Obsesi Macang Sakti untuk Perbaikan Data Kesejahteraan dan Layanan Publik

Tatanan regulasi tentang desa sebelum lahirnya Undang-Undang Desa memang memaksa desa untuk menjadi objek pembangunan. Karenanya, kemandirian desa menjadi suatu mimpi yang mustahil untuk tercapai.

Demikian pula yang terjadi pada ranah kemandirian data. Desa yang hanya berposisi sebagai kepanjangan pemerintah kabupaten selalu bermasalah dalam manajemen datanya. Pemerintah Desa sebagai pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat tak pernah memiliki data yang valid sebagai landasan perencanaan program pembangunan. Desa hanya dijadikan sebagai alat untuk mengumpulkan data yang kemudian masuk ke kabupaten, provinsi atau pemerintah pusat.

Yarmadi, Kepala Dusun 4 Desa Macang Sakti, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin juga mengeluhkan mengenai masalah pendataan kesejahteraan. Ia menyatakan bahwa beberapa saat yang lalu, desa melaksanakan pendataan dari BKKBN. Pendataan tersebut dilakukan oleh desa tapi desa tak memiliki rekap atau arsipnya.

“Pendataan itu prosesnya lama dan susah. Memang ada honornya tapi maksud kami waktu itu, tak usah lah kami ini digaji. Uang honor gunakan saja sebagai biaya fotokopi untuk arsip kami di desa. Ternyata sampai sekarang arsip atau fotokopi buat kami tak dapat, honor pun tak dapat,” Ungkap Yar, sapaan akrabnya.

Indikator kesejahteraan yang ditetapkan dalam skala nasional menjadi acuan dalam pengumpulan data yang dilakukan oleh desa. Data dengan atribut indikator skala nasional tersebut akhirnya menjadi acuan bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk merumuskan program pembangunan dan berbagai bantuan kepada masyarakat desa. Hasilnya, tentu bisa dipastikan menimbulkan banyak masalah. Pemerintah desa -yang hanya sebatas melakukan pendataan dan menyalurkan bantuan yang dimandatkan pemerintah supra desa- menjadi buah bibir masyarakat.

“Si kaya mendapatkan bantuan sedangkan si miskin tak mendapat apa-apa,” itulah yang sering terlontar dari masyarakat.

1 Obsesi Macang Sakti

3 Obsesi Macang Sakti

Warga Macang Sakti belajar bersama memetakan obsesi dan mimpi desanya

Indikator kesejahteraan nasional tentu tak dapat memotret kondisi kesejahteraan masyarakat yang tinggal di lebih dari 74.000 desa di Indonesia. Inilah salah satu latar belakang lahirnya Undang-Undang Desa. Spirit untuk mengembalikan kemandirian desa juga tertuang dalam berbagai aturan turunan Undang-Undang ini. Permendesa Nomor 1 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa misalnya. Pada pasal 14 huruf g menyebutkan bahwa “desa berwenang untuk melakukan analisis kemiskinan secara partisipatif”. Hal ini tentu bisa menjadi peluang bagi desa untuk mulai menata basis data termasuk data kesejahteraan masyarakat.

Desa Macang Sakti optimis bisa memperbaiki basis data yang mereka miliki. Keberadaan Undang-Undang Desa dan Sekolah Pembaharuan Desa menjadi kekuatan yang diyakini mampu menguatkan kemandirian desa.

“Kami berharap program Sekolah Pembaharuan Desa ini dapat mendorong kami untuk merumuskan indikator kesejahteraan masyarakat yang khas, yang sesuai kondisi desa kami. Kami yakin kami bisa,” lanjutnya.

Di sisi lain, pelayanan publik di desa Macang Sakti juga dirasa masih perlu banyak perbaikan. Kantor desa yang semestinya menjadi pusat pelayanan nampak kosong tak terawat. Sejauh ini, kantor desa Macang Sakti hanya dipakai untuk menyimpan kursi. Setiap harinya, kantor terkunci dan tak ada perangkat desa yang bertugas di sana. Jika mengurus sesuatu, masyarakat harus pergi ke rumah perangkat desa.

Perlunya perbaikan layanan publik desa juga diakui oleh oleh Yarmadi. Tidak adanya perangkat desa yang siap sedia di kantor pada jam kerja menyebabkan ketidakpastian pelayanan. Di sisi lain, juga tidak ada informasi pelayanan yang disosialisasikan kepada masyarakat.

“Kalau soal pelayanan publik istilahnya masih minim (kurang baik) lah. Baik di tingkat desa , kecamatan, maupun di kabupaten. Masyarakat tidak tahu kepastian syarat maupun waktu pelayanan. Pengurusan dokumen kependudukan bisa sampai 3 bulan belum jadi. Ndak tahu entah karena tidak dikerjakan atau karena syarat yang kami bawa kurang lengkap. Pokoknya setiap kami tanya kenapa belum jadi, jawabannya selalu ada saja kurang syarat ini kurang syarat itu” tukasnya.

Ia berharap bahwa survei pelayanan publik sebagai salah satu bagian dari proses belajar pada program Sekolah Pembaharuan desa nantinya tidak hanya memperbaiki layanan di tingkat desa saja. Pelayanan dari pemerintah kabupaten juga perlu dijangkau dan dikritisi. [nasrun]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *