Mitra Desa adalah aplikasi sistem informasi desa. Aplikasi ini dapat digunakan oleh pemerintah desa untuk memperbaiki standar dan kualitas pelayanan publik di level desa. Secara khusus, aplikasi Mitra Desa merupakan terobosan baru bagi desa untuk dapat mengelola administrasi, data serta proses pelayanan secara mudah, cepat tepat, dan transparan.

Aplikasi Mitra Desa dikembangkan oleh Infest Yogyakarta sejak 2011. Sejarah aplikasi Mitra Desa terkait dengan upaya Infest Yogyakarta dalam advokasi isu migrasi ketenagakerjaan. Infest Yogyakarta memandang bahwa dalam proses migrasi ketenagakerjaan membutuhkan keterlibatan pemerintah desa. Mengacu pada pengalaman tersebut, infest Yogyakarta mencoba mengembangkan aplikasi yang dapat mendokumentasikan migrasi ketenagakerjaan dari desa.

Kebutuhan pendokumentasian tersebut menghantarkan infest pada penyusunan aplikasi sistem informasi desa yang bertujuan untuk memudahkan pemerintah desa sekaligus memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. Aplikasi ini kini telah mencapai versi 2.0 yang memuat beberapa fitur, antara lain: Pengelolaan data dan administrasi penduduk desa; Pengelolaan pelayanan surat menyurat pemerintah desa; Penyusunan dan penyajian profil desa; Penyajian data kemiskinan di tingkat desa; Tata Kelola peristiwa kependudukan (Lahir, Mati, Pindah dan Migrasi Tenaga Kerja ke luar negeri).

Rencana Pengembangan 

Pada tahun ini, infest merencanakan pengembangan mitra desa pada dua aspek, yaitu:

Pengelolaan Keuangan Desa

Modul pengelolaan keuangan desa akan selesai pada Juni 2015. Modul ini berfungsi untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan sesuai dengan standar dan alur perencanaan pembangunan di tingkat desa. Modul ini juga akan berfungsi untuk menyajikan informasi keuangan secara real time kepada masyarakat. Dengan API yang disediakan, pengawasan desa pengguna dapat disajikan melalui website desa atau web lainnya.

Dasbor Data di tingkat kabupaten

UU Desa menyebutkan adanya konsep Pembangunan Kawasan Perdesaan. Konsep ini menggabungkan perencanaan strategis antar desa. Guna kepentingan ini, data yang terkumpul pada masing-masing desa harus bisa dilihat dari cakupan lebih tinggi, seperti kecamatan dan kabupaten. Dengan demikian, kabupaten bisa mempergunakan data tersebut sebagai bagian dari perencanaan di tingkat supra desa.