Arsip Penulis: Alimah

Strategi Mewujudkan Catur Sakti Desa Batuampar

Seburuk apapun tempat yang kau diami, pasti akan ada potensi yang perlu kau perjuangkan untuk membuat tempat itu lebih hidup.

Ditulis oleh Saiful Hidayat*

Beberapa tahun belakangan, desa menjadi objek yang lebih diprioritaskan oleh pemerintah. Khususnya dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Keberadaan desa mulai dipandang bukan lagi sebagai objek kapitaslisasi semata. Namun lebih dari itu, desa telah diberi ruang dan kesempatan dalam bentuk desentralisasi yang bersifat swadaya dan otonom. Tentunya, dalam upaya mewujudkan desa yang berkembang dan maju dengan potensi-potensi yang dimiliki desa itu sendiri.

Dukungan pemerintah melalui Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah menumbuhkan semangat baru bagi saya. Saya membayangkan bagaimana saya mampu membangun desa saya sendiri, setidaknya akan ada perubahan berarti bagi masyarakat desa. Untuk mewujudkan hal tersebut, saya pun mulai mencoba menganalisanya, yaitu Batuampar. Langkah awal ini saya lakukan agar lebih mudah dalam memberdayakan masyarakatnya untuk menggali aset dan potensi desa baik dari Sumber Daya Alam (SDA) atau pun Sumber Daya Manusia (SDM)-nya. Sehingga tujuan utama untuk membangun desa yang kuat, adil, makmur dan sejahtera akan lebih mudah.

Sekilas tentang Desa Batuampar

Desa Batuampar adalah salah satu desa dari Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep (2015), Desa Batuampar memiliki luas 6,51 km2 yang terdiri 5 dusun yaitu Perengan Laok, Perengan Daya, Brumbung, Somalang, dan Semah, serta terdiri dari 5 Rukun Warga dan 12 Rukun Tetangga dengan jumlah penduduk 5.906 yang terdiri dari laki-laki: 2787 dan perempuan: 3.119.

Secara geografis, desa ini merupakan daerah paling barat (bagian tengah Pulau Madura) dari Kabupaten Sumenep yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Pamekasan. Sehingga jarak antara desa ke Kota Sumenep terbilang jauh, yaitu sekitar 45 km dan 11 km menuju ke Kecamatan Guluk-Guluk. Jarak yang jauh tersebut, membentuk tatanan sosial dan budaya yang berbeda dengan masyarakat Sumenep pada umumnya. Perbedaan yang sangat jelas bisa kita temukan pada aksen bahasanya. Namun, karena desa ini mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kerajaan Kota Sumenep, maka budaya khas Sumenep masih sering kita jumpai dalam berbagai aktifitas kesehariannya.

Secara umum, kedua budaya tersebut lebih didominasi oleh budaya Islam. Hal ini terjadi karena 100% masyarakat Batuampar menganut agama Islam. sehingga kegiatan setiap harinya tidak jauh dari syariat dan norma keislaman. Bahkan tempat ibadah seperti mushalla atau langghar adalah tempat yang paling sering digunakan untuk bersosial seperti menerima tamu dan acara lainnya. Maka akan sangat wajar jika kita akan jumpai mushalla hampir di depan setiap rumah masyarakat.

Politik dan Ekonomi

Kekerasan dan relijiusitas adalah kata yang cukup pantas untuk menggambarkan kultur sosial masyarakat Madura. Padahal, kata tersebut dalam maknanya sangat berbeda dan berseberangan antara satu sama lain. Relijiusitas dibangun oleh para petinggi agama seperti kiai, ustad, dan kaum santri. Sedangkan kekerasan diproduksi oleh sekelompok masyarakat yang sering melakukan aksi kriminalitas yang kemudian disebut dengan ‘bhejingan’ atau blater. Meskipun dua kelompok tersebut berseberangan, namun hubungan antar keduanya bisa dikatakan sangat erat dan harmonis. Artinya, hubungan yang terjalin bukan sebagai aktor dan musuh. Karena secara strata sosial kiai masih berada di atas blater.

Dalam konteks politik, kiai dan blater mempunyai pengaruh yang besar dengan perannya masing-masing. Sebagai contoh dalam politik kekuasaan dan kepemerintahan pengaruh kiai sangat penting dalam membentuk stigma masyarakat bahwa yang didukung kiai pasti akan baik dan mampu memimpin daerah tersebut. Sedangkan pengaruh blater dianggap penting karena blater dipercaya mampu dan sanggup menjaga keamaan desa. Perlu diketahui, bahwa salah satu tolak ukur kesuksesan pemimpin diberbagai daerah di Madura yaitu aman. Aman yang dimaksud disini yaitu aman dari pencurian dan perampokan.

Realita politik di atas, juga dianut oleh desa Batuampar. Namun, karena desa Batuampar masih mempunyai kekerabatan erat dengan Kerajaan Sumenep, maka aktor penting lainnya yang juga sangat berpengaruh, yaitu keturunan kerajaan atau sering disebut ‘Kelauarga dhalam’. Bahkan pengaruhnya lebih besar dari kiai dan blater sekalipun. Hal ini terbukti dengan Cacatan sejarah pemegang tampuk kekuasaan Desa Batuampar yang masih didominasi oleh keluarga dhalam.

Dalam konteks perekonomian, dominasi penggerak ekonomi di Madura adalah dari sektor pertanian, nelayan, peternakan, dan buruh migran. Desa Batuampar juga tak jauh beda dengan daerah lainnya. Masyarakatnya juga bertani tembakau dan padi sebagai komoditas andalan, berternak walau hanya sepasang hewan, berdagang dipasar dan toko, menjadi PNS, merantau sebagai buruh migran, dan lain-lainnya. Dan yang menarik, di salah satu dusunnya ada kecenderungan yang sangat tinggi pada masyarakatnya untuk berwirausaha. Hal ini tercermin dari dominasi masyarakatnya sebagai pedagang di berbagai pasar tradisional seperti Pasar Pakong, Pasar Ganding, Pasar Prenduan, Pasar Guluk-guluk, dan tentu saja Pasar Batuampar.

Potensi Desa

Terlepas dari banyaknya masalah yang dihadapi kebanyakan desa, dalam analisis ini saya lebih tertarik untuk melupakan sejenak masalah yang begitu komplek tersebut. Saya sendiri lebih tertarik untuk menggali potensi yang tersembunyi atau pun sudah tampak di suatu desa. Upaya ini sebagai penyemangat dalam melewati kemungkinan berbagai tantangan dan hambatan dalam membangun desa.

Berdasarkan data dan pendapat pribadi, ada suatu hal berharga yang perlu ditingkatkan untuk menjadikan Desa Batuampar sesuai Catur Sakti Desa, yaitu “bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya.

Adapun beberapa potensi Desa Batuampar berdasarkan hasil pemetaan saya adalah sebagai berikut:

  • Warisan Budaya

Dalam historis munculnya peradaban di Madura, desa Batuampar merupakan bagian dari beberapa daerah yang didiami oleh para penguasa Madura bagian timur (khusunya Sumenep dan Pamekasan). Peradaban desa Batuampar dimulai dari seorang kiai yang juga dukun K. Abdullah (Bindara Bungso). Dia adalah keturun ke-6 dari Pangeran Bukabu (Adipati ke-7 kerajaan Sumenep). Juga, bindara bungso merupakan orang tua dari Bindara Saod (Adipati Sumenep 1750-1762).

Bindara bungso sangat dikenal masyarakat Batuampar sebagai orang yang sakti dan kramat. Sehingga, semasa hidupnya dia dimuliakan dan dijadikan tetua di Desa Batuampar. Bahkan, sampai saat ini tempat peristirahan terakhirnya masih dianggap sangat kramat dan sering dikunjungi orang penting seperti Gus Dur, Megawati, Kanjeng Dimas, dll.

Selain potensi dari sosio-historis, ada warisan budaya yang berbentuk masjid. Masjid yang diberi nama Masjid K. Abdullah (karena bersebelahan dengan Makam K. Abdullah) ini, berusia sekitar 400 tahun lebih. Namun, ada sebuah cerita yang dipercaya bahwa masjid itu datang sendiri atau masyarakat setempat tidak pernah tahu siapa yang membuat.

  • Potensi Alam

Dari luas tanah desa Batuampar, hanya 1/3 luas tanahnya yang digunakan untuk pembangunan. Selain itu, digunakan untuk pertanian dan dibiarkan saja karena tanah bukit yang lumayan sulit air. Menurut teman dari Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Bangkalan, kualitas hasil pertanian seperti padi, jagung, dan tembakau di Desa Batuampar termasuk bagus dan berkualitas. Hanya saja, penilaian tersebut belum menyeluruh dan optimal.

Potensi pertanian di Desa Batuampar sangat bisa dioptimalkan dengan berbagai edukasi, baik di tingkat petaninya maupun dukungan dari pemerintah setempat. Selain itu, Batuampar juga bisa dibentuk menjadi desa wisata dengan konsep gardu pandang pada ketinggian bukitnya yang bisa melihat kota pamekasan dari atas.

  • Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam beberapa dekade, pemuda Batuampar sudah mulai melek akan pentingnya pendidikan. Sehingga sampai saat ini sudah banyak sarjana maupun mahasiswa dari berbagai bidang yang bisa dikoordinasikan untuk menjadikan desanya berdaya, makmur, dan bermartabat.
Beberapa potensi di atas saya rumuskan secara garis besar dan kemungkinan dampaknya sangat baik untuk seluruh stakeholder di desa Batuampar. Lingkungan masyarakat dan cara pandang yang cukup open-minded juga menjadi modal suksesnya perubahan yang dicita-citakan.

Tantangan

Saya meyakini bahwa setiap perjuangan dalam perubahan pasti akan ada tantangan, seperti penolakan dari warga yang mungkin terjadi. Kemungkinan tersebut perlu juga diidentifikasi sebagai modal antisipasi dalam meminimalisasi kegagalan dan perubahan.

Adapun identifikasi hambatan dalam analisis sosial yang saya temukan yaitu:

  • Pemuda sebagai penerus aktor desa masih sibuk akan tugasnya masing-masing. Ada yang masih kuliah dan ada yang kerja, sehingga untuk diajak kolaborasi dan fokus membangun desa masih terbatas akan waktu kumpul inten yang penting.
  • Stigma masyarakat untk mengurus desa masih sangat minim. Mereka beranggapan bahwa yang berhak mengurus desa hanyalah perangkat desa saja. Sehingga yang terjadi, masyarakat jarang sekali terlibat dalam pembangunan desa.
  • Gap trah antara keturunan kerajaan dan orang biasa-biasa saja masih terlihat jelas. Sehingga untuk melakukan aksi penting dalam perubahan seringkali canggung karena menganggap kurang berwenang mengurus daerah atau desa tersebut.
  • Kepercayaan masyarakat akan mitos yang didistribusi dari zaman dulu sampai saat ini masih menjadi penghalang dalam melakukan suatu hal. Misal, Asta K. Abdullah tidak banyak perubahan, bahkan terkesan dibiarkan. Itu karena ada cerita yang mengatakan bahwa arwah makam disana tidak senang kalo diperindah dan dirawat.
  • Dukungan dari pemerintah desa sangat minim. Contoh, pengajuan lapangan olahraga seperti bulutangkis, footsal, sepakbola, volly tidak ada yang terealisai satupun.
  • Kepercayaan generasi senior akan pemuda masih minim. Mereka menganggap pemuda kurang paham akan dan tidak perlu diikutsertakan dalam pembuatan keputusan.

Itulah beberapa hambatan yang belum tentu menjadi hambatan. Semua yang disebutkan diatas hanyalah pengalaman saya sebagai seorang yang tinggal dan merasakan langsung suasana desa Batuampar dari berbagi segi pandang yang berbeda.

Dampak Sosial

Dampak dari setiap perubahan pasti akan terjadi. Entah itu perubahan yang berdampak baik atau buruk tergantung pada cara kita mengelola perubahan tersebut. Tapi, saya yakin perubahan yang diharapkan dalam perubahan di desa Batuampar yaitu perubahan yang lebih baik. Dampak sosial yang saya harapkan yaitu sesusai dengan Catur Sakti Desa: Bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya. Atau setidaknya ada perubahan kecil yang nantinya akan sangat penting sebagai pedoman kehidupan. Seperti perubahan cara pandang, masyarakat yang open minded, berdaya infomasi luas, dll-nya.

Tindakan Strategis

Untuk mewujudkan perubahan yang berdampak sosial baik, maka perlu direncakan berbagai tindakan strategis demi kesuksesan perubahan tersebut. Ada beberapa langkah strategis yang bersifat inklusif, pemberdayaan, maupun keamanan yang akan saya tawarkan untuk tercapainya optimalisasi potensi desa Batuampar. Di antaranya:

  • Merangkul pemuda Batuampar dari berbagai bidang konsentrasi kelimuawan untuk bekerja sama mewujudkan tujuan utama. Hal ini bisa dilakukan dengan menghidupkan kembali organisasi pemuda ISTIMBAT (Ikatan Santri dan Pemuda Batuampar) atau sekedar membentuk perkumpulan kecil dari setiap mahasiswa Batuampar untuk membicarakan nasib desa dikemudian hari.
  • Pendekatan keislaman dirasa sangat penting untuk menarik simpati dan dukukungan dari berbagai kalangan, terutama untuk menumbuhkan kepercayaan generasi senior pada junior atau pemuda. Hal ini bisa dilakukan dengan cara membuat event keagamaan seperti Maulid Nabi, Isra’ Mi’raj, Panitia Qurban, dll.
  • Pendekatan secara ekonomi juga perlu diterapkan sebagai penyemangat dan keterlibatan langsung masyarakat dalam memajukan desanya. Hal ini bisa dilakukan dengan program Simpan Pinjam, bank sampah, budidaya secara kolektif, dll.
  • Politisasi keamanan memang marak terjadi di Madura termasuk Batuampar. Untuk itu perlu adanya peran masyarakat yang mengawal langsung ketertiban dan keamanan desa. hal ini bisa dilakukan dengan mengadakan jadwal ronda bergilir yang selama ini tidak pernah ada karena masyarakat sudah menggantungkan nasib keamanan pada pemimpinnya yang mempunyai blater.
  • Mengoptimalkan potensi yang ada di Batuampar dengan cara mengelola Warisan budaya Masjid dan makam K. Abdullah sebagai tempat destinasi wisata religi. Sumber daya alam (SDA) meliputi: pertanian agar rakyat Batuampar swasembada pangan dan ekonomi meningkat, keindahan alam sebagai destinasi wisata gardu pandang di Gunong Kenek, serta potensi SDM yang tak ternilai.

Saya berharap strategi ini dapat mewujudkan Catur Sakti Desa, yaitu “bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya. Karena bagi saya, meskipun saat ini posisi saya masih di luar daerah saya, namun saya sadar bahwa seburuk apapun tempat yang saya  diami saat ini, pasti akan ada potensi yang perlu diperjuangkan untuk membuat tempat itu lebih hidup. Tempat itu adalah desa kelahiran saya sendiri.

=========

* Saiful Hidayat adalah mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Saiful Hidayat merupakan peserta Program Sekolah Sore yang diselenggarakan oleh Institute of Education Development, Social, Religious and Cultural Studies (Infest) Yogyakarta. Tulisan ini merupakan analisa atas kondisi sosial di desanya, serta tawaran strategi pembangunan di desanya. Tulisan juga sudah dipresentasikan di forum sekolah sore.

Sumber Gambar: Desa Batuampar

Cegah Korupsi Dana Desa, Latih Pemdes Saja Tidak Cukup

Awal pekan ini Indonesia Corruption Watch (ICW) kembali merilis data korupsi dana desa. Kasus tindak pidana korupsi di desa kian meningkat, bahkan sampai dua kali lipat per tahun pada kurun waktu 1025 hingga 2017.

Menurut wakil koordinator ICW Agus Sunaryanto, melalui KOMPAS (6/2/18), pemerintah memang telah berupaya mencegah penyalahgunaan dana desa. Korupsi dana desa meningkat dari 17 kasus pada 2015 menjadi 41 kasus (2016) dan 96 kasus (2017). Dari total 154 kasus korupsi itu, ada 127 kasus yg melibatkan anggaran desa. Objek anggaran meliputi: alokasi dana desa, dana desa, dan kas desa.

Kasus-kasus korupsi itu melibatkan melibatkan 112 kepala desa (Kades), dan 32 anggota perangkat desa, dan 3 anggota keluarga. Jumlah kerugian negara pada 2015-2017 akibat kasus itu diperhitungkan mencapai Rp 47 miliar.

Libatkan Warga pada Semua Tahapan Pembangunan

Program peningkatan kapasitas perangkat desa terus dilakukan sejak 2015. Menurut Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementrian Dalam Negeri Nata Irawan mengatakan, penyalahgunaan dana desa sebagian besar terkait dengan persoalan sumber daya manusia. Oleh karena itu, dari target 220.000 perangkat desa, pemerintah sudah melatih 150.000.

Sayangnya, memperkuat kapasitas Pemdes dan perangkatnya saja tidaklah cukup. Berdasarkan pengalaman pembelajaran Sekolah Desa, penguatan kapasitas pemerintah desa dan perangkatnya saja tidaklah cukup. Masyarakat juga perlu disadarkan tentang pentingnya terlibat dalam setiap tahapan pembangunan di desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pertanggungjawaban.

Penguatan kapasitas pembangunan desa bagi warga, di antaranya bisa dilakukan kepada perwakilan kelembagaan yang ada di desa baik formal maupun informal. Hal ini penting dilakukan dengan melibatkan pendamping desa dan pendamping lokal desa. Khususnya pengawasan yang dilakukan masyarakat terkait mekanisme pencairan anggaran yang berpotensi digunakan untuk kepentingan politik. Peranan masyarakat dalam mengawasi perencanaan dan penggunaan dana desa perlu lebih transparan. Sehingga diharapkan dapat menghindari terjadinya penyelewengan yang memiliki konsekwensi hukum terhadap mereka.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masyarakat berhak mendapat informasi dan terlibat dalam perencanaan hingga implementasi dana desa. Pengawasan yang melibatkan masyarakat juga diperlukan untuk memperkuat kesadaran dan komitmen pemerintah desa, transparan dan akuntabel.[]

sumber gambar: danadesa

 

Tragedi Asmat: Ketika Pembangunan Meninggalkan Aspek Budaya

Pemidahan warga dari hutan ke perdesaan hanya mempertimbangkan persoalan administratif wilayah, tidak mempertimbangkan dasar sosial dan kultural masyarakat

Kondisi kesehatan dan kehidupan secara umum di Kabupaten Asmat, Papua, mengundang analisa dari beragam pakar, mulai dari pakar di bidang kesehatan, kemiskinan dan pembangunan. Sampai saat ini pun, bukti-bukti tim media yang berada langsung di lokasi turut memperkaya data kondisi yang sebenarnya. Termasuk analisa beberapa faktor di antaranya disebabkan karena minimnya layanan kesehatan, tenaga medis, serta hilangnya peran guru di kampung-kampung.

Kabar terbaru, kini pasien meninggal semakin bertambah karena gizi buruk. Berdasarkan informasi yang dirilis Kompas (Kamis, 01/02/18), penyebabnya bukan hanya gizi buruk, namun juga karena radang saluran pernapasan dan malaria. Seperti yang terjadi di kampung Yepem, Distriks Agats.

Di Yepem, Distrik Agats, ternyata warga tidak memiliki fasilitas mandi, cuci, kakus yang memadai. Sebagian besar warga buang air di hutan dan sungai. Kalau pun ada yang memiliki jamban, tidak ada yang memiliki septitank-nya. Tinja langsung jatuh ke tanah. Saat air pasang, tinja masuk ke sungai yang juga menjadi sumber air minum.

Penyebab malaria yang begitu banyak juga tidak terlepas dari kondisi rumah tinggal dan lingkungan sekitar. Pada umumnya, dinding rumah warga juga masih banyak yang berlubang-lubang dan tidak ada kelambu. Nyamuk malaria leluasa menggigit mereka. Sementara itu, saat ini di kampung tersebut sudah hampir setahun tidak ada petugas kesehatan di Yepem. Warga tidak ada yang berobat dan tidak ada yang membimbing pola hidup sehat.

Pemindahan dari Hutan ke Perdesaan

Di luar persoalan yang mengemuka terkait kondisi layanan kesehatan yang buruk, yang penting juga ditelusuri adalah bagaimana proses pembangunan di Papua, khususnya di Asmat. Termasuk pada tahap pemindahan warga yang hidup di hutan ke perdesaan. Pembangunan di Papua yang dilakukan sejak orde baru mengubah pola hidup masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat memiliki tingkat keragaman tinggi baik dari segi etnis, mata pencaharian, maupun perkembangan peradaban.

Menurut Antropolog Universitas Indonesia, Sumiarto Aji Purwanto, pemidahan warga dari hutan ke perdesaan hanya mempertimbangkan persoalan administratif wilayah, tidak mempertimbangkan dasar sosial dan kultural masyarakat (Kompas, 01/02/18).

Pada era 1980-an, pemerintah memindahkan tempat hidup masyarakat dari hutan ke perdesaan. Di perdesaan, pemerintah membangun wilayah permukiman dengan batas administrasi berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk. Padahal, di hutan, pembatasan daerah permukinan didasarkan pada kelompok keluarga dan kesamaan kultur.

Pembangunan dengan semangat modernisasi memperkenalkan sistem pengobatan modern. Masyarakat diminta beralih dari sistem pengobatan tradisional ke rumah sakit dengan layanan dokter dan obat modern. Dampaknya, pengetahuan lokal yang dimanfaatkan selama ribuan tahun dari generasi ke generasi menjadi hilang.

Selain pola permukinan dan sistem layanan kesehatan, masyarakat Papua juga mengalami tantangan perubaha bahan makanan pokok. Selama ini, warga pegunungan mengonsumsi ubi dan warga pesisir mengonsmsi sagu. Lauknya ikan atau binatang buruan.

Dalam perkembangannya, Otonomi khusus (Otsus) juga dinilai belum ada peta jalan yang jelas mengenai pembangunan. Pembangunan yang dilakukan selama puluhan tahun tidak memperhatikan nilai sosial dan budaya masyarakat setempat. Seharusnya pembangunan di Papua tidak meninggalkan aspek-aspek sosial dan budaya yang telah mengakar ribuan tahun. Proses peralihan hidup masyarakat harus dilakukan secara bertahap dan mendapatkan pendampingan intensif.

sumber gambar: anak asmat

Prasangka Warga dan Kegagapan Pemerintah Desa

Kenapa Desa kami seperti ini saja tak ada perubahan? Kenapa kelompok perempuan di sana begitu produktif berkarya, namun kami tak memiliki karya apapun? Kenapa di desa kami pemerintah desanya tidak melakukan apapun selain ngurus administrasi? Kenapa desa kami hanya mampu jadi penonton bukan menciptakan pertunjukan kami sendiri, dan sekian kalimat lain mempertanyakan pemeritah desa (Pemdes).

Pertanyaan-pertanyaan tersebut muncul dari sejumlah warga dari desa yang berbeda. Mereka bertanya sejak saya sering berbagi informasi pembelajaran Sekolah Desa di sejumlah desa. Sejak itu, curhatan tentang Kades dan perangkat pemerintah desa pun terus bergulir. Tidak sedikit dari apa yang mereka sampaikan tak pernah sampai ke telinga pemerintah desa. Tidak jarang juga yang sudah berusaha menyampaikan atau melakukan kritik, namun ternyata tidak ada respon baik dan tentu saja tidak ada perubahan.

Dari sejumlah warga yang curhat tersebut, beberapa di antaranya berhasil menghubungkan saya untuk berbicara langsung ke salah satu Pemdes. Di balik prasangka warga yang terus bergulir, ternyata ada faktor kegagapan Pemdes dalam menghadapi warganya. Lebih dari itu, ada kegagapan dalam merumuskan program pembangunan baik di Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembangunan, Pembinaan, maupun Pemberdayaan.

Kegagapan Pemdes kemudian menutup kemungkinan bahwa ada aset dan potensi yang dimiliki desa dan warganya. Baru-baru ini, untuk kali kedua saya berkunjung ke Dusun Karangdawa, Desa Setupatok, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Sebuah dusun sunyi dengan infrastruktur yang sangat buruk. Cerita saya tidak selesai pada persoalan insfrastruktur, namun juga kondisi sosial masyarakatnya yang masih memprihatinkan.

Di dusun yang saya maksud, banyak sekali anak-anak putus sekolah. Tidak heran, saat perjalanan menuju dusun tersebut, yang paling sering saya temukan adalah segerombolan anak muda. Mereka sedang nongkrong di pinggir jalan rel kereta api, pacaran di bawah lorong jalan kereta api, nongkrong di jalan dusun, dan sudut lain dusun ini. Tidak masalah jika sekadar nongkrong, namun faktanya memang di sini banyak anak putus sekolah dan menganggur.

Menurut Farida Mahri, sebagian besar mereka yang putus sekolah membantu orang tuanya. Seperti membantu berjualan cobek. Tidak jarang anak-anak itu juga ditinggalkan orang tuanya menjadi buruh migran. Farida Mahri adalah seorang aktivis perempuan yang secara suka rela menggerakkan perempuan dan anak-anak putus sekolah di dusun ini. Salah satunya adalah melalui sekolah alam gratis.

Lalu Dimana Pemdes?

Saat desa-desa lain tengah bersemangat menyambut sekian kebijakan yang menguntungkan desa, di desa ini seakan tak ada yang berubah. Pemdes yang masih gagap dalam menjalankan program pembangunannya. Kegagapan pun kemudian menular pada kelembagaan di desa dan sejumlah kelompok yang ada di desa. Baik itu kelompok perempuan, kelompok wanita tani, pemuda, juga organisasi keagamaan yang ada di desa. Begitu kayanya sumber daya manusia dan alam, namun persoalan anak-anak miskin putus sekolah tak tersentuh. Belum lagi persoalan nikah dini dan sejumlah persoalan sosial lainnya yang menimpa kaum marjinal di desa.

Di Desa lain di Kabupaten Cirebon, saya juga sempat mendapat curhatan dari kelompok perempuannya. Namun saya berkesempatan membicarakannya dengan Pemdes, sejak pertemuan pertama dengan Pemdes, saya pun akhirnya paham bahwa Pemdes masih gagap merumuskan pembangunan di desanya. Kebodohan yang bersekutu dengan ketidakpedulian telah menutup sekian potensi yang dimiliki desa.

Memanjakan Pemdes dengan sejumlah pelatihan di hotel mewah, tidak menjamin bahwa mereka akan bergerak melakukan perubahan. Apalagi hanya sekian jam atau sekian hari dengan metode yang membosankan. Metode pembelajaran yang tidak menggugah kesadaran. Sayangnya, saat ini yang terjadi demikian.

Kan sudah ada Undang-Undang Desa? Yakin bahwa semua Pemdes saat ini paham UUDesa? Jika tidak yakin bahwa mereka semua paham, berarti pendekatan pemerintah melakukan sosialisasi UUDesa masih belum tepat. Terbukti masih banyak Pemdes yang gagap merumuskan program bersama warganya. Buktinya mereka hanya bekerja di ranah layanan adimistrasi, mereka lupa atau entah tidak paham bahwa layanan publik bukan sekadar layanan administrasi. Lebih dari itu ada layanan pengadaan barang publik dan jasa publik yang dibutuhkan warganya.

Penghasil Damar Terbesar di Maluku, namun Layanan Kesehatan Masih Buruk

Pernah mendengar pulau seram? pulau yang dikenal dengan wisata alamnya yang melimpah. Namun, pernahkan kita membayangkan bagaimana kondisi warga di sana? Di pedalaman Pulau Seram, di Maluku, ternyata angka kematian di sana cukup tinggi.

Angka kematian berimbang dengan angka kelahiran. Tepatnya di Kabupaten Seram Barat, daerah ini merupakan penghasil damar terbesar di Maluku. Seperti kondisi yang terjadi di Desa Desa Hukuanakota, Kecamatan Inamosol, Kabupataen Seram Bagian Barat. Di desa tersebut, pada umumnya warga menggunakan ramuan-ramuan untuk mengobati sakitnya. Seperti data terbaru yang data yang dilansir Kompas edisi Jumat 26/1/18, Pada 2017, di desa berpenduduk 884 orang itu, jumlah warga yang meninggal sama dengan jumlah kelahiran, yaitu 16 orang.

Benar, kesehatan merupakan barang langka dan mahal bagi warga di desa itu. Warga yang sakit biasa, kadang kadang berujung kematian karena dibiarkan menahun. Akibatnya angka kematian berimbang dengan angka kelahiran.

Akses Kesehatan Sulit Dijangkau

Sejak tahun 2011, pemerintah bersama masyarakat telah membangun pos pelayanan kesehatan terpadu secara swadaya. Namun akses menuju layanan kesehatan ini cukup jauh. Jalanan juga mudah longsor, serta kondisinya belum diaspal, padahal sudah berulang kali diperbaiki. Warga harus menempuh sejauh 9 kilometer dengan jalan kaki, melewati jalan menanjak dan turunan terjal, juga lumpur dan air. Bagi yang tak biasa, perjalanan itu perlu waktu hingga 4 jam.

Lalu dari mana warga mendapatkan obat? Ternyata warga membeli obat dari uang gereja. Bahkan untuk minum, pun harus berpatokan pada aturan minum yang tertulis di bungkus obat. Perawat atau bidan hanya datang saat jadwal imunisasi sekali sebulan. Itu pun sering terlewatkan. Akibatnya, banyak anak belum emndapat imunisasi lengkap. Bahkan, ada yang belum diimunisasi sama sekali. Kondisi akses dan layanan kesehatan yang belum layak, sering menyebabkan bayi yang baru lahir meninggal dunia.

Infrastruktur Buruk

Selain akses layanan kesehatan yang cukup jauh dari rumah warga, kondisi infrastruktur di desa juga masih buruk. Tidak jarang warga mengalami kecelakaan. Ketika ada warga yang terluka akibat kecelakaan, biasanya digendong, dipikul dengan kain sarung atau menggunakan tandu. Biasanya, saat ada warga yang sakit atau mau melahirkan, warga menggunakan tandu.

Cara yang sama dilakukan jika ada pasien meninggal ketika dibawa ke Puskesmas Honitetu atau rumah sakit di ibu ota kabupaten. Secara bergantian, warga menggotong jenazah pulang ke Hukuanakota untuk dimakamkan. Kondisi ini terjadi karena infrastruktur jalan buruk. Padahal, daerah itu merupakan penghasil damar terbesar di Maluku.

Kondisi layanan kesehatan yang masih buruk juga diakui oleh pemerintah. Melalui Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat, Polly Pical mengatakan, banyak wilayah di pedalaman belum menikmati akses pelayanan kesehatan yang baik. Penyebabnya adalah masalah infrastruktur jalan dan keterbatasn tenaga medis.

Kini jalan menuju Hukuanakota akan dibangun, untuk tenaga medis, masih dalam pembenahan secara internal daerah pedalaman menjadi prioritas. Pengembangan jalan selayaknya menjadi perhatian pemerintah daerah. Jika jalan baik, ekonomi masyarakat akan tumbuh. Warga pun dapat menikmati layanan kesehatan sehingga tak terjadi lagi bayi yang meninggal dalam kandungan.[]

(Sumber data: Kompas Cetak Edisi Jumat/26/01/2018. Sumber Foto: MalukuPost)

 

 

 

Desa Peduli Pendidikan Anak Miskin, Mungkinkah?

Selain layanan kesehatan, layanan publik dasar yang sering menjadi persoalan di desa adalah pendidikan. Dalam proses pembelajaran Sekolah Desa di sejumlah desa baik Jawa maupun Luar Jawa, telah menguak kesadaran orang tua di desa masih rendah untuk menyekolahkan anaknya.

Dalam proses pendampingan yang dilakukan tim Infest Yogyakarta melalui Sekolah Desa, persoalan pendidikan masih menjadi tantangan bagi pemerintah desa (Pemdes). Anak-anak miskin di desa yang putus sekolah para umumnya bekerja serabutan atau membantu orang tuanya. Pengalaman Pemdes yang melakukan pemetaan kelompok marjinal juga masih kesulitan menggali informasi kebutuhan anak-anak.

Dalam sejumlah kasus, anak-anak putus sekolah bukan hanya disebabkan karena faktor ekonomi keluarga. Keluarga yang tergolong mampu secara ekonomi juga belum tentu mau menyekolahkan anaknya. Karena alasan mereka beragam, di satu pihak karena orang tua mereka tidak mampu membiayai, di sisi lain ada juga orang tua yang mampu namun menganggap bahwa pendidikan itu tidak penting. Padahal anak-anak siapapun dia berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Atau setidaknya, mereka juga punya hak untuk belajar. Pertanyaan selanjutnya, apakah pendidikan itu harus dilakukan di dalam sebuah ruangan kelas. Mengenai ini kita semua tahu bahwa sudah banyak model pendidikan alternatif. Salah satunya sekolah alam, sebuah model pendidikan holistik yang memanfaatkan alam semesta sebagai media belajar. Mulai dari yang paling mahal sampai yang digratiskan.

Pengetahuan Berbasis Kearifan Lokal

Di sejumlah kota yang saya ketahui, Sekolah Alam masih menjadi barang mahal. Faktor biaya bagi kalangan menengah ke atas mungkin tidak akan menjadi masalah untuk menyekolahkan anak mereka, namun tidak demikian halnya bagi kalangan menengah ke bawah yang boleh dikata penghasilannya serba paspasan.

Jadi sekali lagi, bagaimana nasib anak-anak miskin di desa yang putus sekolah? Walaupun secara teori sekolah alam bisa dilakukan dimana saja, dengan fasilitas yang paling sederhana sekalipun. Namun berdasarkan sumber-sumber yang kami jadikan rujukan, sekolah alam membutuhkan tempat yang luas.

Saya juga sangat tertarik dengan inisiasi sebuah komunitas di Kabupaten Cirebon. Komunitas tersebut kini sudah berubah menjadi yayasan bernama Yayasan Wangsakerta. Wangsakerta merupakan sekelompok orang pembelajar dan peduli masalah sosial. Dengan keterbatasan sumber daya manusia maupun pendanaan, Wangsakerta berhasil merangkul anak miskin di Desa dampingan mereka untuk belajar dan berkarya di Sekolah Alam yang mereka dirikan.

Menurut salah satu fasilitor Sekolah Alam, Farida Mahri, anak-anak putus sekolah itu sebagian besar ditinggal ibunya menjadi buruh migran. Ada juga yang sehari-hari membantu bapaknya menjual cobek. Di Desa Karangdawa memang masih banyak perajin cobek. Anak-anak mereka biasanya memilih untuk membantu orang tuanya. Kabar terkini, anak-anak tersebut sudah mulai menghasilkan karya berupa produk yang dihasilkan dari kerja keras mereka menanam beragam sayuran. Seperti produk “sambal kering”, lalu sari buah pace, dan lain-lain.

Inisiasi Desa Peduli Pendidikan

Di desa-desa, pada umumnya belum banyak pemerintah desa (Pemdes) yang benar-benar memiliki program peduli pendidikan di desanya. Bukan hanya mendapatkan kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan bagi anak-anak miskin putus sekolah juga menjadi persoalan yang terabaikan. Padahal bidang pendidikan juga menjadi salah satu perhatian penting dalam pelayanan dasar. Kebutuhan dan tantangan pendidikan di level desa masih tampak lebih rendah dibandingkan dengan kesehatan.

Semua orang desa membutuhkan kesehatan, sementara pendidikan hanya terbatas dibutuhkan oleh anak-anak usia sekolah. Untuk pendidikan SD yang berada di desa, misalnya, kebutuhan kurikulum, guru, fasilitas dan gaji sudah ditanggung oleh pemerintah kurikulum, guru, fasilitas dan gaji sudah ditanggung oleh pemerintah kabupaten/Kota. Desa tidak mempunyai kewenangan terbatas pada pengelolaan PAUD, pemberian beasiswa anak-anak tidak mampu, pemberantasan buta huruf, dan lebih khusus lagi adalah gerakan membangun sadar pendidikan.

Salah satu desa yang pernah saya ketahui memiliki inisiasi untuk pendidikan anak-anak miskin di desanya adalah Tana Modu. Menurut hasil penelitian Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) (Sutoro Eko, 2014), ada beberapa gerakan penting di bidang pendidikan yang diinisiasi Pemdes Tana Modu bersama warga masyarakat yaitu gerakan menabung untuk pendidikan. Gerakan ini dinisiasi desa bersama warga masyarakat yaitu gerakan menabung untuk pendidikan anak dan gerakan wajib belajar. Desa bekerja sama dengan Bank NTT dalam mengelola tabungan pendidikan. Orang tua wajib menabung untuk anak-anak mereka yang duduk di bangku TK hingga SMA.

Tabungan hanya untuk kebutuhan sekolah anak, jika orang tua akan mengambil uang di bank, maka harus melalui rekomendasi Desa. Desa menerima uang tabungan, pihak bak akan datang untuk mengambil uang tabungan, pihak bank akan datang untuk mengambil uang tabungan tersebut. Kepala Desa sangat prihatin dengan kurang bermintanya warga masyarakat menyekolahkan anak hingga Perguruan Tinggi, sedangkan mereka tidak keberatan jika mengeluarkan uang untuk pesta adat. Hal inilah yang mendorong Desa membuat program menabung untuk pendidikan anak.

Inisiasi ini muncul karena banyak di dalam desa setelah tamat SMA anak-anak tinggal di rumah. Banyak yang tidak mau melanjutkan karena kendala uang sekolah. Perubahannya, orang tua yang memanfaatkan uangnya untuk mengadakan pesta pernikahan anaknya, kini sudah mengikuti kebijakan desa. Tahun 2013 ada program gerakan menabung untuk anak-anak sekolah. Tahun 2014, desa telah mendapat bukti perubahan perilaku warga masyarakat. Mereka yang sebelumnya tidak berpikir pentingnya pendidikan anak, berubah menjadi orang tua yang sadar pentingnya pendidikan anak. Gerakan peduli pendidikan anak sekolah juga memberlakukan sanksi lokal bagi orang tua yang tidak melaksanakan. Desa kemudian menyusun Perdes No. 06/2013. tentang Wajib Belajar 9 Tahun di mana semua pihak ikut bertanggung jawab dalam mendorong semua warga mengenyam pendidikan dasar. Perdes juga mengatur sanksi lokal bagi orang tua yang abai mendidik anaknya setelah desa melalui RW dan RT memberi teguran pada orang tua tersebut. Ihwal anak sekolah kadang-kadang lekat dengan persoalan perkawinan dini yang memaksa anak tidak melanjutkan sekolah.

Dari pembelajaran tersebut, sebenarnya Pemdes mampu menggerakkan kesadaran warga untuk peduli pada pendidikan anaknya. Lebih dari itu, Pemdes juga seharusnya mampu merangkul stakeholder untuk bergerak bersama mengupayakan anggaran bagi warga miskin di desanya.

***

Penulis telah mengulas isu yang sama dengan judul berbeda di link berikut ini: Inisiasi Gerakan Peduli Pendidikan Bagi Anak Miskin setelah dilakukan editing. Sumber gambar klik di sini.

Pemuda Desa Tegal Arum Kelola Kebun Hingga BUMDesa

“Satu tahun lalu, tanah ini ditemukan oleh Tim Pembaharu Desa (TPD) yang memetakan aset dan potensi desanya. Saat itu tanah seluas 1 Ha ini hanya berupa semak belukar. Kemudian terbentuklah sekelompok pemuda yang ingin mewujudkan “go green” di desa dengan mengelola aset ini. Sekarang tanaman cabenya sudah berbunga, dan tinggal menunggu panen.”

(Rohmad Annas, Kades Tegal Arum)

Masih ingat tim pembaharu desa (TPD) Tegal Arum, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi? Di laman ini saya beberapa kali menuliskan kisah mereka serta kolaborasi mereka bersama kelompok perempuan dalam mengelola kebun tanaman obat keluarga (Toga) di desanya. Pemuda penggerak desa (PPD) ini sangat kreatif, kritis dan terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan pembangunan di desanya. TPD sendiri merupakan tim yang dibentuk secara partisipatif dalam mewujudkan perencanaan apresiatif desa (PAD).

Tahun 2016-2017, TPD dibentuk dan menghasilkan data-data partisipatif yang sangat dibutuhkan dalam proses perencanaan pembangunan desanya. Mereka terdiri dari berbagai kelompok di desa, termasuk kelompok pemuda dan perempuan di desanya. TPD terbagi dalam 5 tim, yaitu tim aset dan potensi desa yang telah menghasilkan data aset dan potensi desanya. Lalu, ada tim kewenangan desa yang menghasilkan data dan Perdes Kewenangan Desa. Selain itu ada tim kesejahteraan lokal yang telah menghasilkan data kesejahteraan lokal desanya, serta tim penggali usulan kelompok marjinal dan tim survei perbaikan layanan publik. Kedua tim tersebut telah menghasilkan data usulan kelompok marjinal dan data prioritas layanan publik.

Memasuki tahun 2018, mereka pun tetap aktif dan produktif menginisiasi beragam kegiatan di desa. Kabar terbaru, mereka telah menginisiasi sebuah kebun sayur mayur yang awalnya hanya lahan yang dipenuhi semak belukar.

Lahan yang kini dimanfaatkan pemuda desa untuk menanam cabe dan tanaman sayur mayur lainnya (foto: Kades Tegal Arum)

Menurut Kepala Desa (Kades) Tegal Arum, Rohmad Annas, lahan yang dipenuhi semak belukar itu ditemukan oleh TPD yang memetakan aset dan potensi desanya pada tahun 2016. Saat itu tanah seluas 1 Ha ini hanya berupa semak belukar. Kemudian terbentuklah sekelompok pemuda yang yang memiliki misi untuk mewujudkan “go green” di desanya. Hingga lahan tersebut kini dikelola oleh pemuda desa sebagai salah satu aset desa yang sangat berpotensi.

Di awal pengelolaannya, para pemuda itu menanam cabai, yang kini sudah mulai berbunga dan tinggal menunggu panen. Menurut Rohmad Annas, apa yang dilakukan para pemuda ini tidak hanya menanam, namun juga mengelola, bagaimana mendapatkan bibit, pupuk dan sekian kebutuhan lainnya.

Wujudkan BUMDesa di Bidang Konveksi, Jasa Transfer Uang, dan Bidang Lainnya

Selain inisiasi pemuda desa dalam mengelola kebun. Tim Pembaharu Desa yang tergabung dalam tim Survei Pelayanan Publik juga memiliki data warga yang kurang mampu. Dari data hasil survei partisipatif tersebut, di antaranya telah mendorong perbaikan layanan publik di desa. Kabar terbaru, warga miskin khususnya dari kelompok perempuan, kini telah mendapatkan pelatihan menjahit.

Setelah kurang lebih 5 bulan mereka telah dibekali ketrampilan, salah satunya melalui pelatihan menjahit. Pemdes dalam hal ini bekerjasama dengan semua lembaga pendidikan di Desa Tegal Arum, serta merangkul semua kelompok di desa. Kekompakan warga ini rencananya akan mendirikan sebuah usaha bersama dalam bidang konveksi. Sehingga kebutuhan warga di desa dalam pembuatan baju, kaos, dan lain-lain dapat dipenuhi oleh desanya sendiri di bawah naungan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Meskipun banyak warga yang tidak mengenyam pendidikan menengah atas maupun bangku kuliah, namun mereka semakin semangat dan percaya diri mampu mendapatkan penghsilan dengan keringat mereka sendiri.

BUMDesa di Desa Tegal Arum berdiri tahun 2017. Kini telah mengelola beberapa cabang, termasuk mengelola jasa bagi orang tua di desa yang mau mengirimkan uang ke anaknya di luar kota. Mereka kini tidak perlu lagi berjalan puluhan kilometer, karena BUMDesa kini telah membantu kebutuhan mereka.

Rohmad Annas juga menceritakan aset desanya bukan hanya dari lahan, BUMDesa, namun juga pasar yang telah lama berdiri. Menurutnya, aset yang terdata sudah ratusan juta lebih, dan belum lagi aset-aset lainnya. Tentu itu menjadi sabuah peluang ke depan dan mudah-mudahan kami bisa mengelola dengan baik.

BUMDesa berperan dalam mendukung 60 usaha kecil. Pengelolaannya melalui pendampingan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar dan kemudian pelaku usaha dibantu dalam pemasaran produk. Satu di antara produk unggulannya adalah beras ubi yang merupakan hasil dari pertanian masyarakat kemudian dipasarkan dalam lingkup desa setempat.

Dengan mengadopsi kreasi dari Jawa ubi diolah sedemikian rupa sehingga menjadi beras yang layak konsumsi. Dari alokasi Rp 161 juta ini pun mampu memenuhi kebutuhan tupoksi BUMDesa. Kepala desa Desa Tegal Arum, Rahmat menjelaskan jika pemerintah desa turut serta memantau dan membimbing agar pengelolaannya tepat sasaran. Pengelolaan BUMDesa yang baik akan memberikan banyak faedah dan manfaat bagi masyarakat yang ada di desa tersebut. Sejumlah manfaat ini diperoleh melalui berbagai kreatifitas azas manfaat yang dirumuskan dalam pengelolaan BUMDesa. [Alimah]

 

 

Gerakan Agar Orang Miskin Tidak Mudah Sakit

Pelayanan kesehatan dasar yang paling prinsipil berada di tengah komunitas

Awal tahun ini kembali muncul kabar duka meninggalnya seorang bayi yang baru dilahirkan seberat 2,6 kg, di RSU Aceh Singkil, Aceh. Meninggalnya dikabarkan karena perawat di RSU Aceh Singkil tidak menangani secara profesional. Salah satunya dikarenakan tidak adanya petugas medis (perawat) yang bisa pasang infus bayi. Sebelumnya, kabar kematian seorang anak balita di Kabupaten Brebes Jawa Tengah (Jateng). Balita Icha Selfia diduga meninggal dunia lantaran ditolak pengobatannya di Puskesmas.

Hati siapa yang tidak perih menyaksikan kematian seorang balita, apalagi diduga karena kelalaian dari pelayanan kesehatan terdekat, atau mungkin karena orang tua yang teledor, pemerintah yang kurang responsif, atau bisa jadi karena tidak adanya kesadaran masyarakat sekitar membantu keluarga bayi. Terlepas bahwa itu sudah takdir Tuhan, seharusnya ada gerakan dari warga sekitar, sebagai upaya dini untuk menolong keluarga si bayi atau siapapun yang tengah menghadapi kondisi kritis.

Berdasarkan pengalaman pendampingan di beberapa desa baik di Jawa maupun luar Jawa, pemerintah desa dan masyarakat pada umumnya masih gagap menghadapi situasi darurat ketika ada warganya yang sakit. Masyarakat juga pada umumnya masih berpikir bahwa pelayanan itu selalu berada di rumah sakit maupun dalam Puskesmas. Padahal, sebenarnya pelayanan kesehatan dasar yang paling prinsipil berada di tengah komunitas. Tidak banyak yang berpikir bahwa pelayanan kesehatan secara tradisional misalnya, bisa diupayakan oleh masyarakat itu sendiri.

Lalu bagaimana caranya warga mampu melindungi dirinya sendiri dan juga lingkungan sekitarnya? Begitu banyak pembelajaran positif yang telah dilakukan sejumlah komunitas di desa-desa baik Jawa maupun luar Jawa. Pembelajaran ini juga bisa diterapkan di desa-desa lain.

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Berbasis Desa

Saat ini belum semua desa mengenal praktik pengelolaan kesehatan berbasis masyarakat. Pengelolaan kesehatan ini salah satu tujuannya adalah mencoba menemukenali kebutuhan dasar masyarakat tentang kesehatan. Selain itu, membantu masyarakat dalam mengatasi kesulitan memperoleh pelayanan kesehatan dasar, yang setiap saat dibutuhkan. Yang juga sangat penting adalah meningkatkan kepercayaan diri masyarakat dalam berpartisipasi dan mengontrol kualitas pelayanan yang diberikan. Baik oleh dokter maupun bidan, sehingga hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas tetap terjamin. Artinya di sini ada upaya untuk meningkatkan posisi tawar masyarakat desa.

Meskipun kini sejumlah desa sudah mulai memiliki Poliklinik Bersalin Desa, Pos Kesehatan Desa (PKD) dan Posyandu menjadi otoritas desa, tetapi tidak sepenuhnya menjadi milik desa. Tetap ada pola “urusan bersama” antara desa dengan supra desa untuk mengelola tiga jenis institusi pelayanan kesehatan tersebut. Perencanaan, pengelolaan dan pendanaan atas Poliklinik Bersalin Desa, Pos Kesehatan Desa dan Posyandu merupakan kewenangan desa, sedangkan pembinaan teknis merupakan kewenangan dinas kesehatan.

Peningkatan kesehatan warga tentu tidak cukup hanya dilihat dari sisi kelembagaan itu. Kesehatan berbasis desa mengandung kewenangan, kebijakan, gerakan, kelembagaan, sumberdaya manusia dan pelayanan yang melibatkan aksi kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat. Kebijakan desa merupakan pintu masuk dan pengikat bersama pelayanan kesehatan. Praktik pengelolaan pelayanan kesehatan berbasis desa contohnya seperti praktik pembelajaran di desa-desa Sumba Timur, Sumba Tengah, dan Kupang (Sutoro Eko, 2014).

Desa-desa di Sumba Timur telah memiliki Perdes tentang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Perdes ini mengatur dan mewajibkan semua ibu hamil melahirkan di sarana kesehatan dan anak balita dibawa ke posyandu. Jadwal pemeriksaan rutin juga disepakati bersama masyarakat. Selain itu Perdes ini juga mengatur dan mendorong gerakan warga tentang penyediaan dana sehat ibu melahirkan (Dasolin) yang sewaktu-waktu dapat digunakan jika ada ibu yang melahirkan maupun dalam bentuk tabungan untuk ibu melahirkan (Tabulin).

Di Desa Tana Modu, Sumba Tengah, ada dua kegiatan yang digerakkan desa yaitu gerakan WC sehat, gerakan gizi anak balita, dan pengelolaan air bersih. Sejak tahun 2012 desa membuat seruan pentingnya membangun WC Sehat secara swadaya. Semua lembaga desa termasuk Karang Taruna, LPM, dan PKK, dilibatkan untuk fasilitasi dan memantau jalannya kegiatan. Peran Posandu juga bukan hanya dalam penimbagan bayi, imunisasi dan pemberian makanan tambahan, tetapi mengalani penguatan yang mengarah pada: Pelayanan kesehtan ibu dan anak (KIA), pelayanan keluarga berencana (KB), pelayanan imunisasi, pelayanan gizi, pelayanan penanggulangan diare, gerakan PHBS, pengembangan obat tradisional.

Di Desa Oleominana, Kupang, para kader perempuan melakukan gerakan membentuk jejaring siaga dusun, melakukan survei mawas diri untuk menunjukkan jejaring siaga dusun, melakukan survei mawas diri untuk menunjukkan kualitas keehatan desa, menghimpung dasoli (Dana solidaritas ibu bersalin) dan tabulin (tabungan ibu bersalin). Desa Kasetnana, menghadirkan inovasi dan revitalisasi dan revitalisasi posyandu sebagai pusat informasi dan konseling bagi anak dan perempuan.

Pengembangan Aset Lokal untuk Kesehatan Warga

Di sejumlah desa, praktik pengembangan aset lokal untuk kesehatan warga sebenarnya sudah dilakukan. Biasanya dipelopori oleh kelompok perempuan terutama Kelompok Wanita Tani (KWT), salah satunya melalui program pengembangan tanaman obat keluarga (Toga). Seperti praktik di salah satu Dusun di Ende, Sulawesi Tenggara. Desa tersebut pernah mengalami tingkat gizi buruk yang tinggi.

Upaya mencukupi gizi warga dusun di Ende tersebut adalah melalui penanaman sayur-sayuran. Hasilnya, sayur-sayuran ini kemudian dibagikan ke warga. Dalam jangka waku tiga tahun, sebagian besar warga desa tersebut sudah mulai menanam sayuran. Bahkan sekarang mereka sudah menikmati kelebihan hasil panen. Sayuran dari daerah itu juga sudah mulai dikirim ke daerah-daerah lain. Persoalan gizi mulai bisa diatasi sejalan dengan peningkatan ekonomi. Melalui sebuah program pendampingan, para ibu rumah tangga dan petugas posyandu digerakkan untuk mengolah makanan lokal pengganti nasi. Ternyata mereka sangat mampu. Warga pun berhasil mengolah makanan yang bergizi, yang berasal dari lingkungan mereka sendiri (Erni, MERDESA, 2016).

Mendorong pelayanan kesehatan terutama bagi rakyat miskin harus mengembangkan aset-aset lokal yang ada. Di sinilah pentingnya mengenal potensi lokal yang ada. Masyarakat desa seharusnya dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan mereka untuk kesehatan. Misalnya melalui sektor pertanian, bukan hanya dipandang sebagai sumber pangan atau ekonomi, tetapi juga sumber kesehatan. Padangan seperti ini, akan mengubah cara masyarakat dalam memperlakukan tanaman. Dengan demikian, upaya untuk menjaga masyarakat tidak sakit akan lebih diperhatikan.

Dari pembelajaran desa-desa tersebut, tentu pengembangan kapasitas warga seperti ini jauh lebih baik daripada mengharapkan bantuan dari luar. Khususnya upaya menggerakkan partisipasi aktif warga desa untuk menyejahterakan dirinya sendiri.

===

Keterangan penulis: Alimah Fauzan adalah gender specialist Infest Yogyakarta . Tulisan ini telah dipublikasikan terlebih dahulu di GeoTimes.

 

Haryati: “Desa Kami Semakin Perhatikan Kesejahteraan Buruh Tani”

“Buruh tani adalah salah satu aset sumber daya manusia (SDM) di Desa Karangkemiri, jadi sangat penting untuk diberdayakan. Selain buruh tani, SDM di Desa kami sangat kaya, apalagi perempuannya, sangat aktif dan produktif” (Haryati, warga Desa Karangkemiri)

Dengan percaya diri, Haryati memaparkan perubahan-perubahan yang terjadi di desanya. Haryati merupakan salah satu perwakilan kelompok perempuan Desa Karangkemiri, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara. Salah satu SDM yang ada di Karangkemiri adalah buruh tani.

Masyarakat di Desa Karangkemiri memang sebagian besar berprofesi sebagai buruh tani, terutama kaum perempuan. Pada waktu musim tanam hampir setiap hari mereka menjadi buruh tanam. Terkadang petani juga sampai kesulitan mencari buruh tanam. Kenapa? Karena waktu bercocok tanam tiba berersamaan. Petani terkadang juga kesulitan mencari kuli, karena kebanyakan masyarakat lebih suka bekerja di depot pasir.

Selama ini, penghasilan dari buruh tani belum mampu sejahterakan keluarga. Tugas buruh tani di antaranya adalah pembuatan lahan, menanam, penataan pupuk dan matun hingga panen. Untuk buruh tanam dan kuli pacul, upah yang didapat berkisar kurang lebih 25.000-30.000 rupiah. Ini berlaku sampai setengah hari. Apabila waktu kerja sampai sore maka mendapat tambahan sesuai dengan jam kerjanya.

Haryati memaparkan perubahan yang terjadi di desanya dalam workshop refleksi pembelajaran perencanaan apresiatif desa, atas kerjasama Dispermades Banjarnegara dan Infest Yogyakarta

Menurut Haryati, meskipun mampu mengurangi angka pengangguran, namun upah buruh tani kurang mensejahterakan keluarga. Termasuk bagi buruh tani saat musim panen tiba, khususnya untuk panen padi. Apabila petani mendapat hasil panen 1 ton, maka buruh tani mendapat 1 kwintal dari hasil buruhnya.

“Sehingga dalam RPJMDesa Perubahan, Pemdes dan warga sekarang telah memasukkan program pembinaan dan pemberdayaan khusus bagi para buruh tani. Buruh tani sebelumnya belum menjadi penerima manfaat pembangunan, namun sekarang sudah mulai masuk,” ungkap Haryati di depan para warga dari desa lain serta sejumlah stakeholder satuan kerja pemerintahan daerah (SKPD) di Kabupaten Banjarnegara, di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades).

Apa yang diungkapkannya hanya salah satu perubahan yang terjadi di desanya setelah Pemdes dan warga mengikuti sekolah desa. Dalam forum refleksi pembelajaran, selain perubahan yang terjadi di desa, Haryati pun dengan fasih menceritakan tentang aset dan potensi yang ada di desanya.

Kekayaan Aset dan Potensi Desa Karangkemiri

Desa Karangkemiri merupakan salah satu bagian daerah Minapolitan di antara 7 Kecamatan di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Masyarakat Karangkemiri sebagian besar bermata pencaharian sebagai Petani. Ada pula sebagian masyarakat yang bekerja sebagai nelayan, buruh bangunan, PNS, dan pekerja tambang pasir di Waduk Mrica.

Desa Karangkemiri juga dikeliligi oleh Waduk Mrica dan mempunyai dua buah jembatan. Jembatan yang satu menghubungkan kadus I dan kadus II. Jembatan yang kedua sebagai penghubung antar desa yang sering disebut dengan nama Jembatan Paris. Selain sebagai penghubung juga digunakan sebagai tempat wisata bagi anak-anak muda untuk melakukan selfi.

“Jembatan ini secara fisik bukan milik Desa Karangkemiri, tetapi masih milik PT Indonesia Power kondisi jembatan juga sering berlubang karena kayunya cepat rapuh sehingga sering dilakukan adanya perbaikan,” papar Haryati.

Desa Karangkemiri terdiri dari 2 Kepala Dusun (Kadus), 4 RW dan 20 RT. Saat ini jumlah Kepala Keluarga (KK)-nya adalah 936 KK. Sementara jumlah total penduduk adalah 2.980 jiwa, laki-laki adalah 1.552 dan perempuan 1.428. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Desa Karangermiri adalah petani, mayoritas penduduknya hidup bercocok tanam, jenis-jenis pertanian yang ada di desa kami adalah padi, jagung, kacang tanah, pepaya,dan singkong serta berbagai macam sayuran seperti kacang panjang, cabe, kangkung dan beragam sayuran dan buah lainnya. Masyarakat Desa Karangkemiri termasuk berpenghasilan cukup. Akan tetapi karenya belum adanya irigasi menjadikan masalah kesulitan air bagi para petani bila memasuki musim kemarau. Budaya tanam di Desa kami juga belum teratur.

Perikanan

Di desa Karangkemiri terdapat banyak sekali kolam. Kolam-kolam tersebut diisi berbagai macam ikan seperti ikan mujahir, wader, tawes, gurameh, lele, malem dan lain-lain. Dengan adanya budidaya ikan, bisa meningkatkan pendapatan keluarga, bisa juga untuk dikonsumsi. Akan tetapi banyak juga kendalanya, salah satunya saat musim kemarau karena pengairan atau irigasi kurang memadai. Sehingga banyak sekali kolam yang kering.

Usaha Canthir dan kripik singkong

Menurut Haryati, usaha pembuatan cantir saat ini sedang lesu, karena bahan bakunya susah didapat. Warga harus mendatangkan dari desa lain, karena Desa Karangkemiri yang dulu merupakan sentra penghasil singkong, kini sudah beralih fungsi lahan menjadi pertanian padi. Di samping itu, pada saat musim hujan seperti terkendala mutu bagi hasil produksi. Mengapa? karena apabila dalam penjemurannya panasnya kurang maksimal, maka akan menurunkan mutu produk tersebut.

“Harapannya ke depannya ada rekayasa alat yang dapat mengatasi hal tersebut, khususnya untuk usaha penjemuran.”

Waduk Mrica : “Waduk Besar Jenderal Sudirman”

Desa Karangkemiri adalah sebuah desa yang dikeliligi oleh Waduk Mrica, dan sebagian besar masyarakat Karangkemiri mengambil nilai manfaat dari Waduk tersebut. Di antaranya adalah adanya Depot Pasir, Perikanan dan Pertanian. Di Waduk Mrica tersebut juga membentang sebuah jembatan yang menghubungkan Kadus I dan Kadus II dan kami namakan Jembatan Paris.

“Jika kita berada ditengah-tengah jembatan, terpangpanglah sebuah pemandangan yang sangat indah dan menakjubkan, untuk itu kita berkeinginan menjadikan Jembatan Paris sebagai Jembatan Wisata atau Desa Wisata Alam dari Desa Karangkemiri,” jelasnya.

Akan tetapi, kesadaran masyarakat akan kebersihan dan kesehatan masih sangat kurang dalam penjagaan. Hal ini disebabkan karena masih banyak masyarakat yang membuang sampah dan limbah ke area Waduk Mrica. Termasuk pembuangan BAB skala besar atau bisa dikatakan jumbleng atau MCK terbesar dan terlebar se-Asia Tenggara.

Sebenarnya, banyak sekali potensi yang dapat dikembangkan dari Waduk Mrica, seperti pariwisata, depot pasir, bata merah, sarana outbond, dan wisata perahu tongkang. Di samping itu, desa juga perlu mengadakan pelatihan keterampilan membuat bata merah untuk memanfaatkan sedimen dan pelu mensosilisasikan kepada masyarakat agar tidak membuang limbah kewaduk. Untuk itu desa perlu membuat Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah skala desa dan jamban komunal. Sehingga untuk mengembangkan potensi dari Waduk Mrica, perlu mencari investor baik dari dalam desa maupun luar untuk dapat mengembangkan potensi tersebut.

Perajin Gajah mina (Kalamence)

Produk yang satu ini benar-benar merupakan ciri khas dari produk UMKM di Desa Karangkemiri. Karena memang hanya di wilayah Desa Karangkemiri yang menghasilkan sekaligus mengolah hasil tangkapan gajah mina (mence) ini. Kendala yang dihadapi perajin selama ini adalah ketergantungan pada pasang surutnya air waduk. Selain itu juga hasil tangkapan yang satu juga terbilang sebagai hasil tangkapan musiman. Di samping itu, untuk memasarkan produk, warga juga terkadang mengalami hambatan. Salah satunay adalah belum ada wadah atau tempat pemasaran khusus bagi produk tersebut pada saat produksi melimpah.

Semua aset dan potensi desa yang sudah disebutkan di artikel ini hanyalah beberapa dari begitu banyaknya aset dan potensi di Desa Karangkemiri. Semua data-data aset dan potensi tersebut sudah terdata dalam dokumen aset dan potensi Desa Karangkemiri. Data tersebut merupakan salah-satu data yang dihasilkan secara partisipatif oleh Pemdes dan warga. Data-data partisipatif lainnya di antaranya adalah data kesejahteraan desa, data kewenangan desa, data prioritas perbaikan layanan publik, dan data usulan kelompok marjinal.

====

*Tulisan ini berdasarkan pengalaman pembelajaran Alimah Fauzan, gender specialist Institute of Education Development, Social, Religious and Cultural Studies (Infest Yogyakarta ) selama melakukan pengorganisasian Perencaaan Apresiative Desa (PAD) di Kabupaten Banjarnegara. PAD merupakan salah satu tahapan kegiatan yang diselenggarakan Infest Yogyakarta atas kerjasama Pemkab Banjarnegara. Keterangan dalam tulisan ini berdasarkan informasi pembelajaran dan pengalaman bersama warga di desa dampingan.

Dinsos Banjarnegara: Data Partisipatif Sangat Membantu Proses Validasi Data Kemiskinan

“Data-data yang dihasilkan Tim Pembaharu Desa (TPD) semoga dapat membantu tugas-tugas kami (Dinsos) dalam proses validasi data untuk program-program Dinsos”

(Hayati, Kasubag Perencanaan dan Keuangan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Banjarnegara)  

Data-data partisipatif yang dimaksud adalah data-data yang dihasilkan oleh pemerintah desa (Pemdes) bersama warganya. Pendataan partisipatif tersebut digerakkan oleh Tim Pembaharu Desa (TPD) dengan merangkul warga yang lebih banyak lagi untuk terlibat dalam proses pendataan partisipatif.

Haryati, perwakilan TPD Karangkemiri, memaparkan pembelajaran dan perubahan yang terjadi di desanya.

Cerita perubahan, pembelajaran dan data hasil kerja keras TPD dipaparkan dalam acara “Workshop Refleksi Pembelajaran Perencanaan Apresiatif Desa” di Aula Dispermades pada Rabu (13/12/17). Acara ini merupakan salah satu momen penting dimana warga dan Pemdes membagi cerita dan melakukan refleksi dari sekian pembelajaran yang telah dilakukan sejak Mei-Desember 2017. Melalui Sekolah Pembaharuan Desa, program kerjasama Dispermades dan Infest Yogyakarta ini menjadi inspirasi desa-desa lain untuk menerapkan perencanaan apresiatif desa.

Menurut Hayati, Kasubag Perencanaan dan Keuangan Dinsos Banjarnegara, data-data tersebut akan sangat membantu dalam proses validasi data yang digunakan oleh Dinsos untuk Program Keluarga Harapan (PKH). PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTS diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Soleh, perwakilan TPD Pringamba, memaparkan perubahan di desanya.

“Apalagi tadi TPD dari Karangkemiri juga menyebutkan tentang data difabel di desa, ini bisa diajukan kepada Dinsos untuk ditindaklanjuti sebagai penerima bantuan. Jadi programnya sudah ada yang menyasar difabel, dan dengan adanya data partisipatif dari warga, ini akan sangat membantu validasi data untuk program Dinsos,” ungkap Hayati. Begitu pun, lanjut Hariyanti, untuk program-program Dinsos lainnya seperti pelatihan-pelatihan untuk kelompok perempuan dan marjinal dapat diajukan sesuai dengan prioritas hasil pendataan warga tersebut.

Selain dari Dinsos, sambutan baik juga diungkapkan oleh Dwi Yudianti dari Seksi Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banjarnegara, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kecamatan Sigaluh, Pemerintah Kecamatan Sigaluh, Tim Ahli (TA), Tim Pendamping Desa (PD), serta Tim Pendamping Lokal Desa (PLD) Kabupaten Banjarnegara. Menurut mereka, pembelajaran-pembelajaran dan praktik baik melalui pendekatan Perencanaan Apresiatif Desa (PAD) sangat penting direplikasi di desa-desa lainnya.

Proses pengorganisasian masyarakat yang dilakukan oleh Infest Yogyakarta atas kerjasama Dispermades, ini juga memberikan inspirasi tersendiri bagi tim pendamping desa di Kabupaten Banjarnegara. Seperti diungkapkan oleh Suyatno, Tim Ahli (TA), praktik pengorganisasian masyarakat ini juga mulai diterapkan di desa lain oleh tim pendamping desa dan lokal desa. Strategi ini dilakukan agar pendamping desa tidak hanya fokus pada persoalan administrasi semata.

TPD Siap Berbagi Pengetahuan dan Pembelajaran ke Desa Lain

Sementara itu, Tim Pembaharu Desa (TPD) dari Karangkemiri dan Pringamba mengaku siap berbagi pengetahuan dan pembelajarannya ke desa-desa lainnya. Kendati demikian, TPD juga sadar bahwa yang terpenting pasca program adalah bagaimana agar mereka tetap aktif dan kritis mengawal semua tahapan pembangunan desa mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban.

Data-data yang telah dihasilkan secara partisipatif menjadi rujukan dalam proses mengawal pembangunan di desanya. Data-data tersebut di antaranya adalah data kewenangan desa, data kesejahteraan desa, data aset dan potensi desa, data survei layanan publik, serta data usulan kelompok marjinal. Selain itu juga data-data tersebut dimanfaatkan guna memperbaiki layanan publik di desa.

Kini data-data tersebut telah dimanfaatkan untuk proses review RPJMDesa dan RKPDesa Perubahan. Sehingga, saat ini dalam dokumen perencanaan yang baru telah muncul program atau kegiatan berdasarkan prioritas hasil data-data tersebut. Seperti di Desa Karangkemiri, saat ini telah ada program dan kegiatan yang menyasar kelompok marjinal khususnya anak putus sekolah, difabel, dan perempuan kepala keluarga miskin.

Pentingnya berbagi pengetahuan dan pembelajaran ke desa lain, juga diungkapkan oleh Wigati Sutopo, Tim Ahli (TA). Menurutnya, sayang sekali jika pembelajaran baik dari perencanaan apresiatif desa (PAD) ini hanya diterapkan di beberapa desa saja. Sehingga penting untuk disebar luaskan ke desa-desa lain, salah satunya dengan memberdayakan pendamping desa dan lokal desa yang ada di Kabupaten Banjarnegara.

====

*Penulis adalah gender specialist Infest Yogyakarta.