Perencanaan Apresiatif Desa: Apresiatif dan Partisipatif terhadap Kekuatan Sendiri

Perencanaan apresiatif desa merupakan perencanaan pembangunan yang berdasarkan pada potensi dan kebutuhan desa. Melalui program ini, diharapkan pemerintah desa mampu menggali seluruh potensi yang ada di desa untuk dipergunakan semaksimal mungkin bagi kesejahteraan warga. Model perencanaan berbasis aset dan potensi desa berbeda dengan model perencanaan dengan pendekatan masalah.

Lebih lanjut, dalam kaitannya dengan implementasi Undang-undang (UU) Desa, tim perencanaan apresiatif desa Infest-Mampu bergerak pada dua level, kebijakan dan implementasi. Di level kebijakan, tim perencanaan apresiatif desa mendorong kabupaten untuk menyiapkan regulasi yang dibutuhkan oleh desa terkait dengan implementasi UU Desa. Setelah melakukan kajian dan pemetaan regulasi pada Undang-undang Desa dan dua Peraturan Pemerintah (PP) yakni PP 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU nomor 6/2014 tentang Desa dan PP 60/2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dibutuhkan empat peraturan bupati antara lain:

1. Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa

2. Peraturan Bupati tentang Perencanaan Desa

3. Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang didalamnya mengatur tentang: Bagi Hasil Retribusi dan Pajak, Dasar Pembagian dan Mekanisme Trasfer Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), serta Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala dan Perangkat Desa

4. Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan Jasa

Kemudian, bagaimana implementasi di lapangan akan dilakukan?

Ada beberapa kegiatan yang dilakukan, antara lain: Sosialisasi Undang-undang (UU) Desa, Analisis Aset dan Potensi Lokal Desa, Penyusunan Hasil Pemetaan dan Rencana Pembangunan Desa, dan Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Aset Desa.

Pertama, melalui sosialisasi UU Desa dan pembelajaran mandiri oleh desa. Pada proses ini, perangkat dan masyarakat desa akan diajak untuk membaca dan memahami dengan baik isi UU Desa berserta aturan turunannya. Melalui pembelajaran mandiri, pemerintah desa dan masyarakat mempunyai pemahaman yang sama tentang isi UU Desa. Sehingga, pemahaman tentang UU Desa dapat menyeluruh serta menyentuh hal-hal yang substantif, tidak sebatas pada besaran penerimaan dana desa semata. Setelah itu, antara pemerintah desa, seluruh lembaga kemasyarakatan di desa, dan masyarakat dapat melihat kembali perencanaan desa yang sudah dibuat dan berjalan.

Kedua, melakukan penggalian dan analisis aset serta potensi lokal. Dekat tetapi sering terlupa. Itu mungkin pameo yang pas untuk model pendekatn potensi ini. Model perencanaan yang dilakukan selama ini cenderung menggunakan pendekatan masalah daripada kekuatan atau aset dan potensi desa. Alih-alih menyelesaikan permasalahan, pendekatan masalah seringkali memunculkan persoalan baru. Dengan menggunakan pendekatan potensi dan kekuatan desa, didukung dengan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan muncul perencaan yang lebih apresiatif dengan kekuatannya sendiri.

Ketiga, dengan melakukan pemetaan sosial dan menentukan indikator kesejahteraan berbasis lokal. Selama ini, indikator kesejahteraan ditentukan oleh pusat tanpa melihat keberagaman kondisi desa di Indonesia. Sayangnya, indikator kesejahteraan yang ditentukan dari luar desa menjadi pegangan dalam perencanaan pembangunan desa. Kondisi tersebut seringkali mengakibatkan perencanaan pembangunan tidak menyentuh pemenuhan kebutuhan dasar.

Keempat, menyusun rancangan perencanaan pembangunaan desa. Pada dasarnya kegiatan ini merupakan kesinambungan dari penggalian dan pemetaan sosial yang sudah dilakukan. Hasilnya dituangkan dalam rancangan perencanaan pembangunan desa yang siap dibawa dalam musyawarah desa sebagai forum tertinggi di desa. Rencana pembangunan desa berbasis potensi lokal dan dilakukan secara partisipatif ini akan menjadi acuan pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan. Dengan begitu, perencanaan desa dapat memenuhi akses pelayanan dasar dan menyejahterakan warga.

Kelima, membentuk kelompok kerja pengembangan aset desa. Kelompok kerja ini akan membantu desa dalam penyusunan rencana pengembangan aset yang menjadi andalan desa. Sebelumnya perlu dilakukan lokakarya yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di desa. Secara spesifik, kelompok ini akan bekerja dalam menyusun program-prgram yang relevan dan strategis dalam pengembangan potensi serta aset desa. Dasar hukum atau legalisasi tim kerja ini melalui Surat Keputusan Kepala Desa dan akan diawasi oleh Badan Perwakilan Desa (BPD).

Kemudian, paling penting ialah mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif mulai dari perencannaan, pelaksanaan dan pengawasan. Kritis dan berani menyampaikan gagasannya. Intinya mendorong pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dengan begitu, kita dapat optimis melihat sebuah perencanaan yang partisipatif, apresiatif terhadap kekuatannya sendiri.[*]

2 gagasan untuk “Perencanaan Apresiatif Desa: Apresiatif dan Partisipatif terhadap Kekuatan Sendiri

  1. Ping-balik: Empat Syarat Pencairan Dana Desa | Sekolah Desa

  2. Ping-balik: Analisa Aset dan Potensi Menjadi Inspirasi dalam Review RPJM Desa Kucur | Sekolah Desa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *