Desa Transparan dan Akuntabel dengan #KawalDanaDesa

Yogyakarta, Rabu (12/8/2015) bertempat di Bangsal Kepatihan Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta warga desa dari berbagai wilayah di Indonesia berkumpul dan berbagi dalam dialog “Mengawal Dana Hingga Ke Desa”. Dialog ini diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi RI (KPK-RI) bekerjasama dengan Jaringan Radio Radio Komunitas Indonesia (JRKI) dan Forum Desa Nusantara (FDN), jaringan gerakan pembaharuan desa terdiri organisasi masyarakat sipil di Indonesia, akademisi, pegiat informasi dan media, serta warga desa di seluruh Indonesia.

Dialog yang dihadiri lebih dari 300 peserta ini dipandu oleh Budhi Hermanto (SC FDN). Hadir sebagai pembicara Arifin Nata, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementrian Dalam Negeri dan Anwar Sanusi, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, dan Johan Budi, Komisioner KPK RI.

Diskusi Kawan Dana Desa

Diskusi Mengawal Dana Desa di Bangsal Kepatihan, Daerah Istimewa Yogyakarta. (ki-ka) Arifin Nata, (Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementrian Dalam Negeri), Johan Budi SP (Komisioner KPK RI), dan Moderator, Budhi Hermanto.

“Dialog ini sengaja dilaksanakan di Jogja karena Jogja adalah wilayah yang telah lebih siap dalam implementasi UU desa,” kata Johan Budi Sapto Pribowo, membuka dialog. Selain itu, Johan juga mengungkap beberapa potensi persoalan korupsi dari kajian KPK terhadap UU Desa. “Salah satunya adalah tentang pengawasan, tidak optimalnya sarana pengaduan masyarakat,” kata Johan.

“Masih sedikit pengelolaan pengaduan masyarakat, bahkan di tingkat Kabupaten,” tambahnya.

Dalam diskusi ini mengemuka aspirasi warga desa yang mengeluhkan belum jelasnya kemana arah warga harus mengacu, “Ke Kementerian Desa atau Kementerian Dalam Negeri?” kata Imam Purwadi, Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Banjarnegara.

Menurut Johan Budi, tantangan tata kelola di tingkat nasional ialah belum padunya antara dua kementerian. “Masih belum sinkron juga itu antara Kemendagri dan Kemendesa itu juga jadi masalah,” tambah Johan.

Pada gilirannya setiap pihak di desa dan supradesa harus mengawasi dan mengawal dana desa agar digunakan secara optimal.

“KPK merekomendasikan agar ada penguatan kapasitas SDM di desa, menyampaikan audit daerah ke desa, dan efektifkan sistem pengaduan masyarakat,” kata Johan.

ikuti keseluruhan jalannya diskusi di rekaman acara Dialog ini di unduhan di sini

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *