738_5508996526724508601_n

Dalam proses pelatihan pemetaan kesejahteraan yang difasilitasi oleh Frisca Arita Nilawati, di hari pertama peserta mulai memahami betapa pentingnya melakukan pendataan berdasarkan indikator lokal. Dari proses pembelajaran tersebut, peserta pun mulai menyadari betapa pentingnya pendataan kesejahteraan berdasarkan indikator lokal yang telah disepakati bersama di desa. Sehingga rasa kecewa dan pesimistis seperti yang diungkapkan Habib Hasmi, tidak akan terjadi lagi jika indikator kesejahteraan di desa Gentansari tidak disamaratakan dengan desa-desa lain di Indonesia.

Dalam pemetaan kesejahteraan lokal, desa merumuskan atau mendefinisikan sendiri tentang kesejahteraan beserta dengan indikatornya untuk melihat kondisi desanya.  Selain itu juga untuk memahami suara masyarakat baik laki-laki dan perempuan tentang masalah yang dihadapi dan mengakomodasikan dalam perumusan kebijakan di desa. Pemetaan kesejahteraan di desa juga sebagai salah satu media diagnosis kesejahteraan dan strategi penanggulangannya. Warga juga tidak perlu meragukannya atau khawatir jika data yang telah mereka lakukan tidak diterima. Karena sudah jelas proses pemetaan kesejahteraan lokal ini ada ada dasar hukumnya, yaitu UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Serta Pasal 6 ayat 2, Permendagri No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Juga Pasal 8, Permendesa No 1 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Desa. [Alimah]

Satu gagasan untuk ““Sampai Kapan Pun Data Kemiskinan Tidak akan Valid”

  1. Ping-balik: Data Kesejahteraan Milik Desa | Sekolah Desa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *