Arsip Penulis: Fandi

Perencanaan Apresiatif-Partisipatif

Catatan Pengalaman Perencanaan Apresiatif-Partisipatif Desa

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mendorong banyak lembaga organisasi masyarakat sipil (OMS) di Indonesia saat ini, baik yang memiliki relasi dengan jaringan donor di luar negeri ataupun yang mengklaim dirinya mandiri, yang biasanya terkesan anti terhadap regulasi negara mendadak menjadi tidak anti regulasi. Alasannya, UU Desa dianggap memiliki poin-poin penting yang dapat mendorong desa menjadi “subjek” melalui beberapa kekuatan yang terdapat di dalamnya. Dan selanjutnya diyakini telah menghadirkan peluang dan ruang baru bagi desa untuk menjadi lebih mandiri dan berkeadilan.

Kondisi ini membawa tidak sedikit OMS atau yang disebut dengan istilah lainnya, yang pada mulanya jarang bersentuhan dengan isu-isu desa berubah haluan menjadi ahli-ahli pedesaan baru. Proposal-proposal untuk pendampingan desa dalam rangka implementasi UU Desa pastinya terus semakin menumpuk di meja donor. Isu pendampingan desa yang semakin semarak ini ibarat cendawan yang tumbuh subur kala musim penghujan datang. Dan semacam menjadi berkah baru bagi sebagian kelas menengah yang tidak terserap di dunia industri, ataupun seperti “rejeki” bagi sebagian OMS yang terancam kolaps karena sumber keuangan dari isu sebelumnya yang dikelola tidak di perpanjang oleh lembaga donor.

Diskursus kritis apakah UU Desa tersebut pada suatu saat akan menjadi alat legitimasi baru yang ampuh untuk mengintegrasikan sistem kapitalisme global ke dalam desa dengan ekonomi uang ataupun sebagai geografi pasar baru dengan ideologi pembangunan, sepertinya untuk sementara tidak mendapat “tempat” bagi sebagian OMS saat ini.

Persoalan lain bagaimana desa juga sebagai sebuah arena politik yang kompleks, di mana di dalamnya terdapat kelas-kelas sosial yang saling berseberangan karena runtuhnya kehidupan subsistensi, akibat terus meluasnya ekonomi uang, sekali lagi bagi sebagian OMS juga tidak terlalu menarik untuk diperdebatkan. Karena bisa saja, yang terpenting saat ini adalah mendorong lahirnya kelas menengah baru di desa.

Hal ini sesekali menghantarkan pada suatu pertanyaan bagi OMS pegiat desa, baik yang sudah kawakan ataupun yang baru muncul pasca terbitnya UU Desa: apakah isu pendampingan desa berawal dari suatu kesadaran kritis untuk menghalau laju kapitalisme yang selama ini telah memporak-porandakan dan memicu krisis sosial ekologis desa dengan memanfaatkan celah regulasi UU Desa atau memang hanya sekedar mengerjakan proyek yang bersifat sementara mumpung isu tersebut dapat mendatangkan gelontoran dana besar? Pertanyaan ini tentunya tidak harus dijawab sekarang, melainkan lebih baik diserahkan langsung kepada para pegiat desa yang masih tertarik untuk merefleksikan apa yang sedang dilakukan.

Namun jika melihat perkembangan terkini berupa terus meningkatnya jumlah konflik agraria di seluruh wilayah pedesaan Nusantara, tidak ada salahnya mengingat kembali beberapa kritik yang dilontarkan oleh beberapa ahli agraria-pedesaan terkait dengan lahirnya UU Desa tersebut. Salah satunya adalah kritik yang dilontarkan oleh Gunawan Wiradi dalam sebuah workshop di Jakarta. Ia mengatakan bahwa isi dari UU Desa tidak ada yang menyinggung tentang reforma agraria. Padahal reforma agraria adalah salah satu jalan untuk menekan ketimpangan kekayaan dan konflik ruang hidup yang terus meluas di pedesaan.

Di pihak lain, bagi para pegiat desa yang memiliki “iman” bahwa UU Desa tersebut dapat menghadirkan peluang dan ruang baru bagi keadilan berdesa, mau tidak mau kini harus memikirkan bagaimana menemukan metode perencanaan yang baik untuk menuju desa ideal. Untuk menjawab pertanyaan ini, lahirlah sebuah metode perencanaan yang disebut sebagai “perencanaan apresiatif-partisipatif desa”. Pendekatan ini menekankan pada pentingnya menumbuh kembangkan nilai-nilai partisipatif dan apresiatif di desa dalam rangka implementasi UU Desa.

Dalam praktiknya, kelas sosial marjinal, seperti kelompok rumah tangga miskin, perempuan dan lainnya harus dilibatkan dalam perencanaan pembangunan desa. Selain itu, berawal dari kritik terhadap ketidakakuratan data desa akibat metode perencanaan yang bersifat top-down dan teknokratis, pendekatan ini juga mengajak desa untuk melahirkan dokumen yang berpijak pada nilai-nilai partisipatif dan apresiatif. Secara ringkas, dokumen tersebut disebut dokumen Pemetaan Apresiaf Desa (PAD), yang terdiri dari dokumen kesejahteraan lokal, aset-potensi dan kewenangan. Dokumen PAD ini selanjutnya akan menjadi basis perencanaan pembangunan yang diklaim telah pro kelompok marjinal.

Praktik PAD di Tiga Desa, Kabupaten Wonosobo

Selama delapan bulan, tiga desa di kabupaten Wonosobo, yaitu Gondang, Wulungsari dan Tracap telah mempraktikkan pendekatan PAD. Praktik ini menghantarkan pada satu jalan panjang bagi tiga desa tersebut untuk melewati beberapa tahapan. Diantaranya melakukan pemetaan kesejahteraan warga dengan indikator lokal melalui beberapa tahapan: membentuk Tim Pembaharu Desa (TPD), melakukan penguatan kapasitas terhadap TPD, menyelenggarakan Musdes untuk menggali indikator lokal, sensus kejahteraan, verifikasi data, entri data, pra Musdes penggalian usulan kelas sosial marjinal, dan Musdes review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

Pemetaan dengan indikator lokal ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran kelas-kelas sosial yang ada di desa dengan melibatkan secara langsung seluruh warga. Sekaligus juga menjadi ruang-ruang dialog baru agar praktik berdesa dengan nilai-nilai partisipatif semakin tumbuh subur. Selain melakukan pemetaan kesejahteraan lokal, TPD juga melakukan kegiatan pemetaan aset-potensi dan kewenangan. Pemetaan aset-potensi diharapkan dapat menghasilkan suatu dokumen dan analisis strategis terhadap potensi aset yang dimiliki untuk selanjutnya dapat dimobilisasi menjadi kekuatan yang dapat mendorong pengurangan angka ketimpangan kekayaan. Jalan panjang ini, diantaranya memiliki keluaran berupa lahirnya dokumen RPJM Desa, meningkatnya peran kelas sosial marjinal, dan praktik-praktik partisipasi.

Sabtu (5/12/2015), dalam rangka merefleksikan praktik PAD yang telah dilakukan selama lebih dari 8 bulan, TPD Gondang, Wulungsari dan Tracap bersepakat untuk saling bertemu. Pertemuan ini pada hari pelaksanaannya dihadiri oleh 58 orang anggota TPD.

Di awal sesi pertemuan, tim fasilitator yang berasal dari Infest Yogyakarta, mengajak seluruh anggota TPD yang hadir untuk melihat kembali apa arti “PAD” bagi tiap-tiap anggota TPD. Dari beberapa pernyataan yang dilontarkan oleh beberapa anggota TPD, didapatkan sebuah gambaran tentang PAD:

Toni (Gondang): PAD adalah pemetaan aset-potensi dan kesejahteraan lokal;

Muntiah (Tracap): PAD adalah pemetaan kesejahteraan dan aset;

Sekdes Wulungsari: PAD adalah pemberdayaan masyarakat berbasis aset.

Pernyataan pendek dari anggota-anggota TPD di atas memberikan gambaran awal bahwa beberapa orang anggota TPD memang mulai memahami apa yang dimaksud dengan PAD. Walaupun masih sebatas pengertian dasar tetapi praktik PAD di 3 desa ini menurut mereka telah membawa perubahan baik. Sofia, anggota TPD Wulungsari, misalnya, mengatakan bahwa “dulu sebelum ada Sekolah Pembaharu Desa dan TPD, kami cuma tahu bahwa UU Desa hanya akan memberikan dana desa yang lebih besar. Namun dengan terbentuknya TPD dan mengenal PAD, kami menjadi tahu tentang aset-potensi desa, dan sedikit demi sedikit pemahaman kami tentang UU Desa semakin bertambah. Selain itu, dengan adanya TPD peran perempuan di desa kami juga semakin meningkat”.

Pengalaman di desa Tracap juga cukup menarik. Muntiah, anggota TPD Tracap, mengatakan, “Dengan adanya implementasi PAD dan lahirnya TPD, masyarakat desa Tracap yang dahulunya susah untuk berkumpul membahas isu-isu tentang desa sekarang menjadi lebih mudah.” Walaupun ia menambahkan dalam praktiknya kegiatan TPD masih kurang mendapatkan dukungan dari Pemerintah Desa secara nyata.

Selanjutnya, terkait dengan pemahaman para anggota TPD terhadap isi UU Desa, fasilitator mengajak kembali seluruh anggota TPD untuk memberikan jawaban sejauh mana mereka telah membaca atau memahami UU Desa. Dari jawaban yang diberikan lewat wawancara dan kuisioner, dapat ditarik sebuah kesimpulan awal bahwa hampir 70 persen seluruh anggota TPD tidak memahami dan tidak pernah membaca UU Desa. Kondisi ini menghantarkan pada satu catatan bahwa diperlukan satu “kursus” secara mendalam tentang UU Desa bagi TPD. Kursus yang dimaksud bukan ditujukan untuk menghafal isi dari UU Desa, melainkan untuk melihat secara mendalam, bab per bab, isi yang terkandung di dalamnya, dan sekaligus berupaya untuk mengenali terkait dengan apa yang tidak terkandung di dalamnya. Proses belajar yang demikian, diharapkan dapat menjadi eksperimen metode belajar yang reflektif bagi TPD dan para pegiat desa.

Dalam sesi lanjutan, pertemuan refleksi TPD ini juga menemukan beberapa catatan penting. Diantaranya adalah TPD mulai menyadari bahwa terdapat beberapa aset yang berada di desa akan terancam punah keberadaannya. Kesadaran tersebut lahir pasca mereka menggunakan pendekatan PAD di dalam membaca dan menganalisis tata ruang desa masing-masing. Dalam satu contoh kasus yang menarik, di desa Wulungsari, misalnya. Di desa ini terdapat beberapa titik mata air yang oleh satu dusun telah dikelola secara turun temurun untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga dan pertanian. Namun setelah ditelusuri lebih mendalam, praktik di dusun tersebut tidak terjadi di dusun lainnya. Salah satu faktor penyebabnya, mata air di dusun lainnya telah terancam rusak akibat pembabatan pohon di sekitar mata air berada.

Dengan pembacaan tersebut, kini penduduk dusun lainnya, mulai terinspirasi untuk melindungi titik-titik mata air yang tersisa. Dan untuk menguatkannya menjadi aset yang terlindungi, TPD dan pemerintah desa Wulungsari menerbitkan sebuah Peraturan Desa terkait perlindungan mata air dan tata ruang desa yang berkelanjutan. Cerita tata kelola mata air di Wulungsari ini, juga mendorong TPD Gondang untuk mempraktikkan hal yang serupa, mengingat di desa Gondang juga terdapat kawasan pertanian yang cukup luas.

Di penghujung kegiatan refleksi, seluruh TPD bersepakat bahwa di dalam penyelenggaraan Musdes, seluruh kelas sosial marjinal akan dilibatkan secara aktif. Agar perencanaan pembangunan yang tertuang dalam RPJM Desa dengan periode waktu 6 tahun ke depan benar-benar memiliki “ruh” baru dan berdampak secara langsung terhadap kelas sosial marjinal.

Namun terlepas dari cerita sukses dari praktik PAD di 3 desa ini, juga masih muncul beberapa tantangan-tantangan serius. Salah satunya adalah posisi TPD di dalam struktur pemerintah desa. Posisi ini sebenarnya berusaha untuk menjawab persoalan yang telah diajukan oleh Muntiah, salah seorang anggota TPD Tracap. Ia mengeluhkan “ketidakpastian” proses yang terbangun dalam praktik PAD akan diterima baik oleh Pemdes. Dengan demikian, sepertinya posisi TPD dalam struktur pemerintahan desa juga perlu mendapat legalitas, agar pemerintah desa tidak lagi bisa mengelak dengan usulan dan program kerja pembaharuan yang ditawarkan oleh TPD. Selain persoalan legalitas, komposisi dari anggota TPD juga perlu mendapatkan perhatian yang lebih khusus. Misalnya, komposisi ideal dari anggota TPD adalah terdiri dari perwakilan-perwakilan kelas sosial marjinal dengan angka mencapai 75 persen dari total keseluruhan jumlah anggota TPD. Dengan demikian, praktik dominasi dan intervensi pemerintah desa terhadap TPD memungkinkan untuk tidak terjadi.

Catatan lain yang tidak kalah penting adalah bagaimana peran TPD dapat membawa nafas baru untuk mendorong desa mendistribusikan sarana produksi kepada kelas-kelas sosial yang tak berpunya. Misalnya kelompok buruh tani, ataupun kelompok rentan lainnya yang masih menggantungkan hidupnya dari menjual tenaga kepada kelas yang berpunya. Dengan cara ini, ketimpangan kekayaan yang terus meluas terjadi di desa dapat berkurang, dan di sisi lain juga dapat meminimalisasi pengalihan sarana produksi (tanah) desa kepada pihak-pihak lain di luar desa yang secara khusus berpengaruh langsung terhadap perubahan tata ruang dan kawasan pedesaan.

Catatan Tambahan

Situasi di atas, kadang-kadang menghantarkan pada sebuah imajinasi bahwa kita mesti harus berani keluar dari teks regulasi UU Desa. Imajinasi ini muncul saat terlintas sebuah bayangan bahwa tanpa regulasi tersebut, pada dasarnya desa memang harus memiliki perencanaan yang baik dengan bersandarkan pada nilai-nilai partisipatif dan pro terhadap kepentingan kelas sosial marjinal. Sikap harus berani keluar dari teks ini juga didasari oleh suatu “bayangan” bahwa jika ke depan terjadi sebuah revisi terhadap UU Desa, yang menggeser semangat awal untuk kemandirian desa menjadi pro modal, maka sedari awal desa sudah memiliki persiapan dan senjatanya sendiri untuk mengelola desa menjadi lebih baik, minimal dari segi perencanaan dan semangat kesadaran kritis dalam mengelola ruang hidupnya. Dengan demikian, ketergantungan desa terhadap regulasi dan para pendamping yang terkadang masih bekerja pada basis proyek dapat terkikis, sehingga makna “desa menjadi subjek” benar-benar menjadi bukan jargon, melainkan sudah menjadi praktik.

Refleksi Pembaharu Desa Wonosobo

Refleksi Tim Pembaharu Desa Kabupaten Wonosobo Menuju Review RPJMDesa

Wonosobo – Sabtu (5/12/2015) kemarin, Tim Pembaharu Desa (TPD) Gondang, Wulungsari dan Tracap berkumpul di gedung pendopo Wakil Bupati Wonosobo sejak pukul 09.00 WIB . Tim Pembaharu dari tiga desa bersepakat untuk melakukan refleksi implementasi pendekatan Pemetaan Apresiatif Desa (PAD) yang sudah mereka praktikkan selama 8 (delapan) bulan di masing-masing desa.

Refleksi Pembaharu Desa Wonosobo

Refleksi Pembaharu Desa Wonosobo

Pertemuan refleksi ini dihadiri oleh 58 orang anggota Tim Pembaharu Desa yang berasal dari Gondang, Wulungsari dan Tracap. Sofia, salah satu anggota Pembaharu Desa Wulungsari, menceritakan bahwa dengan praktik Pemetaan Apresiatif di desanya telah membawa beberapa perubahan yang baik, diantaranya meningkatnya peran perempuan dan lahirnya kesadaran kritis warga terhadap aset yang dimiliki oleh desa.

“Praktik Apresiatif Desa juga telah membawa perubahan berupa: kalau dulu masyarakat susah berkumpul, namun sekarang lebih gampang,” terang Sofia.

Pendekatan Apresiatif Desa bertujuan untuk mendorong desa menumbuhkembangkan praktik berdesa dengan nilai-nilai apresiatif dan partisipatif. Melalui pendekatan ini, kelas sosial marjinal, seperti kelompok miskin, perempuan, dan difabel -yang selama ini kerap tidak dilibatkan dalam perencanaan pembangunan desa- menjadi memiliki ruang. Sehingga ruang tersebut nantinya dapat mendorong kelas sosial marjinal dapat terlibat lebih mendalam dalam memberikan ide dan gagasannya dalam perencanaan. Praktik ini harapannya mampu menjadikan setiap warga desa menjadi subjek dalam berdesa.

Terhitung sejak April 2015, praktik Pemetaan Apresiatif Desa telah menghantarkan Desa Gondang, Wulungsari dan Tracap memiliki Tim Pembaharu Desa dan dokumen Apresiatif Desa. Tim Pembaharu merupakan kelompok baru di desa yang anggotanya terdiri dari perwakilan warga dan pemerintah desa. Sementara dokumen Apresiatif Desa, terdiri dari dokumen kesejahteraan lokal, aset-potensi dan kewenangan.

Lahirnya dokumen Apresiatif Desa merupakan proses dari tumbuhnya nilai-nilai apresiatif dan partisipatif yang dikawal oleh Tim Pembaharu Desa. Menariknya, dokumen Apresiatif Desa ini akan dijadikan basis data perencanaan pembangunan desa untuk enam tahun ke depan. Walaupun belum dapat dikatakan sepenuhnya dokumen Apresiatif Desa sempurna, tetapi menurut beberapa anggota Pembaharu Desa, dokumen Apresiatif Desa telah mengakomodasi kepentingan kelas sosial marjinal. Hal tersebut dibuktikan dengan lahirnya rancangan usulan kelas sosial miskin dan kelompok marjinal. Dokumen itu akan menjadi dasar dalam menentukan prioritas utama perencanaan pembangunan desa ke depan.

Pertemuan refleksi Pembaharu Desa menjadi salah satu ruang alternatif antar Tim Pembaharu Desa untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan terkait dengan praktik Apresiatif Desa di desa masing-masing. Selain itu juga menjadi salah satu tahapan persiapan menuju Musyawarah Desa review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Dalam penutup kegiatan, Tim Pembaharu Desa dan Pemerintah Desa Gondang menyatakan akan menyelenggarakan Musdes review RPJMDesa pada tanggal 10 Desember 2015. Disusul Desa Tracap pada 11 Desember 2015.

Dalam Musdes tersebut, selain akan membahas dan mengawal rancangan usulan kelas sosial marjinal, panitia Musdes yang terdiri dari anggota TPD, BPD dan Pemdes juga akan memaksimalkan kelas sosial marjinal untuk hadir dan terlibat secara aktif. Pemetaan Apresiatif Desa ini merupakan salah satu cara untuk menunjukkan kewenangan dan kemandirian desa yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Persiapan Musdes Wulungsari

Persiapan Musyawarah Desa Wulungsari Menuju Review RPJMDesa

urun gagasan untuk persiapan musdes

Warga Wulungsari (9/11), dari unsur perangkat desa, kelompok marginal, dan tim pembaharu desa urun gagasan untuk siapkan dokumen yang diperlukan dalam musdes

Wonosobo – Senin (9/11/2015) kemarin, Tim Pembaharu Desa (TPD) Wulungsari, Kecamatan Selomerto, kembali berkumpul di balai desa. Sejak pukul 08.30 WIB, sebagian anggota TPD sudah berada di balai desa untuk mempersiapkan sebuah pertemuan penting. Mereka menyebutnya sebagai pertemuan persiapan musyawarah desa (Musdes) menuju review RPJMDesa.

Pertemuan tersebut melibatkan beberapa elemen masyarakat, seperti Ketua RT, kelompok Rumah Tangga Miskin (RTM), anggota PKK, Karang Taruna, dan beberapa tokoh masyarakat. Menurut Endang, anggota TPD Wulungsari, pertemuan persiapan Musdes ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya menyusun rancangan review RPJMDesa dan pembentukan tim panitia review RPJMDesa.

Terkait dengan penyusunan rancangan review RPJMDesa, TPD Wulungsari memiliki strategi khusus. Mereka menggunakan data kesejahteraan sosial yang telah disusun untuk memetakan kelompok RTM yang tersebar di seluruh dusun. Untuk mengakomodasi kebutuhan RTM dalam RPJMDesa Wulungsari, seminggu sebelum pertemuan persiapan musyawarah ini dilakukan, TPD menjaring usulan RTM dengan menyebarkan formulir ke seluruh RT.

Usulan-usulan tersebut akan mendapatkan tempat prioritas dalam rencana pembangunan desa selama enam tahun kedepan yang tertuang dalam RPJMDesa. Dengan strategi ini, menurut Agus, Kepala Desa Wulungsari, setidaknya langkah awal rencana pembangunan desa yang pro warga miskin telah terbangun.

Seperti yang sudah direncanakan sebelumnya, pertemuan akhirnya dimulai pada pukul 09.00 WIB. Seluruh elemen yang diundang sudah memadati gedung pertemuan. Peserta yang hadir lebih dari 30 orang.

Di awal pertemuan, TPD mengajak kembali seluruh peserta untuk melihat dan mendiskusikan daftar usulan rencana pembangunan desa Wulungsari yang telah disusun dengan berbasiskan pada tujuh aset. Diskusi tersebut menghasilkan beberapa perbaikan terhadap beberapa usulan, misalnya: 1) Desa harus memiliki Tempat Pembuangan Akhir Sampah; 2) Segala bentuk pembangunan fisik desa harus menggunakan tenaga kerja yang berasal dari desa sendiri; 3) Desa harus memiliki strategi khusus terhadap kelompok warga yang tidak memiliki lahan untuk sumber pendapatan ekonomi.

Selanjutnya, diskusi dilanjutkan dengan merangkum usulan kelompok RTM. Dari formulir yang terkumpul terdapat 33 usulan, baik fisik ataupun non fisik.

Di akhir pertemuan, setelah terbentuknya tim panitia review RPJMDesa, seluruh peserta yang hadir bersepakat saat Musdes review RPJMDesa nanti akan mengundang seluruh kelompok sosial yang ada, khususnya kelompok RTM.

Partisipasi warga

Mencari Kembali Makna Partisipasi

Desa Tunjungtirto, Kecamatan Singosari menjadi tuan rumah studi lapang tata kelola pemerintahan desa, Kamis (29/10/2015). Kegiatan ini diinisiasi oleh Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BBPMD) dan diikuti oleh puluhan perwakilan yang berasal dari Kabupaten Toraja Utara, Wakatobi dan Banggai Laut. Studi lapang kali ini mengambil tema “Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa”.

Harapannya, para peserta yang sebagian besarnya adalah para perangkat desa dapat menjadi lebih paham dan memiliki pengalaman dalam penyusunan Perdes. Menurut Antonius, salah satu peserta pelatihan yang juga menjabat sebagai Kepala Desa di Kabupaten Toraja Utara, menyatakan bahwa dengan mengikuti pelatihan dan studi lapang di Tunjungtirto ia merasa menjadi lebih mengerti dalam penyusunan Perdes dan kewenangan desa.

[baca juga: Studi Lapang Pembuatan Perdes dan Sekilas Peraturan Desa]

Satu bulan sebelumnya, Desa Tunjungtirto juga menjadi lokasi studi lapang pelatihan “Manajemen Keuangan Desa”. Selain dianggap memiliki tata kelola pemerintahan yang baik dan dipimpin oleh seorang perempuan, Desa Tunjungtirto selama 7 bulan terakhir ini juga sedang mengembangkan praktik Pemetaan Apresiatif Desa (PAD).

[baca juga: Keuangan Desa ]

Pendekatan PAD yang dikembangkan lewat kerjasama dengan Infest Yogyakarta ini, bertujuan untuk menghasilkan suatu metode perencanaan pembangunan desa berbasis pada perbaikan data dan aset. Sekaligus juga mendorong perencanaan pembangunan yang memiliki prioritas pada kepentingan kelas sosial marginal.

Dalam praktiknya, PAD didahului dengan melakukan perbaikan data lewat sensus kesejahteraan sosial dengan menggunakan indikator lokal. Dengan sensus ini, validasi jumlah kelompok sosial marginal menjadi lebih terpetakan dengan baik. Selanjutnya, dengan data tersebut, prioritas pembangunan yang akan tertuang di rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) akan lebih menitikberatkan kepentingan kelas sosial marginal.

Membangun Praktik Partisipasi

PAD juga memiliki tujuan untuk meningkatkan praktik partisipasi, khususnya kepada kelompok-kelompok yang selama ini tidak mendapatkan ruang dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti kelas sosial miskin, perempuan, dan kelompok marjinal lainnya.

Namun dalam praktik PAD di Desa Tunjungtirto, terdapat beberapa tantangan yang patut digarisbawahi. Salah satunya adalah seperti yang diungkapkan oleh Yulianti, Tim Pembaharu Desa (TPD) Tunjungtirto. Ia mengungkapkan bahwa data sensus kesejahteraan yang telah disusun belum dapat dikatakan memiliki hasil yang sempurna apabila belum terverifikasi dengan keterlibatan kelas sosial marginal.

Tim Infest Yogyakarta juga menemukan kondisi yang sama. Data sensus yang dihasilkan juga harus mampu mendorong kelas sosial marginal menjadi subjek dalam perencanaan di desa. Dengan demikian, makna partipasi tidak hanya menjadi sekedar jargon, melainkan menjadi nyata menumbuhkan praktik berdesa menjadi lebih baik dan secara perlahan bisa menggeser praktik dominasi dan hirarki yang selama ini kerap menjadi hambatan dalam mewujudkan kesetaraan.

Terkait temuan ini, rencananya sebelum penyelenggaraan Musdes untuk melihat kembali RPJMDesa, TPD Tunjungtirto akan melakukan beberapa persiapan, diantaranya memfinalisasi data kesejahteraan sosial, menggelar beberapa pertemuan di tingkat dusun dan memperluas ruang dialog antar warga. Persiapan ini ditujukan agar arah pembangunan Desa Tunjungtirto benar-benar memiliki “ruh” yang berbeda karena hadirnya nilai partisipasi di dalam perencanaannya. Sehingga secara sederhana “partisipasi” yang seringkali ditafsirkan secara sempit dengan makna “kehadiran semata” benar-benar berubah menjadi bermakna yang “menggerakkan”. [Fandi]

Verifikasi pendataan Desa Gondang

Pentingnya Keterlibatan Kelompok Marginal

Sabtu (24/10/2015) kemarin, Balai Desa Gondang, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo terlihat lebih ramai dari biasanya. Siang itu, Tim Pembaharu Desa (TPD) Gondang kembali berkumpul untuk melakukan verifikasi data kesejahteraan sosial dan aset-potensi yang telah disusun. Kegiatan ini melibatkan kelompok warga dari beberapa dusun, walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak.

Verifikasi pendataan Desa Gondang

Verifikasi pendataan Desa Gondang, (24/10).

Di awal pertemuan ini, kegiatan verifikasi difasilitasi oleh tim Infest Yogyakarta. Verifikasi pertama ditujukan kepada data aset dan potensi. Dari tujuh aset yang telah disusun, terdapat beberapa perbaikan secara rinci. Selain perbaikan terhadap kesalahan penulisan lokasi aset dan strategi pengembangannya, juga muncul masukan penting dari kelompok warga terkait dengan pengelolaan beberapa jenis aset, salah satunya mata air.

Warga berharap, mata air yang ada tidak hanya didistribusikan untuk kepentingan pertanian, namun juga dikelola untuk kebutuhan rumah tangga. Dengan usulan tersebut, pengelolaan mata air kedepan di Desa Gondang rencananya akan diperluas hingga kepada pemenuhan kebutuhan rumah tangga.

Akses dan ruang

Di penghujung acara kegiatan, fasilitator kembali mengajak seluruh peserta mendiskusikan persiapan untuk mengulas kembali RPJMDesa Gondang. Di dalam diskusi ini, selain menekankan arti pentingnya partisipasi, anggota TPD dan warga yang hadir juga mencoba merumuskan strategi yang baik agar kepentingan kelas sosial marginal benar-benar terakomodasi.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa mutlak dilakukan. Hal itu untuk mendorong orang menjadi subjek pembangunan. Mengingat model pembangunan selama ini bercorak satu arah dan terpusat. Warga hanya menjadi objek tanpa diberikan ruang untuk berpendapat.

Memahami partisipasi tentu tidak cukup dilihat dari angka kehadiran. Kelompok marginal kerap dihadapkan pada tantangan-tantangan kultural dan dominasi kelas. Kondisi yang digambarkan oleh salah satu peserta dengan baik:

“Tidak semua orang memiliki keberanian untuk berbicara di depan forum, hal ini belum lagi ditambah dengan persoalan sering kali tanpa sadar di dalam musyawarah kerap terjadi dominasi oleh segilintir orang. Maka untuk mengantisipasi hal tersebut, menyebarkan formulir usulan kepada kelompok RTM (Rumah Tangga Miskin) ini merupakan cara yang baik.”

Selain itu,tantangan lain dalam proses dialog warga dan pemerintah desa karena adanya anggapan bahwa warga, khususnya RTM tidak mempunyai kapasitas pengetahuan yang cukup untuk berkontribusi dalam perencanaan pembangunan. Jangan-jangan masalahnya bukan disitu tetapi akses dan ruang bagi kelompom miskin tidak ada.

Salah satu cara yang akan ditempuh, selain menggelar pertemuan di tingkat dusun dan desa, ialah dengan menyebarkan formulir usulan perencanaan pembangunan kepada kelompok RTM. Teknisnya dengan mengambil contoh atau sampling minimal 3 (tiga) RTM di setiap RT berdasarkan data kesejahteraan lokal yang telah disusun.

Strategi ini dipilih sehingga kelompok RTM dapat mengisinya secara leluasa di rumah. Dengan cara ini diharapkan data usulan perencanaan pembangunan dari kelas sosial marginal di setiap dusun dapat muncul. Sehingga, apabila dalam Musyawarah Desa sebagian dari mereka tidak menggunakan haknya untuk berpendapat, hasil dari formulir usulan tersebut dapat menjadi data pembanding yang mewakili kelas sosial marginal. [Fandi]

Tim Pembaharu Desa Gondang

Refleksi Pemetaan Kesejahteraan Lokal Desa Gondang

Desa Gondang, salah satu Desa di Kabupaten Wonosobo sedang menerapkan pendekatan apresiatif dalam merumuskan perencanaan pembangunan. Hal tersebut untuk membuktikan semangat kemandirian dan kedaulatan sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pendekatan apresiatif dipilih sebagai salah satu cara supaya kelas-kelas sosial marjinal dapat terlibat dalam menentukan arah pembangunan desa.

Sebagai langkah awal, pendekatan yang dilakukan Desa Gondang akan menghasilkan capaian berupa dokumen kewenangan, aset, potensi, dan kesejahteraan berskala lokal. Dokumen-dokumen tersebut selanjutnya akan menjadi basis untuk melihat kembali Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Dengan demikian, perubahan RPJMDesa yang dihasilkan dan disusun secara partisipatif tersebut akan mengakomodasi kepentingan kelas-kelas sosial marjinal.

Tim Pembaharu Desa Gondang

Tim Pembaharu Desa Gondang

Senin (5/10/2015) lalu, Tim Pembaharu Desa (TPD) Gondang kembali berkumpul untuk mendiskusikan proses perkembangan kegiatan sensus kejahteraan lokal yang telah dilakukan oleh TPD. Di diskusi ini, TPD Gondang mencoba merefleksikan beberapa tantangan yang dihadapi selama berlangsungnya kegiatan sensus. Salah satu poin yang menarik, TPD Gondang menyadari masih minimnya pengetahuan atas teori dan praktik partisipasi, khususnya terkait dengan sensus kesejahteraan lokal desa.

Terkait itu, TPD Gondang akan merumuskan ulang strategi atau pendekatan kultural terhadap warga. Selain meningkatkan kualitas data yang dihasilkan, strategi ini diharapkan dapat mendorong TPD menjadi milik seluruh kelas sosial warga. Diskusi kali ini menghasilkan beberapa temuan atas kegiatan sensus yang sudah berjalan, pertama, dari total keseluruhan warga Desa Gondang yang tersebar di 3 dusun dengan jumlah 1496 Kepala Keluarga (KK), sensus baru dilakukan sebanyak 75 persen. Kedua, masih terdapat sebagian warga yang mengosongkan sebagian indikator yang sudah terdapat di dalam formulir.

Diskusi kali ini juga memberikan catatan penting bahwa kegiatan sensus tidak berjalan tepat waktu. Salah satu penyebabnya, banyak anggota TPD Gondang yang berperan sebagai perangkat desa (angkanya sekitar 90 persen). Kesibukan waktu kerja turut memengaruhi proses sensus yang sedang dilakukan. Menurut Afandi, Program Officer Perencanaan Apresiatif Infest Yogyakarta, idealnya komposisi pemerintah desa di TPD sama dengan komposisi warga, 50 persen. Dengan komposisi tersebut dapat mendorong kelompok warga untuk terlibat secara luas.

Atas temuan ini, rencananya TPD Gondang akan melakukan beberapa percepatan kegiatan sensus. Mereka menargetkan pada tanggal 12 Oktober 2015, TPD Gondang dengan tim yang ada akan menyelesaikan sensus yang tersisa. Dan pada 21 Oktober 2015, entri data sensus telah diselesaikan. Begitu juga dengan dokumen aset, potensi dan kewenangan, TPD menargetkan sebelum akhir minggu ketiga Oktober dapat tersusun dengan baik.

Tim Pembaharu Desa Wulungsari

Meningkatnya Peran Perempuan dalam Perencanaan Pembangunan Desa Wulungsari

Selama dua bulan, terhitung sejak Agustus hingga Oktober, Tim Pembaharu Desa (TPD) Wulungsari, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo telah bekerja keras melakukan sensus kesejahteraan warga berdasarkan indikator lokal di seluruh dusun. Indikator lokal yang digunakan saat sensus ialah indikator kesejahteraan yang ditentukan lewat musyawarah desa dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

[Baca juga: Sepuluh Indikator Kesejahteraan Lokal Desa Wulungsari ]

Menurut Agus Martono, Kepala Desa Wulungsari, keterlibatan masyarakat dalam menentukan indikator lokal tersebut merupakan salah satu sejarah penting bagi desa. Dalam pertemuan itu, kelompok-kelompok warga marjinal menjadi prioritas untuk diundang dan paling penting untuk didengarkan suaranya. Dengan demikian, menurut Agus, data sensus kesejahteraan yang dihasilkan bukan hanya sekedar menjadi valid, namun juga telah mencerminkan kepentingan kelompok warga miskin. Total warga desa Wulungsari 516 Kepala Keluarga (KK).

[Baca juga: Data Keseahteraan Milik Desa ]

Tim Pembaharu Desa Wulungsari

Tim Pembaharu Desa Wulungsari saat proses verifikasi data hasil sensus, (8/10/2015).

Kamis lalu (8/10/2015), TPD Wulungsari kembali berkumpul untuk melakukan musyawarah di gedung balai desa. Musyawarah kali ini untuk membahas dan memverfikasi hasil data sensus yang sudah dikerjakan. Dari proses sensus dan entri data yang sudah dikerjakan oleh anggota TPD, terdapat beberapa temuan dan catatan menarik, diantaranya:
1. Masih banyaknya warga yang tidak mengisi formulir sensus dengan lengkap.
2. Ada anggapan bahwa sensus yang dilakukan oleh TPD merupakan sensus untuk menyalurkan bantuan.
3. Terdapat beberapa kelompok warga yang tak acuh terhadap kedatangan anggota tim TPD.

Dari temuan tersebut, TPD menyadari bahwa mereka belum sepenuhnya menjadi milik warga desa. Hal inilah yang menyebabkan munculnya beberapa respon yang tidak positif dari sebagian kelompok warga. Selain itu, TPD juga menyadari bahwa dalam kegiatan sensus yang dilakukan, pendekatan yang dilakukan seharusnya menggunakan pendekatan kultural agar terjadi dialog yang lebih cair antara TPD dan warga saat sensus. Terkait temuan ini, TPD rencananya akan merombak beberapa pendekatan untuk kegiatan sensus di tahun mendatang.

Perempuan dan TPD Wulungsari

Catatan menarik proses sensus yang dilakukan oleh anggota TPD perempuan cenderung lebih lancar. Menurut Sofia, anggota TPD Wulungsari, hal itu dipengaruhi oleh pendekatan yang dilakukan oleh kaum perempuan biasanya lebih cair dan lebih diterima oleh warga. Selain itu, tak bisa dipungkiri bahwa peran anggota perempuan TPD Wulungsari lebih signifikan dan lebih aktif daripada anggota TPD kaum laki-laki. Sehingga dalam proses sensus di lapangan anggota TPD perempuan lebih memiliki peran penting.

[Baca juga: Perempuan dan Pembangunan Desa]

Pasca verifikasi data oleh anggota TPD ini, rencananya TPD akan melanjutkannnya dengan kegiatan verfikasi yang lebih luas yaitu melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa. Proses ini, menurut Sofia akan mengundang kelompok perempuan dari beberapa kelas sosial, khususnya kelompok miskin. Ia menyatakan bahwa verifikasi yang akan mengikutsertakan warga nanti bertujuan agar rencana pembangunan Desa Wulungsari ke depan benar-benar dapat menyerap beberapa kepentingan dan perlindungan terhadap kaum perempuan. Untuk itu, ia dan beberapa anggota TPD perempuan lainnya akan bekerja keras untuk mewujudkan hal tersebut.

Sofia menambahkan bahwa sensus kejahteraan dengan indikator lokal ini sudah sangat baik sebagai langkah awal untuk menekan beberapa konflik sosial yang sering muncul di desa. Karena dalam prosesnya warga desa benar-benar mulai diajak untuk berdialog dalam melihat kondisi sosial desanya sendiri.

Anggota TPD perempuan lainnya, Ning, juga berpendapat tak kalah penting. Ia mengatakan bahwa tanpa keterlibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan desa, maka pembangunan yang akan dilakukan tidak akan mendalam. Baginya, kaum perempuan memiliki penalaran yang lebih mendalam karena peran gandanya selama ini yaitu mengurusi wilayah domestik dan perekonomian rumah tangga.

Di sela-sela kegiatan verifikasi ini, anggota TPD juga mulai memeriksa kembali dokumen aset dan kewenangan yang telah mereka susun. Dokumen-dokumen tersebut akan digunakan dalam persiapan review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Mereka menjadwalkan akhir bulan Oktober review RPJMDesa sudah bisa dilakukan dengan pra-kegiatan berupa menyebarkan beberapa formulir usulan program pembangunan dan beberapa pertemuan langsung dengan warga lewat musyawarah desa. [Fandi]

Salah satu kelompok mendiskusikan hasil pendataan aset dan potensi Desa Kucur

BPD Kucur Diskusikan Kewenangannya dalam UU Desa

Minggu sore (13/9/2015), seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kucur, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, berkumpul di Kantor Desa. Anggota BPD Desa Kucur yang keseluruhannya berjumlah tujuh orang bersepakat bahwa hari Minggu akan digunakan sepenuhnya untuk diskusi bersama tentang kewenangan BPD sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Diskusi ini difasilitasi oleh Edi Purwanto, Program Officer Infest Yogyakarta wilayah Malang. Selain dihadiri oleh BPD Desa Kucur, diskusi juga dihadiri oleh perwakilan BPD Desa Jambearjo, Kecamatan Tajinan.

Di awal diskusi, Edi mengajak seluruh peserta mencoba untuk menuliskan pengetahuannya terkait dengan tata kelola pemerintahan desa. Hal ini memunculkan pembelajaran yang menarik. Pengetahuan-pengetahuan yang muncul selanjutnya diringkas untuk melihat apa yang diketahui dan yang tidak diketahui oleh BPD. Terkait dengan apa yang telah diketahui, peserta menuliskan bahwa yang diketahui ialah tata cara musyawarah desa, hak masyarakat desa, kewajiban masyarakat desa, tugas Kepala Desa, Peraturan Desa, dan Partisipasi.

Sementara, dengan apa yang tidak diketahui oleh para peserta adalah tentang tata cara membuat Peraturan Kepala Desa, Perencanaan Desa, Tugas Perangkat Desa, Tata Cara Peraturan Bersama Kepala desa, Hak dan Kewajiban Kepala Desa.

Menjelang Magrib, kegiatan diskusi berhenti sejenak untuk ibadah dan makan malam. Diskusi dilanjutkan setelah Isya’ dan berakhir pada pukul 22.00 WIB. Menurut Sangaji, selaku Ketua BPD Desa Kucur, bahwa dengan diskusi ini BPD menjadi lebih mengetahui secara mendalam tentang peran BPD. Ia juga mengatakan diskusi yang diselenggarakan telah menjadi nutrisi bagi BPD untuk membangun desa menjadi lebih baik, salah satunya adalah meningkatkan kualitas Musyawarah Desa. BPD harus menjadi inisiator bagi perubahan desa, tegasnya. [Fandi]

Seorang kader Pembaharu Desa Tunjungtirto membaca Moduk Keuangan Desa

Studi Lapang Pelatihan Manajemen Keuangan Desa di Desa Tunjungtirto

Senin malam (14/9/2015), Tim Pembaharu dan Perangkat Desa Tunjungtirto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, terlihat berdiskusi di ruang pertemuan kantor desa. Mereka mendiskusikan persiapan acara kegiatan Studi Lapang Manajemen Keuangan Desa yang dilaksanakan pada Kamis (17/9/2015).

Studi lapang tersebut digagas oleh Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BBPMD) Malang dan bekerja sama dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Provinsi Sulawesi Utara. Tujuannya meningkatkan pengalaman peserta studi lapang terhadap implementasi pengelolaan keuangan desa terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Para peserta studi lapang berasal dari dua Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara yakni Kabupaten Minahasa dan Bolaang Mongondow Selatan. Studi lapang diikuti oleh 56 orang pengelola keuangan desa dan empat pendamping yang berasal BPM Provinsi Sulawesi Utara. Dari pertemuan ini diharapkan para peserta studi lapang mampu mengidentifikasi implementasi kinerja aparatur pemerintah desa, perangkat desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga mampu mengidentifikasi regulasi kebijakan pemerintah daerah tentang penyelenggaraan pemerintah desa terkait pengelolaan keuangan desa. Sehingga, diharapkan para peserta studi lapang memiliki kecakapan mengidentifikasi permasalahan serta solusi alternatif terkait penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam pengelolaan keuangan desa.

Desa Tunjungtirto dipilih menjadi tuan rumah studi lapang karena dianggap berhasil menjalankan tata kelola keuangan desa. Delapan bulan terakhir, Desa Tunjungtirto merupakan salah satu mitra Infest Yogyakarta dalam program penguatan kapasitas pemerintah desa. Dalam persiapannya, Yulianti, Sekretaris Desa Tunjungtirto mengatakan bahwa pemerintah desa Tunjungtirto bersama Tim Pembaharu sangat menyambut positif apa yang telah ditawarkan oleh BBPMD Malang dan BPM Sulawesi Utara. Menurutnya, selain menjadi kebanggaan tersendiri, kegiatan ini juga dapat memberikan masukan penting bagi Pemerintah Desa Tunjungtirto terkait dengan kekurangan dan kelemahan yang mereka hadapi dalam tata kelola keuangan desa.

Penggunaan Data Baru untuk Tata Kelola Pembangunan

Selain praktik pengelolaan keuangan desa, Tim Pembaharu Desa Tunjungtirto telah melakukan pemetaan aset dan potensi desa serta pemetaan kesejahteraan lokal. Pasca dilakukan dua jenis pemetaan tersebut terdapat beberapa perubahan yang cukup signifikan. Diantaranya, Pemerintah Desa Tunjungtirto mulai mempunyai data profesi warga Desa Tunjungtirto yang sebagian besarnya adalah buruh. Angkanya bahkan mencapai 70 persen dari keseluruhan jumlah penduduk.

Dari data tersebut, Pemerintah Desa Tunjungtirto mulai untuk mendayagunakan sumberdaya manusia di desa untuk dilibatkan dalam proyek pembangunan. Hal tersebut, menurut Tim Pembaharu telah membawa dampak yang positif yaitu selain memberikan dampak ekonomi secara langsung kepada warga, juga menumbuhkan kesadaran rasa saling memiliki terhadap pembangunan.

Rencana Bersama untuk Pemenuhan Kebutuhan Air

Disela-sela diskusi persiapan studi lapang, Tim Pembaharu Desa mengatakan bahwa Desa Tunjungtirto saat ini memiliki luas pertanian yang minim yakni kurang lebih 10 persen dari luas desa. Belum lagi ditambah dengan data kepemilikan lahan. Dari total lahan pertanian, sebagian besarnya dimiliki oleh orang-orang dari luar desa.

Secara khusus, situasi tersebut memunculkan rasa khawatir mengingat laju pembangunan dan perubahan tata ruang yang terjadi belakangan ini telah membawa Tunjungtirto rentan krisis. Salah satunya ketergantungan terhadap sumber daya air. Selama ini untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangga, sebagian besar warga masih tergantung dengan korporasi air. Untuk memecahkan persoalan ini, rencananya Pemerintah Desa Tunjungtirto akan mencoba melakukan kerjasama dengan desa sekitar, dalam hal ini desa yang memiliki sumber mata air dan telah berhasil dikelola untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pertanian warga.

Terkait dengan rencana tersebut, Pemerintah Desa Tunjungtirto akan mencoba melakukan penjajakan dan diskusi awal dengan beberapa pemerintah desa sekitar, yang selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk Keputusan Bersama Kepala Desa tentang pemanfaatan sumber mata air. [Fandi]

Produksi Konsumsi: Praktik Kemandirian Desa Wulungsari

Oleh: M. Affandi

Pada Rezim Orde Baru, pengaturan desa melalui pemberlakuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa memunculkan tiga dampak: pertama, hilangnya konsep pemerintahan lokal yang berasaskan tradisi masyarakat; kedua, pemerintahan desa telah melahirkan konflik kultural dan struktural dalam masyarakat lokal; ketiga, lenyapnya sumber-sumber produksi-konsumsi masyarakat lokal akibat meluasnya pembangunan.

Terkait dengan poin ketiga, banyak desa kehilangan sumber daya alam yang sebelumnya telah berperan penting sebagai basis penyedia pangannya. Hal ini juga membawa dampak serius lain, berupa terlemparnya masyarakat desa menjadi konsumen pasif di dalam rezim pasar yang baru. Dampak ini belum termasuk nilai pengetahuan yang lenyap.

Kini, saat peluang untuk menata kembali desa menjadi satu komunitas yang otonom dihadirkan lewat berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagian besar desa mulai berbenah melawan kejahatan kapitalisme pasar. Harapan idealnya ialah ekonomi uang dapat diminalisir. Sehingga, pranata sosial yang berlaku tidak sepenuhnya tergantung pada otoritas pasar.

Warga di Dusun Kemranggen, Wulungsari,memanfaatkan lahan di sekeliling rumah dengan menanam sayur mayur dan membuat kolam ikan. Mereka melakukan praktik kemandirian pangan sejak 2012 (Fatah Sururi/ Infest)

Warga di Dusun Kemranggen, Wulungsari,memanfaatkan lahan di sekeliling rumah dengan menanam sayur mayur dan membuat kolam ikan. Mereka melakukan praktik kemandirian pangan sejak 2012 (Fatah Sururi/ Infest)

Potret demikian salah satunya dapat ditemukan di Desa Wulungsari, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo. Desa yang terdiri dari empat dusun ini terus bergiat membangun desanya menjadi desa mandiri. Mereka memproduksi apa yang mereka konsumsi. Dusun Blindeng misalnya, telah berhasil menjadi dusun apotek hidup dan mandiri di bidang kesehatan. Lahan-lahan yang ada di sekitar rumah disulap warga menjadi hamparan hijau yang terisi dengan tanaman obat-obatan. Menurut salah satu warga, Surono, salah satu tanaman obat yang mereka tanam adalah jahe merah. Dengan tanaman tersebut, kini tidak ada lagi pekarangan yang menganggur dan hasil jualnya lumayan membantu perekonomian rumah tangga.

Tuk Angger Blindeng

Surono, Kepala Dusun Blindeng, menjelaskan cara kerja bak penampungan mata air Tuk Angger di Blindeng, Wulungsari. Dari bak ini air akan disalurkan ke rumah-rumah warga dengan pipa. (Fatah Sururi/ Infest)

Kini, warga tidak tergantung lagi dengan obat-obatan yang dijual di warung ataupun yang diproduksi oleh industri kesehatan lainnya. Di sisi lain, satu catatan yang menarik ialah warga Blindeng saat ini mulai kembali kepada metode pengobatan organik yang menurut mereka lebih baik dan tidak menimbulkan ketergantungan. Dan yang tak kalah penting, praktik ini telah berhasil merevitalisasi pengetahuan lokal di bidang kesehatan dan agronomi yang sempat lenyap. Keberhasilan ini tentunya tidak datang secara tiba-tiba. Warga harus berjuang selama dua tahun, tepatnya dari sejak tahun 2013. Surono menceritakan bahwa apa yang diraih oleh Dusun Blindeng saat ini merupakan suatu proses panjang yang tidak hanya membutuhkan pengetahuan, tetapi juga keyakinan serta kerja kolektif.

Berbeda dengan Blindeng, Dusun Kacepit juga mempunyai cerita menarik. Dusun ini telah berhasil mengelola dan mengorganisasi lahan pekarangan dan pertanian yang ada menjadi kantung pangan dalam bidang peternakan yaitu budidaya ikan. Dengan demikian, untuk konsumsi protein dan kalsium, warga tidak lagi harus membeli. Menurut Aji, Kaur Kesra Desa Wulungsari bahwa praktik ini telah dimulai jauh sebelum UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan.

“Kami awalnya melihat potensi air yang melimpah di desa kami, lalu kami berpikir pada tahun 2012, yang paling tepat adalah memanfaatkannya untuk pengembangan budidaya ikan tawar,” terangnya, Senin (17/8)

Cerita Dusun Kemeranggen juga tidak kalah hebat. Dusun ini telah mengubah lahan-lahan pekarangan menjadi sentra produksi pangan yaitu sayur mayur. Kondisi tersebut berhasil menghantarkan mereka sebagai dusun penghasil sayur mayur terbesar di Wulungsari. Sehingga, setiap rumah tangga di dusun ini tidak lagi mengeluarkan anggaran untuk konsumsi sayuran. Bahkan, selain sayur mayur, warga Kemeranggen juga meniru pengalaman Blindeng dengan menanam tanaman obat-obatan.

Kemranggen 2

Warga di Dusun Kemranggen, Wulungsari, Selomerto, Wonosobo telah lama memenuhi kebutuhan sayur mayur mandiri dari pot dan polibag di sekitar rumah. (Fatah Sururi/ Infest)

Yang terakhir ialah Dusun Depok. Jika dusun-dusun lainnya memiliki ciri tersendiri dalam usaha mandirinya, Depok juga demikian. Dusun ini terkenal dengan sebutan dusun penghasil buah-buahan, khususnya straberi. Kondisi ini didukung oleh letaknya yang strategis berada di dataran yang lebih tinggi. Selain strawberi, Depok juga dikenal sebagai penghasil tanaman obat yang bernama Purwaceng.

Secara khusus, warga desa Wulungsari dengan keragaman potensi yang ada, kini tidak lagi harus bersusah payah untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh setiap dusun juga menjadi modal bagi mereka untuk dipertukarkan menjadi semangat yang baru dalam membangun desa.

Yang Menarik dari Blindeng

Diantara empat dusun yang ada di Wulungsari, Blindeng merupkan dusun yang dapat dikatakan bebas dari pengaruh korporasi air. Pasalnya, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi air, hanya warga Dusun Blindeng yang tidak menggunakan jasa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Cerita ini dapat ditelusuri lewat penuturan Surono, Kepala Dusun Blindeng. Ia menceritakan Blindeng memiliki sumber mata air yang disebut sebagai Tuk Angger. Mata air tersebut telah dikelola oleh leluhur mereka dari sejak tahun 1950 untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pertanian. Dengan metode pipanisasi, mereka mengalirkannya ke bak penampung di pinggir dusun. Selanjutnya, dari bak penampung air didistribusikan ke setiap rumah tangga.

Surono

Surono, Kepala Dusun Blindeng, Wulungsari, dan Anggi, warga Kacepit, Wulungsari, bercerita tentang mekanisme pengelolaan air Tuk Angger di desanya. Sebagian hasil iuran perawatan pipa air telah digunakan menjadi peralatan hajatan kampung seperti tenda, kursi, dan meja seperti tampak pada gambar. (Fatah Sururi/ Infest)

Untuk pemeliharaan dan perawatan pipa, warga bersepakat untuk mengumpulkan iuran tiga ribu rupiah per bulan. Kini, dari hasil iuran yang tersimpan, dusun yang berpenduduk 75 Kepala Keluarga (KK) tersebut berhasil memiliki kas hingga puluhan juta rupiah. Dana kas itu selanjutnya digunakan untuk membeli beberapa peralatan seperti: kursi, tenda, dan lain-lain yang menjadi asset dusun. Aset ini dapat digunakan secara gratis bagi setiap KK yang membutuhkan untuk keperluan pernikahan, khitanan, berkabung, dsb.

Praktik keberhasilan ini selanjutnya mempengaruhi dusun lain untuk sama-sama memanfaatkan sumber mata air yang tersedia. Salah satunya adalah Dusun Kacepit. Rencananya, pada 2016, Kacepit juga akan menyusul Blindeng dalam praktik pengelolaan pemenuhan kebutuhan air.

Catatan atas Keberhasilan dan Keberlanjutan

Di saat sebagian besar desa di Indonesia sedang mencari strategi untuk membangun pola produksi-konsumsi yang mandiri agar tidak terlempar jauh ke dalam pasar, sangat menarik jika melihat apa yang telah dilakukan oleh warga desa Wulungsari.

Namun, yang perlu digarisbawahi adalah: Pertama, bagaimana pengetahuan yang telah terbangun tersebut dapat dipraktikkan di tempat yang lain? Kedua, perlu juga menambahkan bahwa dibutuhkan satu strategi yang tepat untuk melindungi sumber daya yang ada, misalnya potensi dari praktik eksploitasi dan kerusakan lingkungan terhadap sumber air yang tersedia dan sumber daya alam lainnya yang bermanfaat bagi kehidupan warga.

Ketiga, perlu satu pemahaman bahwa praktik pengalaman ini tidak dimaknai dengan semangat yang developmentalisme, tetapi dengan suatu pendekatan kritis yang syarat akan nilai-nilai anti-kapitalisme. Dengan demikian, ekonomi uang dalam kehidupan masyarakat desa dapat diminimalisir sekecil mungkin.

Keempat, Bagaimana praktik ini jika dihadapkan dengan fakta bahwa tidak semua warga desa memiliki sumberdaya agraria yang sama, misalnya lahan atau tanah. Dengan demikian, tidak ada salahnya menilik kembali bahwa untuk memperkecil kesenjangan sosial antar warga desa, juga dibutuhkan suatu program distribusi lahan untuk kelas sosial yang minim akses atas lahan.