Pemdes Kalialang Berkomitmen Susun RPJMDesa Berbasis Data

“Kerja keras TPD dalam menghasilkan data-data untuk perencanaan apresiatif desa, selanjutnya akan kami gunakan sebagai referensi kami (Pemdes) dalam penyusunan dokumen RPJMDesa”
(Kades Kalialang)

Pernyataan komitmen tersebut diungkapkan oleh Sarwono, Kepala Desa (Kades) Kalialang, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Wonosobo. Desa Kalialang baru saja menggelar pesta demokrasi pemilihan kepala desa (Pilkades) untuk memilih pemimpin yang baru pada Rabu (28/12/16), dan Kepala Desa (Kades) terpilih itu adalah Sarwono. Sebelumnya, Desa Kalialang dipimpin oleh Ngatemin, Kasi Pemerintahan Kecamatan Kalibawang dan sebagai Penanggung Jawab (PJ) Kepala Desa Kalialang. Ngatemin juga memiliki peran penting dalam mengawal rangkaian kegiatan Tim Pembaharu Desa (TPD) dalam mewujudkan perencanaan apresiatif desa.

850616577_13610 - Copy

Pelibatan perempuan sebagai salah satu kekuatan sumber daya manusia (SDM) dalam pembangunan desa.

Meskipun kerja keras Tim Pembaharu Desa (TPD) mendapat apresiasi dan dukungan dari Pemdes yang baru, namun bukan berarti tugas mereka telah selesai dalam mewujdukan perencanaan apresiatif desa, hingga data-data yang sudah dihasilka benar-benar menjadi bahan rujukan perubahan dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa).

Seperti diungkapkan oleh Parwono, Koordinator TPD Kalialang, bahwa TPD berkomitmen untuk mengawal proses perubahan RPJMDesa lama sehingga berbasis data dan usulan kelompok marginal.

“Kami sangat bangga hasil kerja keras kami akan dimanfaatkan untuk perubahan RPJMDesa, dan kami bangga menajadi bagian dari proses pembangunan desa kami,” ungkap Parwono dalam sebuah diskusi internal antara TPD dan Pemdes yang baru.

Rangkaian kegiatan untuk mewujudkan perencanaan apresiatif desa, telah menumbuhkan semangat partisipatif bukan hanya bagi warga namun juga seluruh unsur yang ada di desa. Setidaknya, kini mereka memiliki harapan bahwa desa mereka akan lebih sejahtera dan mandiri. Karena kesejahteran desa dapat terwujud apabila dalam proses pembanguannya dilakukan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Sehingga, masyarakat desa bukan sekadar menjadi objek pembangunan, namun juga subjek pembangunan di desanya. [Rudi]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *