Arsip Kategori: opini

Dokumen RPJMDesa yang Partisipatif

Ilustrasi Musyawarah

Oleh: Diaz Alauddin* Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) adalah dokumen penting dan bermanfaat bagi masyarakat desa. Dokumen inilah yang menuntun perkembangan pembangunan suatu desa untuk 6 (enam) tahun ke depan. Apalagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman… + Selengkapnya

Pemerintah Daerah dan Desa

Pemerintah Daerah dan Desa

Oleh: Ivanovich Agusta Pemerintah daerah sedang merenda kisah merana kala berhubungan dengan desa. Berposisi di ujung wilayah otonom, peraturan perundangan menimpakan puluhan tugas pengelolaan desa. Ditambah lagi sebagai penanggung jawab atas puluhan ribu laporan penggunaan dana desa dan alokasi dana desa. Menempati simpul strategis, selayaknya pemerintah daerah mendapatkan tambahan porsi wewenang, seraya pengembangan identitasnya sendiri… + Selengkapnya

Desa Punya Cara, Negara Punya Aturan

Ilustrasi Didie SW Kompas

Oleh: Sutoro Eko Hubungan antara negara dan desa tidak pernah cocok dan tuntas. Negara mengalami kesulitan membangun desa. Berbagai program pembangunan terus mengalir ke desa sejak 1970-an, tetapi seakan selalu pudar seperti “istana pasir”. Hari ini pelaksanaan UU Desa mengalami kesulitan serius. Setahun lalu, kehadiran UU Desa disambut dengan penuh antusias oleh para pemangku desa,… + Selengkapnya

Desa dan Pulau Harapan

Lahan Pertanian di Kecamatan Giriwoyo, Wonogiri

Oleh: Ahmad Erani Yustika Pemerintah telah memberi identitas baru atas pilihan pembangunan ekonomi yang harus diambil. Pada isi Nawacita, sekurangnya tafsir itu terpapar di tiga cita, yakni membangun dari pinggiran, peningkatan produktivitas ekonomi rakyat, dan kemandirian ekonomi. Jika dibenturkan dengan konsep ekonomi pembangunan, ”Tricita” tersebut berteduh dalam pohon teori ”struktural”. Istilah ”pinggiran” (periphery) adalah frasa… + Selengkapnya

Idul Fitri, Saatnya Kembali ke Desa

antarafoto-Mudik280811-10

Idul Fitri kembali tiba mengharu biru negeri kita. Sebuah ritual tahunan bagi umat Islam yang tak hanya diwarnai hiruk-pikuk ibadah ritualistik dan spiritual, tetapi juga menyimpan nilai-nilai sosial dan kultural. Sungguh, Idul Fitri ibarat “rites of passage”, ritus-ritus peralihan dari tahap-tahap penting berpuasa di bulan Ramadhan, merawat jiwa dari berbagai godaan fisik hingga tahap pelepasan… + Selengkapnya

Khawatir Dana Desa Dikorupsi

Didie SW_Printkompas

Oleh: Rusnadi Padjung Sejumlah kalangan mengkhawatirkan dana desa dikorupsi, yang dapat berujung pada terjeratnya banyak aparat desa dalam kasus korupsi. Tidak ketinggalan, KPK, berdasarkan hasil kajiannya, menunjuk 14 persoalan pengelolaan dana desa yang berpotensi menjadi korupsi. Ke-14 persoalan tersebut di antaranya berhubungan dengan pengawasan, pengaduan masyarakat, pertanggungjawaban, sumber daya manusia, serta monitor dan evaluasi. Sesungguhnya,… + Selengkapnya

Menjaga Momentum UU Desa

Jitet-Menjaga Momentum UU Desa

Oleh: Farouk Muhammad Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disambut antusias oleh berbagai kalangan, terutama mereka yang selama ini mengadvokasi pentingnya penguatan desa sebagai satuan terkecil masyarakat yang memiliki sejarah panjang, bahkan jauh sebelum republik ini lahir. Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memiliki hak asal-usul sebagai self governing community ataupun self local… + Selengkapnya

Menjawab Kekhawatiran Dana Desa

Ilusrasi Dana Desa

Oleh: Sofyan Sjaf Sebulan terakhir ini, saya memperoleh kesempatan melakukan riset di beberapa desa. Melakukan dialog seputar desa dengan berbagai orang yang memiliki latar belakang profesi (seperti birokrat, akademisi, aparat desa, LSM, petani, peternak, dan nelayan) menjadi target utama. Atas dialog tersebut, dana desa menjadi isu utama dibandingkan dengan isu-isu lain tentang desa. Ragam pertanyaan… + Selengkapnya

Regulasi Baru, Desa Baru

Regulasi Baru Desa Baru

Selo Soemardjan, Bapak Sosiologi Indonesia, termasuk salah satu guru dan pelaku sejarah yang ikut memperjuangkan otonomi desa di Indonesia. Pada tahun 1946, Selo Soemardjan muda menyiapkan rancangan otonomi dan demokrasi desa di Daerah Istimewa Yogyakarta, antara lain menelurkan kebijakan Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang melakukan penggabungan (blengketan) sejumlah desa menjadi satu desa yang lebih… + Selengkapnya

Surat-Menyurat Ivanovich Agusta dan Sentot S Satria tentang PNPM

PNPM-Hutang Luar Negeri atau Dana Dalam Negeri. sumber foto warta6

Tulisan Ivanovich Agusta di Kompas, “Membalik Pendamping Desa”, (4/5/2015), ditanggapi oleh Sentot S Satria, tenaga ahli Bank Dunia melalui Surat Pembaca, Sabtu (9/5/2015). Kemudian, surat Sentot pun berbalas. Pada rubrik yang sama, Ivanovich Agusta mengirimkan surat balasannya kepada Sentot, berjudul “Sentot dan PNPM”. Berikut kami muat kembali untuk tujuan pembelajaran: Tanggapan Opini Ivanovich Agusta Opini… + Selengkapnya