Arsip Penulis: Alimah

Menjadi Anggota BPD Perempuan di Tengah Budaya Patriarki

“Sebagai satu-satunya BPD Perempuan, bagaimana ibu membuat keputusan ketika musyawarah desa?”

Seorang anak perempuan dengan seragam dan atribut Generasi Berencana (Genre) mengajukan sebuah pertanyaan untuk seorang anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perempuan. Pertanyaannya sederhana, namun sangat mendasar. Berawal dari sebuah pertanyaan, kita juga bisa menguak sejumlah tantangan yang dihadapi anggota BPD perempuan di tengah kuatnya budaya patriarki. Seperti pengalaman Raminah, aggota BPD Perempuan pertama dan satu-satunya di Desa Larangan Kulon, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo.

Bagi Raminah, menjadi anggota BPD merupakan pengalaman yang menyenangkan. “Lebih banyak sukanya, daripada dukanya,” ungkap Raminah dalam sebuah forum extratalkshow “Perempuan Membangun Desa” yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab), pada Jumat (27/07/18). Selain Raminah, pembicara lain sebagai teman diskusi adalah perwakilan dari TP PKK Kabupaten, Retno, serta Drs. Tono Prihatono, dari Kabag Pemerintahan Setda Kab. Wonosobo, sementara saya sendiri sebagai teman diskusi mewakili Infest Yogyakarta.

Acara ExtraTalkshow “PEREMPUAN MEMBANGUN DESA” yang digelar oleh Pemkab Wonosobo, pada Jumat (27/7/18)

Acara yang dimoderasi oleh Aldhiana Kusumawati, ini memberikan semangat tersendiri bagi perempuan desa yang hadir. Apalagi pengalaman Raminah sebagai BPD Perempuan, pernyataannya yang mengatakan bahwa menjadi anggota BPD lebih banyak sukanya memberikan optimisme tersendiri. Kendati demikian, bukan berarti sebagai anggota BPD Perempuan tanpa tantangan. Salah satunya ketika dia harus memutuskan sesuatu di tengah pertentangan anggota lainnya yang semuanya laki-laki. Sehingga, salah satu cara memperkuat keputusannya adalah dengan mempersiapkan data-data yang dibutuhkan.

Perkuat Program Strategis

Suatu hari, Raminah berusaha menghentikan proses pemandian jenazah perempuan di desanya. Pasalnya, sosok yang memandikan jenazah perempuan tersebut adalah seorang laki-laki. Begitu banyaknya perempuan dari keluarga jenazah, tak ada satu pun yang berani memandikan jenazah perempuan. Pada umumnya mereka tidak berani karena merasa takut terbayang-bayang jenazah yang dimandikan. Akhirnya Raminah pun turun tangan dan memandikan jenazah tersebut. Selain persoalan jenazah, Raminah juga berusaha mendobrak kuasa lelaki yang pada umumnya mendominasi keputusan terkait kebijakan, program dan kegiatan di desa. Mulai dari persoalan sosial, budaya hingga pendidikan.

Posisi Raminah sebagai anggota BPD di desanya bukan sekadar karena dia berani. Lebih dari itu, ia juga memiliki kapasitas baik pengetahuan maupun ketrampilan. Menjadi BPD perempuan bukan hanya bertarung gagasan di tengah BPD laki-laki, namun juga budaya patriarki. Budaya yang masih kuat mengakar di masyarakat, bukan hanya pada laki-laki namun juga perempuan. Patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial dan penguasaan properti.

Salah satu upaya mengikis budaya patriarki di masyarakat adalah dengan memperkuat program-program yang menjawab kebutuhan strategis gender. Pemenuhan kebutuhan strategis dimaksudkan untuk memperbaharui relasi kuasa yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Kebutuhan strategis gender ini diperlukan secara khusus bagi perempuan oleh karena posisi mereka yang subordinat. Posisi subordinat merupakan cara pandang yang menempatkan perempuan pada posisi nomor dua atau inferior. Pandangan bahwa perempuan merupakan manusia inferior, mendorong perempuan ke posisi subordinat dan mengakibatkan berbagai bentuk ketidakadilan dan penindasan.

Program-program yang mampu menjawab kebutuhan strategis ini berkaitan dengan pembagian kerja berdasarkan gender, kuasa dan kontrol. Kebutuhan strategis gender bagi perempuan antara lain mencakup persoalan-persoalan seperti hak atas hukum, kekerasan dalam rumah tangga, persamaan gaji, dan kontrol perempuan atas dirinya. Kebutuhan strategis gender bagi laki-laki antara lain seperti tranformasi peran mereka, misalnya dalam rangka dapat berpartisipasi mengambil bagian dalam pengasuhan anak atau menolak untuk wajib militer, tranformasi dari tanggungjawab membayar ‘mas kawin’ yang mahal pada yang terjadi pada budaya tertentu, dan sejumlah kasus lainnya.

Menggerakkan Perempuan di Desa

Mengapa penting memperkuat program yang mampu memenuhi kebutuhan strategis gender? Karena selama ini salah satu tantangan program pembangunan di desa adalah menciptakan kebijakan, program, maupun kegiatan yang mampu menjawab kebutuhan strategis. Sampai saat ini, baik kebijakan, program maupun kegiatan pembangunan di desa lebih banyak bersifat praktis. Begitupun program maupun kegiatan yang biasanya diusulkan kelompok perempuan di desa.

Ini adalah salah satu upaya Pemkab Wonosobo untuk menggerakkan perempuan berpartisipasi menjadi anggota BPD.

Pentingnya keterwakilan perempuan dalam BPD, Musdes, maupun Musrenbangdes merupakan salah satu upaya memunculkan kebijakan, program maupun kegiatan yang mampu menjawab kebutuhan strategis. Upaya menggerakkan perempuan dalam setiap tahapan pembangunan desa di antaranya dapat dimulai melalui Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota untuk mewajibkan adanya perempuan dalam keanggotaan BPD yang dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda). Di Wonosobo, upaya tersebut telah dimulai dengan memberikan kesempatan keterwakilan BPD perempuan minimal 10%.

Selain dimulai melalui kebijakan Pemda adalah kapasitas kritis yang harus dikuasai oleh pemerintah Desa, perangkat Desa, insitusi lokal, dan masyarakat Desa adalah pengetahuan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang besar dan otonom. Dengan memiliki kapasitas kritis, diharapkan aparatur pemerintahan dapat merespon kebutuhan gender secara transparan, kolaboratif dan partisipatif. Upaya tersebut juga telah dilakukan sejumlah daerah di desa-desa dampingan Infest Yogyakarta melalui pembelajaran “sekolah desa” dan “sekolah perempuan” baik untuk pemerintah desa maupun warganya (laki-laki maupun perempuan). Di luar semua upaya tersebut, perlu juga adanya pelembagaan partisipasi perempuan, ini yang akan secara relatif mampu meningkatkan partisipasi perempuan secara nyata, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat dimaknai sebagai peluang sekaligus tantangan, agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan optimal. Salah satu bagian yang mendapatkan penekanan dalam Undang-Undang Desa yang baru ini adalah perlunya partisipasi, termasuk perempuan. Meskipun tidak mendapatkan pengaturan dalam norma-norma yang bersifat teknis dan jelas, namun perempuan mendapat perlakuan khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa. Lalu bagaimana perempuan dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa?

Pertama, tentu perempuan harus tahu dasar hukum yang menaungi pengaturan partisipasi perempuan dalam pembaruan desa. Perempuan harus mengetahui di mana lingkup partisipasi yang dapat dimainkan. Secara umum, ruang-ruang partisipasi ini berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

Kedua, apa yang harus dilakukan perempuan untuk memanfaatkan peluang partisipasi yang sudah terbuka? Langkah awal adalah bagaimana kelompok perempuan memahami dan mampu bersinergi, masuk ke dalam lembaga desa dan atau lembaga kemasyarakatan desa. Kelompok perempuan harus mampu memastikan bahwa kegiatan yang bersentuhan dengan kepentingan kelompok perempuan masuk ke dalam agenda lembaga kemasyarakatan desa dalam rangka mendukung pembangunan desa secara menyeluruh.

Ketiga, kelompok perempuan harus mampu berpartisipasi aktif dalam semua tahapan pembangunan desa, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan maupun pemantauan & pengawasan pembangunan desa. Oleh karena itu perempuan harus memahami perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, dan peran-peran apa yang dapat dilakukan dalam setiap tahapan pembangunan desa.

Keempat, perempuan harus mampu memengaruhi kebijakan pembangunan desa. Oleh karenanya perempuan harus memiliki kemampuan bagaimana merumuskan isu dan menganalisis aktor. Selain itu ketrampilan melakukan lobi, dan bicara yang efektif menjadi sangat penting untuk mempengaruhi kebijakan desa.[]

===

Keterangan Penulis: Alimah Fauzan adalah gender specialist Infest Yogyakarta. Pembelajaran ini merupakan salah satu pengalamannya saat hadir dalam acara Talkshow “PEREMPUAN MEMBANGUN DESA” yang diadakan oleh Pemkab Wonosobo.

 

 

Anak-anak Desa Bringinan Beli Baju Baru dari Tabungannya Sendiri

Gerakan menabung bagi anak-anak di Desa Bringinan telah dimulai sejak tahun 2016. Setiap jelang lebaran, ada kebiasaan membongkar tabungan bersama-sama. Tahun 2018 ini, “Festival Bongkar Tabungan Masal” pun siap digelar akhir pekan ini.

Gerakan menabung bersama dilakukan secara unik oleh ratusan anak-anak di Desa Bringinan, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. Gerakan menabung menggunakan celengan atau kotak tabungan tersebut diprakarsai Kepala Desa Bringinan, Barno. Tim Sekolah Desa pertama mengetahui program Kades inovatif ini baru tahun 2018, saat melakukan penelitian di Desa Bringinan.

Menurut Barno, program menabung untuk anak-anak di desanya sejak bulan Juni tahun 2016 silam. Setiap jelang lebaran, ratusan anak di Desa Bringinan akan bersama-sama membongkar kotak celengan. Anak-anak di desanya telah diajarkan bagaimana menabung dalam kotak celengan. Kotak celengan pun telah disediakan secara gratis, dan kemudian dibawa ke rumah masing-masing. Kotak celengan yang sudah disegel atau kunci akan dibuka secara bersama-sama di Rumah Baca atau Perpustakaan Desa Bringinan.

Nah, jelang lebaran tahun ini, anak-anak di Desa Bringinan juga akan kembali membongkar tabungannya secara bersama-sama dalam “Festival Bongkar Tabungan Massal”. Acara yang akan diadakan di Rumah Baca Bringinan ini dilaksanakan pada Minggu, 27 Mei 2018.

Anak-anak yang Menabung Bertambah Banyak

Acara bongkar tabungan di Bringinan

Kebiasaan menabung di kotak celengan sampai saat ini terus dipertahankan, karena merupakan kebiasaan positif terutama bagi anak-anak. Tahun ini, anak-anak yang menabung juga semakin bertambah banyak. Menurut Barno, menabung ini akan melatih anak-anak hidup hemat, bertanggungjawab dan mandiri. Apalagi ketika bongkar tabungan dilakukan menjelang lebaran, anak-anak bisa membeli mainan atau baju baru yang mereka inginkan dari uang hasil tabungannya, serta untuk kebutuhan berguna lainnya.

“Jumlah anak-anak yang ikut semakin banyak, tahun kemarin hanya 105 tabung. Tapi sekarang yang ikut hampir 300 anak-anak. Selain anak-anak juga diikuti oleh para remaja. Sebenarnya pesan yang mau saya sampaikan adalah bagaimana anak ini mau belajar hemat dengan anggaran. Sehingga, besar nanti paling tidak dalam memorinya masih tersimpan bahwa dengan hemat akan membuat hidup yang lebih baik dan sejahtera. Mumpung masih anak-anak, virus hemat harus kita galakan, dengan hemat jadi nikmat,” ungkap Barno kepada SekolahDesa, pada Kamis (24/5/18)

Inisiatif Barno ini terinspirasi dari masa kecilnya yang sudah mulai menabung sejak kecil dikala bapaknya meninggal dunia, sementara tulang punggung keluarganya adalah ibunya sebagai petani dengan enam orang anak.

“Sehingga kenangan itu membuat sebuah inspirasi dan saya berupaya mengembangkan dengan gerakan “AYO GIAT MENABUNG” di rumah baca yang  dikelola oleh Karang Taruna Desa Bringinan,” jelas Barno.

Selain program menabung untuk anak-anak, Desa Bringinan memang cukup dikenal dengan program-program inovatifnya. Hal tersebut tidak terlepas dari peran kepemimpinan Barno, Kades Bringinan. Barno sendiri merupakan seorang purna pekerja migran, yang kini sukses menjadi pengusaha dalam memproduksi produk-produk organik.

Program-program Inovatif Bringinan

Dalam salah satu artikel yang berjudul “Barno: Purna BMI, Pengusaha Produk Organik, hingga Kades Penuh Inovasi“, Barno memaparkan program-program di sektor lainnya. Seperti di sektor Kesehatan, Desa Bringinan kini telah meluncurkan Kartu Bringinan Sehat (KBS) pada pertengahan tahun 2017. Peluncuran ini dilatarbelakangi oleh adanya Kartu Indonesia Sehat (KIS) berdasarkan data penduduk tahun 2011, dinilai banyak yang tidak tepat sasaran.  Dengan adanya KBS, Barno berharap dapat memberikan pelayanan kesehatan yang sama seperti pemegang KIS dan tidak ada lagi kecemburuan sosial.  Jadi, KBS merupakan salah satu bentuk tanggung jawab desa atas kesehatan masyarakat.

Barno menunjukan KBS

Selain meluncurkan KBS, Barno juga memperkenalkan mobil ambulan desa untuk warga yang membutuhkan. Uniknya, pembelian mobil ini tidak menggunakan dana desa melainkan hasil sumbangan warga yang sudah sukses.  Pemilihan mobil ambulan ini didasari karena di Desa Bringinan masih sedikit warga yang memiliki mobil. Jika sewaktu-waktu ada warga yang membutuhkan pertolongan dan perlu dibawa ke Rumah Sakit atau Puskesmas Kecamatan Jambon supaya tidak bingung lagi mencari kendaraan. Selain itu, para pemuda dan perangkat desa juga menginisiasi terkait kegunaan lain mobil ambulan. Selain untuk mengantar orang sakit baik fisik maupun jiwa, hingga untuk orang meninggal dunia, juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat desa sekitar yang membutuhkan.

Di sektor sosial, Desa Bringinan juga memberikan santunan bagi ahli waris atau pihak keluarga dari warga yang meninggal dunia. Uniknya, santunan yang diberikan bukan dalam bentuk uang tunai namun dalam bentuk barang. Barang tersebut diberikan dengan menggunakan dana Pendapatan Aseli Desa (PAD) dan swadaya masyarakat.

Menurut Barno, kegiatan sosial berupa santunan kepada ahli waris keluarga yang meninggal dunia dalam bentuk barang yang dibutuhkan mendesak yaitu kain kafan, batu nisan, dan air mineral.  Untuk kain kafan, langsung dibawakan oleh perangkat desa bagian Modin. Sedangkan air mineral dibawakan oleh Kamituwo, batu nisan dibawa oleh pemuda atau karang taruna dan lainnya dibawakan oleh Kades. Dengan demikian, apabila ada warga yang meninggal secara otomatis semua elemen mulai Kades, Perangkat Desa, Karang Taruna dan Masyarakat hadir secara bersamaan.

Selain itu juga banyak program inovasi yang jarang dilakukan di desa lain seperti program menabung bagi semua anak-anak di Desa Binginan, program perawatan khusus bagi warga yang terganggu jiwanya. Program ini bukan hanya mampu mengurangi warga yang terganggu jiwanya, namun juga memberdayakan mereka pasca penyembuhan. Lalu inovasi di sektor pertanian terkait pengelolaan air bersih dan sejumlah program inovasi lainnya.

Hal penting yang ingin disampaikan dalam tulisan ini adalah tentang ketulusan seorang Kades dalam mengabdi di desanya. Juga sekian upaya membangun dan memberdayakan warganya khususnya kaum perempuan dan marjinal. Kini ratusan warganya sudah mulai berdaya dan membangun usaha di desanya sendiri. Usaha mereka pun beragam dan sangat bermanfaat menunjang kebutuhan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan warga di desanya.[]

Cegah Masuknya Kelompok Teroris: Optimalkan Peran Ketua RT dan RW

Rentetan aksi terorisme beberapa hari terahir telah mendorong banyak pihak untuk meningkatkan kewaspadaan di daerahnya. Bukan hanya di wilayah Jawa, namun juga di luar Jawa. Salah satu upaya untuk mencegah masuknya kelompok teroris adalah dengan mengoptimalkan peran RT dan RW.

Menurut data yang dihimpun Kompas hari ini (Selasa, 15 Mei 2018), sejumlah wilayah di Tanah Air memperketat pengamanan wilayahnya. Bukan hanya di wilayah Jawa seperti Surabaya dan Yogyakarta, namun juga Maluku, Nusa Tenggara Timur, Banten, Bali, Kalimantan Barat, hingga Sumatera Utara. Wilayah-wilayah tersebut semakin meningkatkan kewaspadaan terhadap terorisme. Kewaspadaan ini terkait sejumlah ledakan bom yang terjadi di Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu dan Senin (13-14/05/2018).

di Kupang, peran ketua RT dan RW akan ditingkatkan demi mencegah masuknya kelompok teroris dan paham radikal. Para Ketua RT dan RW akan dilatih aparat intelejen negara agar punya ketrampilan dasar memantau, menilai, dan menganalisis kondisi masyarakat.

Fungsi Pencegahan

Peran RT/RW ini bagian dari Permendagri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Selama pemerintah selalu terlambat mendapatkan informasi atas suatu kejadian di lapangan. Informasi diperoleh pemerintah selalu dari polisi atau TNI. Padahal, pemerintah pun memiliki Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik (Kesbangpol) sampai di tingkat RT/RW. Peran Kesbangpol antara lain memberikan informasi tentang ancaman keamanan setempat.

Fungsi dan peran Ketua RT/RW sebelumnya sudah diatur dalam UU Pemerintahan Daerah Nomor 23/2014. Namun, selama ini peran tersebut kurang berjalan maksimal. Karena itu, peran mereka diperkuat dengan Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 tentang FKDM.

Menurut Sesilia Sona, Kepala Badan Kesbangpol NTT, Permendagri No 2/2018 tentang FKDM, khusus tingkat RT/RW lebih fokus pada pencegahan aksi-aksi gangguan keamanan dan ketentraman masyarakat, terutama masuknya kelompok teroris.

Di Lebak, Banten, pengamanan di sejumlah kabupaten kota juga ditingkatkan. Polisi ditempatkan di tempat-tempat ibadah, meningkatkan frekuensi berpatroli dan mengimbau masyarakat untuk tetap tenang.

Tak Sekadar Memantau

Rentetan aksi terorisme di Surabaya juga membuat kepolisian di Bali meningkatkan pengamanan, polisi tidak hanya di tempat ibadah, namun juga di tempat wisata dan kantor kepolisian. Kewaspadaan ditingkatkan terhadap kemungkinan aksi-aksi terorisme yang bisa terjadi di mana saja dalam waktu tak terduga.

Berbagai cara mencegah radikalisme dan terorisme agar tidak semakin menjamur. Institute for Education Development, Social, Religious, and Cultural Studies (Infest), yang selama ini aktif dan peduli pada pemberdayaan di desa, juga turut menyikapi isu terorisme khususnya pencegahan yang paling memungkinkan dilakukan oleh masyarakat di lingkungannya.

Menurut Direktur Infest Yogyakarta, Irsyadul Ibad, peran Ketua RT dan RW serta masyarakat luas, sebaiknya bukan sekadar memantau, menilai masyarakat yang dicurigai terpengaruh paham radikal. Namun mereka juga turut berperan untuk mengaktifkan lingkungan, dengan pelibatan warga yang inklusif dalam segala hal untuk menjaga keamanan dan ketenteraman lingkungan.

Pelibatan warga juga dapat menjauhkan masyarakat tertentu dari rasa tereksklusi di lingkungannya. Pada akhirnya mereka tidak mudah terpapar dan terpengaruh narasi dari paham-paham ekstrimis. Termauk paham yang menghendeki perubahan revolusioner yang disertai dengan aksi kekerasan.

Bagi masyarakat umum, sejumlah upaya bisa dilakukan misalnya dengan memperkenalkan llmu pengetahuan dengan baik dan benar; memahamkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar; meminimalisir kesenjangan sosial; menjaga persatuan dan kesatuan; mendukung aksi perdamaian; berperan aktif dalam melaporkan radikalisme dan terorisme; meningkatkan pemahaman akan hidup kebersamaan; menyaring informasi yang didapatkan; ikut aktif mensosialisasikan bahaya radikalisme dan terorisme; serta mendukung terwujudnya UU Anti Terorisme.[]

Gambar: Siskamling

 

 

Palipu: Desa Mandiri Energi Melalui Pemanfaatan Limbah Ternak

 

Kesadaran masyarakat terhadap limbah ternak yang berserakan dimana-mana akan mempengaruhi kesehatan lingkungan.

Desa Palipu adalah salah satu desa di Kabupaten Tana Toraja. Selama ini Tana Toraja dikenal dengan adat istiadat serta kebudayaan luhurnya, khususnya budaya pesta kematian dimana pesta kematian ini dilengkapi dengan pemotongan-pemotongan hewan-hewan ternak. Kondisi tersebut mendorong kesadaran masyarakat terhadap limbah ternak yang berserakan dimana-mana. Limbah tersebut tentunya akan mempengaruhi kesehatan lingkungan.

Masyarakat Desa Palipu terdiri 252 KK dengan jumlah penduduk 853 orang. Tingkat pendidikan rata-rata tamatan SMP, tempat tinggal mereka berada pada daerah lereng-lereng gunung. Sejumlah kelompok masyarakat turut andil dalam proses pengolahan limbah ternak menjadi energi (biogas). Antara lain seperti kelompok kaum ibu rumah tangga, kelompok PKK, kelompok pemuda dan Kelompok Karang Taruna.

Pekerjaan masyarakat Palipu pada umumnya adalah petani, khususnya petani kopi, disamping bertani juga memelihara ternak di sekitar rumah, ada yang dikandangkan tetapi ada juga yang dilepas bebas sehingga limbah ternak berserakan dimana-mana.

Sebelumnya, kesadaran lingkungan terhadap limbah ternak dan pemanfaatan limbah ternak belum maksimum. Hal ini karena masih terbatasnya pengetahuan yang minim oleh masyarakat. Upaya peningkatan nilai tambah dari limbah ternak dapat ditempuh dengan mengumpulkan dan mengolah limbah ternak menjadi biogas. Caranya adalah dengan membangun instalasi pengolahan limbah atau instalasi biogas dengan metode anaerobik digestion.

Program Mandiri Energi Sejalan RPJMDesa

Desa Mandiri Energi adalah desa yang dapat menyediakan energi bagi desa itu sendiri. Peningkatan energi baru terbarukan, memang diwajibkan oleh pemerintah nasional untuk menanggulangi pemanasan global serta pengurangan penggunaan bahan bakar fosil. Di Provinsi Jawa Tengah misalnya, pengembangan Desa Mandiri Energi sudah cukup populer. Menurut Dinas ESDM Jateng, Desa Mandiri Energi adalah desa yang masyarakatnya memiliki kemampuan memenuhi lebih dari 60% kebutuhan energi dari energi terbarukan yang dihasilkan melalui pendayagunaan potensi sumber daya setempat.

Dengan mandiri energi, kebutuhan energi di desa dapat disediakan sendiri oleh desa tersebut. Seperti Desa Jetak, salah satu Desa di Jateng, telah memiliki 86 reaktor biogas yang digunakan untuk memasak bagi 175 rumah tangga. Selain pengurangan LPG, Desa Jetak juga dapat memenuhi kebutuhan akan bensin dan listrik.

Ada dua tipe desa disebut mandiri energi. Pertama, tipe Desa Mandiri Energi yang berbasis pada sumber energi non pertanian/peternakan seperti: energi surya, air dan angin. Kedua, tipe Desa Mandiri Energi yang berbasis pada sumber energi dari pertanian/peternakan seperti biomassa dan biofuel yang berasal dari hasil pertanian maupun peternakan. Menurut Frederik Palallo dalam sebuah Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat (2017), Desa Palipu merupakan desa dengan tipe desa mandiri berbasis sumber daya ternak atau tanaman.

Desa Palipu awalnya sebagai lokasi pelaksanaan Program IPTEK bagi Desa Mitra (IbDM) tahun 2017 untuk program “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengolahan Limbah Ternak Menjadi Energi (Biogas) dan Pupuk Organik Menjadikan Desa Palipu Menjadi Desa Mandiri Energi.”

Saat itu awalnya kesadaran masyarakat terhadap limbah ternak yang berserakan dimana-mana. Pemanfaatan ternak baru sebatas pemanfaatan daging ternak, sedangkan pemanfaatan limbahnya belum dimanfaatkan secara maksimal yang nantinya mendapatkan nilai tambah secara ekonomi atau finansial. Oleh karena itu, Desa Palupi mulai memanfaatkan limbah menjadi biogas melalui membangun instalasi pengolahan limbah atau instalasi biogas, dengan metode anaerobik digestion.

Sumber gambar: Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat 2017 vol. 2 no. 1 oleh Frederick Palallo

Program pengolahan limbah juga sejalan dengan RPJM (Rencana Program Jangka Menengah) Desa Palipu. Program tersebut tentang Pengolahan Limbah ternak menjadi Biogas dan Pupuk organik yang diprogramkan setiap tahun. Sehingga dapat membangun instalasi biogas sebanyak 5 unit yang bertujuan untuk memanfaatkan limbah ternak menjadi energi biogas dan pupuk organik. Sehingga Desa Palipu menjadi Desa Mandiri Energi dan mandiri Pupuk.

Koperasi Bina Lingkungan, Kelompok PKK dan Kelompok Karang Taruna merupakan kelompok masyarakat yang menjadi mitra dan peduli terhadap lingkungan. Khususnya limbah ternak dan mereka sangat antusias untuk mengelola limbah ternak, agar dapat menghasilkan nilai tambah.

Menurut Frederick, keberadaan mitra akan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan model dan teknologi yang akan diterapkan di masyarakat. Disamping itu mitra juga memandang kemanfaatan teknologi ini akan benar-benar bermanfaat terutama untuk menambah nilai hasil ternak serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara ekonomi.

Hal lain yang mendukung teknologi ini adalah bahwa melalui mitra dapat menyampaikan manfaat pengelolaan limbah ternak. Melalui mitra, teknologi pengelolaan limbah dapat diterapkan oleh masyarakat secara langsung dan berkelanjutan serta dapat menghasilkan wirausaha baru dibidang biogas dan pupuk organik.

Selama ini, permasalahan yang dihadapi warga Desa Palipu adalah minimnya pengetahuan tentang pengolahan limbah ternak menjadi biogas dan pupuk organik. Selain itu juga minimnya keterampilan tentang teknologi pembangunan instalasi biogas. Serta, minimnya pengetahuan tata kelola pengelolaan limbah ternak menjadi biogas dan pupuk organik. Juga persoalan minimnya pengetahuan dan pengelolaan pemanfaatan pupuk organic untuk tanaman.

Namun kini desa Palipun telah mendirikan pembangunan 8 unit Instalasi Biogas Type Fixed Dome Beton, kapasitas 4 m 3 . Selain itu juga ada 1 unit Instalasi Biogas menghasilkan rata-rata 3 m 3 biogas per unit/hari sehingga total produksi biogas dari 8 unit instalasi/hari sebesar 24 m 3, setara dengan 14,88 liter minyak tanah atau setara dengan LPG sebesar 15,36 kg. Di tahun 2017, Desa Palipu juga telah memiliki instalasi Biogas berjumlah 15 unit . Sehingga Desa Palipu dapat disebut Desa Mandiri Energi tipe Desa Mandiri Energi berbasis dari sumber energi pertanian atau peternakan. Selain Desa Palipu hanya salah satu dari sekian banyaknya desa yang telah berdaya dengan memanfaatkan limbah menjadi energi alternatif.

Sumber referensi: Prosiding

Sumber gambar: Ilustrasi Tempo

Swasembada Garam, Suatu Keniscayaan?

Rencana Kementerian Perdagangan sebanyak 2,37 juta ton menjadi ancaman tersendiri bagi para petani garam lokal. Apalagi ketika panen raya, harapan para petani garam untuk menikmati hasilnya pupus karena garam mereka tak laku. Karena konsumen lebih memilih garam impor yang keluar bertepatan dengan panen garam mereka. Sekian petani di Cirebon misalnya, penurnan harga garam terjun bebas pun belum tentu ada pembelinya. Begitu pun di sejumlah daerah penghasil garam di Indonesia.

Indonesia punya lahan luas sepanjang pesisir (99,093 kilometer) dan sejumlah alasan lain mengapa masyarakat menyayangkan impor garam. Baru-baru ini, ratusan mahasiswa dan petani garam di Pamekasan juga berunjuk rasa ke kantor DPRD Pamekasan, Jumat (9/2/2018). Aksi mereka terkait Rencana Kementerian Perdagangan sebanyak 2,37 juta ton. Mereka juga beralasan bahwa stok garam masih melimpah.

Impor garam sudah berlangsung sejak tahun 1990. Impor juga salah satu upaya pemerintah dalam mencukupi kebutuhan nasional. Apalagi memproduksi garam berkualitas tinggi untuk industri jelas butuh waktu berbulan-bulan. Tentu ini sulit dipenuhi oleh petani yang punya banyak keterbatasan; mulai dari modal, teknologi, hingga saluran distribusi. Terlebih petani acap kali membutuhkan uang tunai untuk mencukupi kebutuhan. Karena itu, petani pada umumnya memproduksi hanya dalam hitungan hari dan menghasilkan garam kualitas rendah.

Menurut Suhardi Jayadi, Konsultan The Institute dor Democracy Education, impor mencerminkan kegagalan pemerintah dalam industrialisasi garam rakyat. Mengingat hampir 20 tahun, kebijakan dan program yang ada belum memungkinkan adanya jaminan kesediaan garam tanpa impor. Dalam opininya tentang “Hambarnya Kehidupan Petani Garam” (Kompas, 5/4/2018), swasembada garam adalah suatu keniscayaan dan merupakan tanggung jawab negara untuk mewujudkan. Artinya, pemerintah perlu melakukan investasi dalam memperkuat industri garam rakyat dan tidak cukup atau sekadar memberikan bantuan modal yang terbatas melalui program garam untuk rakyat.

Ada dua kebijakan yang dapat dibangun. Pertama, mendirikan badan layanan umum yang khusus membiayai kebutuhan investasi garam di tingkat petani: mulai dari pembukaan lahan hingga pengolahan pasca panen dengan kandungan NaCI tinggi, magnesium rendah, dan kadar air rendah.

Kedua, mengorganisasi petani garam dalam suatu kelembagaan koperasi atau pun perusahaan sebagai entitas bisnis, mengingat untuk memproduksi garam brekualitas dibutuhkan lahan yag luas, fasilitas pengolahan berskala besar, dan dukungan teknologi serta manajemen usaha yang profesional. Dengan begitu, kepastian garam dari sisi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas dapat terjamin.

Pada dasarnya tidak sulit bagi pemerintah jika benar-benar ingin merealisasikan terwujudnya swasemembada garam nasional. Jika tidak direalisasikan, publik akan menilai bahwa pemerintah sesungguhnya memang tidak ingin ada swasembada garam untuk kesejahteraan petaninya.[]

Sumber gambar: klik here

Belum Prioritas, Kader Posyandu Minim Kapasitas

Masih banyak Kader Posyandu merasa kebingunan dalam memberikan peyuluhan kesehatan kepada ibu hamil. Sehingga banyak kader yang hanya mampu melakukan menimbang berat badan bayi. (Listyowati, Ketua Kalyanamitra, Pusat Komunikasi dan Informasi Perempuan)

Saat proses pendampingan di sejumlah desa, salah satu kelompok perempuan di desa yang paling kompak adalah kader posyandu. Bukan hanya kompak, mereka juga semangat dan cukup loyal menjalankan perannya sebagai kader posyandu. Dalam beberapa program di desa, para kader ini juga biasanya dilibatkan untuk terjun ke dusun-dusun. Misalnya dalam proses sensus dan kegiatan lainnya di desa. Meskipun kader kesehatan tidak dibatasi laki-laki atau perempuan, namun para umumnya didominasi oleh kaum perempuan.

Kader adalah seorang tenaga sukarela yang direkrut dari, oleh dan untuk masyarakat, yang bertugas membantu kelancaran pelayanan kesehatan. Keberadaan kader sering dikaitkan dengan pelayanan rutin di posyandu. Mereka juga bekerja secara sukarela melaksanakan kegiatan posyandu. Lebih dari itu, mereka juga bertanggungjawab menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan dan mengikuti kegiatan posyandu.

Kader posyandu merupakan pilar utama penggerak pembangunan khususnya di bidang kesehatan. Sayangnya sampai saat ini pemerintah belum serius meningkatkan kapasitas kader posyandu. Masalah ini diketahui berdasarkan Laporan Audit yang dilakukan oleh Kalyanamitra, Pusat Komunikasi dan Informasi Perempuan, terhadap program dan layanan posyandu di Kelurahan Cipininang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Utara; dan Desa Banjaroya, Kuon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam laporan Kalyanamitra, masih banyak kader merasa kebingungan dalam memberikan peyuluhan kesehatan kepada ibu hamil. Sehingga banyak kader yang hanya mampu melakukan menimbang berat badan bayi. Termasuk pengalaman Kader Posyandu dari Kelurahan Penjaringan, Amin Warsini (43), seperti dilansir Kompas (4/4/18), mengatakan bahwa selama empat tahun menjadi kader, dirinya tak pernah mendapatkan pelatihan dari pemerintah setempat. Hal itu menjadi kendala dalam memberi informasi kesehatan yang akurat dan faktual kepada masyarakat.

Persoalan Kapasitas hingga Anggaran

Pos Pelayanan Keluarga Berencana – Kesehatan Terpadu (Posyandu) merupakan kunci layanan kesehatan terutama pada anak balita dan ibu. Namun kehadirannya belum dianggap prioritas oleh pemerintah dalam kerangka pencapaian Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Tingkat keaktifan posyandu saat ini sebesar 57 persen dari sekitar 280.000 posyandu. Karena itu, peningkatan kapasitas kader posyandu menjadi penting agar para kader bisa bergerak kembali.

Menurut Ketua Kalyanamitra, Listyowati, seperti yang dilansir Kompas (4/4/2018), kebijakan posyandu belum dianggap prioritas oleh pemerintah untuk ikut membantu dalam kerangka pencapaian Tujuan. Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di ranah preventif dan promotif belum mendapatkan perhatian yang optimal dari pemerintah.

Beberapa masalah ditemukan dalam peningkatan kapasitas bagi kader posyandu, pemenuhan sarana, dan pelaksanaan kebijakan. Permasalahan itu muncul dalam hasil audit yang dilakukan Kalyanamitra. Audit yang dilakukan pada 2016-2018 itu meliputi kebijakan posyandu, program, kapasitas kader, dan anggaran posyandu.

“Kalau pemerintah mau memaksimalkan peran posyandu, usaha-usaha promotif dan preventif di posyandu bisa dilakukan, (yaitu) beri informasi penyuluhan kepada ibu-ibu berisiko tinggi. Hal itu sederhana, tetapi sangat berkontribusi menurunkan angka kematian ibu dan bayi,” ujar Listyowati dalam Jambore Posyandu di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, Selasa (¾/2018).

Menurut Entos, Indonesia masih memiliki masalah dalam kebijakan kesehatan, salah satunya posyandu. Karena itu, arah kebijakan strategi antarkementrian dan pemerintah daerah harus satu serta tidak tumpang tindih. Dana desa memang harus difokuskan kepada posyandu. Di daerah juga ada dana penguatan RW yang salah satunya untuk posyandu. Itu harus diawasi betul agar berjalan sesuai peruntukannya.[]

sumber foto: Posyandu Rahayu

Manfaatkan Teknologi Tepat Guna, Upaya Perempuan Entaskan Kemiskinan

Jangan hanya mendebatkan apa yang ada di sekeliling kita, karena pada akhirnya kita juga yang akan memberikan perubahan terbaik.

Apakah kita pernah atau bahkan sering mengeluh dan mendebatkan apa yang terjadi di lingkungan kita? Jika benar, maka sudah seharusnya kita melakukan sesuatu. Karena baik dan buruknya kondisi lingkungan di sekitar kita, pada akhirnya memang akan kembali lagi kepada kita. Upaya ini juga yang diperjuangkan para perempuan di wilayah terpencil. Seperti yang pernah dilakukan Naomi Indarsih, Ibu Inspirasi Kopernik dari Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pengalaman Naomi Indarsih dipaparkan pada diskusi terbuka “Pemberdayaan Ekonomi Perempuan melalui Perluasan Akses Energi Bersih di Wilayah Terpencil Indonesia” dan “Menemukan Solusi Terbaik Penanggulangan Sampah Plastik ”. Diskusi digelar pada Jumat (9/3/18) di Jogja National Museum dalam rangkaian acara Jagongan Media Rakyat (JMR). Diskusi yang diselenggarakan Yayasan Kopernik ini, juga menghadirkan Sergina Loncle, dari Yayasan Kopernik. Lalu di diskusi kedua, ada Tungga Putri, Margaretha Subekti, Ibu Inspirasi Kopernik), serta Dani Pranata perwakilan dari Precious Plastic).

Kopernik adalah sebuah yayasan yang kantor pusatnya di Ubud Bali dan telah tersebar di 4 provinsi di Indonesia yakni Ubud, NTT, Jawa tengah, NTB dan akan memperluas lagi ke Jawa Tengah. Kopernik ada pada tahun 2011. Ketika Kopernik berdiri, para relawannya bukan dari orang Indonesia, tapi dari luar negeri seperti Polandia dan lain-lain. Perkembangan ekonomi di Indonesia telah meningkat. Namun beberapa kebutuhan masih susah diakses, contohnya akses terhadap listrik, yang menjadi kebutuhan mendasar. Serta akses terhadap air bersih atau air minum yang layak minum, karena menurut penelitian sekitar 200.000 juta penduduk di Indonesia masih membutuhkan air bersih.

Perluas Akses Perempuan Manfaatkan Energi Bersih

Berdasarkan pengalaman Naomi, masyarakat NTT selama ini memiliki persoalan terkait air bersih. Hal ini karena NTT masih sangat rawan dengan air yang mengandung zat kapur yang dapat menyebabkan penyakit batu ginjal. Tantangan lainnya, masyarakat NTT juga lebih percaya pada produk yang harganya lebih mahal, namun tidak memahami kualitasnya.

Jadi di NTT, yang masih diperjuangkan adalah soal air bersih, dan air minum untuk kesehatan tubuh. Namun kini kondisinya sudah mulai lebih baik,” ungkap Naomi.

Naomi merupakan salah satu ibu yang terlibat dalam “Program Ibu Inspirasi” yang diinisiasi oleh Kopernik. Program tersebut merupakan program pemberdayaan ekonomi perempuan. Bagaimana caranya singkong jika dijual menjadi sangat mahal. Serta bagaimana Kopernik merekrut perempuan-perempuan untuk membantu program tersebut. Mereka direkrut dan dilatih untuk menjual berbagai macam hasil yang bisa ditawarkan. Tentunya, dari produk yang mereka hasilkan, harapannya dapat mencukupi perekonomian Ibu-Ibu inspirasi dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Menurut Sergina Loncle, dari Yayasan Kopernik, selama ini kemiskinan energi memang banyak berdampak pada perempuan. Karena perempuan yang menghabiskan waktunya untuk keluarga. Perempuan juga yang banyak mengurusi keperluan lainnya, seperti memasak atau bahkan mencari kayu dan mengasuh anak. Berdasarkan tantangan ini, Kopernik berkomitmen untuk mengurangi kemiskinan.

Teknologi tepat guna adalah teknologi yang menjawab kebutuhan masyarakat. Seperti saringan minuman air putih, bisa dipakai ketika airnya sudah di isi dan langsung diminum. Air apa saja yang dapat digunakan dan disaring oleh alat ini, kecuali air laut dan air payau,” papar Sergina.

Sergina juga menambahkan, untuk teknologi lampu tenaga surya, ibu-ibu tidak perlu membayar listrik atau menghabiskan banyak uang untuk membelinya. Serta kompor biomasa, seperti kayu atau semua bahan bakar dan bahan kering yang bisa digunakan untuk memasak.Teknologi tepat guna ada diluar sana, namun tidak terjangkau di daerah terpencil.[]

informasi lengkap hasil diskusi dapat dibaca di JMR2018

Sumber gambar: Kopernik

‘Seribu’ Pasar Desa Organik Demi Masa Depan Pangan Lestari, Mungkin kah?

Karena pasar bukan sekadar tentang ekonomi, namun juga lokalitas, kesehatan dan lingkungan

Dengan beragam dan banyaknya kearifan lokal, Indonesia sangat memungkinkan membangun dan mengembangkan pasar organik bagi masyarakat. Salah satu komunitas yang saat ini masih aktif memperkenalkan gaya hidup sehat melalui produk-produk organik adalah Komunitas Pasar Milas. Komunitas Pasar Milas selama beberapa tahun terakhir telah aktif memperkenalkan gaya hidup sehat kepada masyarakat.

Komunitas Pasar Milas juga mengadakan pasar organik setiap pekan. Pasar organik ini sebagai salah satu media untuk menjual hasil bumi dan makanan hasil dari olahan dan pertanian organik. Pasar tersebut sekaligus menjadi media untuk memperkuat pesan-pesan terkait isu kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Komunitas yang terbentuk melalui Pasar Milas ini menjadi agen terdepan untuk mengkomunikasikan konsep dan upaya mewujudkan masa depan pangan yang lestari.

Dalam rangkaian kegiatan Jagongan Media Rakyat (JMR), Komunitas Pasar Milas juga menggelar diskusi terbuka “Masa Depan Pangan Lestari”, pada Kamis (8/3/18) di Jogja National Museum (JNM) Yogyakarta. Pada diskusi yang difasilitasi oleh Westiani Agustina dari Tim Program Pengelola Pasar Milas, menghadirkan narasumber yang merupakan petani serta produsen langsung produk organik. Mereka adalah Budi Prasetya, seorang Petani sayuran organic “Bapa Biyung”. Lalu, ada T.A. Kuncoro, seorang produsen tahu kedelai organic “Tahu Toelen”. Serta, Cicilia Suryaniwati, seorang Produsen tahu kedelai organic “Tjah Dampit”.

Pasar Organik dan Pemberdayaan Masyarakat

Salah satu pembahasan penting dalam diskusi “Masa Depan Pangan Lestari” adalah tentang lokalitas, produk organik dan upaya pemberdayaan. Menurut Cicilia Suryaniwati, membeli produk organik dari petani yang ada di desa secara tidak langsung turut memberdayakan petani lokal yang ada. Termasuk yang dilakukannya melalui brand tempenya, yaitu “Tjah Dampit”.

“Tempe banyak mengandung vitamin B yang dapat menggantikan daging. Beberapa alasan mengapa mengambil bahan kedelai yang lokal yaitu bahannya sehat dan bermanfaat. Kami juga menggunakan ragi usar yang memiliki manfaat, yaitu bahan tempe yang lebih awet jika tempe sudah lama maka tempe tersebut tidak akan pahit,” papar Cecilia.

Cecilia juga menambahkan, bahwa Indonesia telah mengimpor kedelai dari Amerika 70% sebanyak 2.37 ton setiap tahun, produksinya 800.000 ton, artinya hanya sepertiganya. Tragedi yang kedua 60-63 ekspor kedelai 5000 ton ke India sdan Srilanka. Kemudian tragedi ketiga impor 1970 ke Amerika, 1990 ke Brazil dua yang terbesar.

T.A.Kuncoro juga berbagi pengalaman bahwa selama ini produk tahu miliknya sebagian kedelai mengambil dari Kulon Progo. Kedelai yang dimaksud adalah tanaman organik. Sehigga dapat organik dapat merasakan dampak positifnya.

“Produksi tahu organik sendiri dapat memberikan distribusi dalam memperkenalkan gaya hidup sehat kepada masyarakat. Serta, ikut mendistribusikan sebagai produsen makanan dari olahan dan pertanian organik,” jelas Kuncoro.

Dalam diskusi ini, baik narasumber dan peserta sepakat bahwa penting sekali membangun kesadaran baru dalam memandang pasar. Bahwa, pasar tidak hanya sekedar tentang ekonomi, lokalitas, kesehatan, namun juga soal lingkungan. Pasar komunitas, khususnya yang menjual produk organik telah memiliki kemasukakalan yang ada di masyarakat. Indonesia sebagai negara dengan beragam kearifan lokal, seharusnya mampu membangun dan mengembangkan pasar untuk masyarakat yang mencakup semua kemungkinan tersebut. Di akhir diskusi, semua narasumber, peserta, dan penyelenggara pun sepakat mendorong terwujudkan seribu desa organik bersertifikasi, khususnya yang ada di Yogyakarta. [Alimah]

Foto dan referensi tulisan: JMR2018

KPK: Desa Jangan Takut Pengawasan Dana Desa oleh Polri

“KPK juga sedang mengembangkan kapasitas dan pendidikan bagi Polri. Karena terkadang mereka baca data, tapi belum tentu mampu memahami apa yang dibaca dan maksud penggunaannya.”

(Benidictus Siumlala MS, perwakilan dari Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK)

Masih ingat nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani Polri dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), juga Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa)? Tepatnya pada 20 Oktober 2017 mengenai pengawasan dana desa.

Dalam nota kesepahaman tersebut, diatur kerja sama terkait pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa. Acara penandatanganan MoU itu dihadiri oleh Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Mendes Eko Putro Sandjojo, beserta jajaran di masing-masing lembaga.

Dalam perkembangannya, pengawasan yang dilakukan Polri di tingkat desa menjadi momok tersendiri. Apalagi ruang gerak Pemdes yang merasa terawasi dalam mengelola keuangan desanya. Termasuk ketika desa tiba-tiba didatangi pihak kepolisian dengan meminta data-data keuangan.

Tema mengenai pengelolaan dana desa juga mengemuka dalam diskusi terbuka bertema “Menembus Keumuman: Inovasi Penguatan Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan”. Diskusi ini diselenggarakan oleh Infest Yogyakarta, pada Sabtu (10/3/18) di Jogja Nasional Musium (JNM) dalam rangkaian acara Jagongan Media Rakyat (JMR) 2018.

Diskusi terbuka yang difasilitasi oleh Irsyadul Ibad (Direktur Eksekutif Infest Yogyakarta), ini menghadirkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang diwakili oleh Benidictus Siumlala MS (Beni) dari Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK. Selain KPK, hadir juga Simon Edward perwakilan dari Ditjen PKP Kemendesa PDT dan Transmigrasi, juga Irma Nurul Fastikah perwakilan dari Pemkab Wonosobo, Dulrohim sebagai Kades Ngadikerso di Kabupaten Wonosobo, serta Saptoyo, pewakilan dari Staf Ahli Bupati Gunung Kidul.

Terkait pengawasan dana desa yang dilakukan oleh Polri di tingkat desa, KPK menyarankan agar Pemdes tidak perlu khawatir. Alasannya karena sampai saat ini keterbatasan jumlah Babinkamtibmas di desa yang belum sebanding dengan jumlah desa di seluruh Indonesia. Hal yang juga penting adalah minimnya kapasitas Babinkamtibmas dalam mengawal pengelolaan dana desa.

“Pembahasan yang menarik adalah tentang soal ketatnya pengawasan, sekadar info, dari semua desa, hanya ada lima puluh ribuan Babinkamtibmas. Itu kalau dihitung rangkap, tidak sebanding jumlah desa. Jadi sebenarnya polisi masih kurang. Jadi tidak perlu takut. Kita juga menanggapi MoU antara Kapolri dan Kementrian Desa. Kita juga sedang mengembangkan kapasitas dan pendidikan Polri. Karena terkadang mereka baca data, tapi belum tentu mampu memahami apa yang dibaca dan maksud penggunaannya,” jelas Beni di depan seluruh peserta diskusi dan narasumber lainnya.

Beni juga menambahkan, soal transparansi, KPK saat ini sedang mendorong keterlibatan masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Peran masyarakat mulai dari pembuatan regulasi sampai pengawasan. Jadi beragam stakeholder dilibatkanm baik dari layanan kesehatan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat desa (PMD), maupun komunitas. Hal ini seperti yang sedang diterapkan di Riau. Karena selama ini baik dari Pemdes maupun komunitas, biasanya ada semacam gap dan rasa curiga.

Jadi bagaimana caranya agar pemerintah dan komunitas saling berpikiran negatif, maka perlu melibatkan keduanya untuk mengikis anggapan negatif dari masing-masing pihak dan menurunkan ego mereka. Kegiatan edukasi tentang pengawasan dana desa ini salah satunya dilakukan sosialisasi tentang pengawasan dana desa. Tujuan sosialisasi agar masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya, bahwa ada kewajiban pemerintah desa dan juga komunitas.

Open Data Keuangan Permudah Akses Masyarakat

Terkait kecurigaan warga kepada pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa, hal ini juga dirasakan oleh Pemdes di Kabupaten Wonosobo. Namun, setelah Kabupaten Wonosobo menerapkan open data keuangan desa, rasa saling curiga mulai terkikis. Karena dengan open data keuangan desa, bukan hanya pemerintah desa dan kabupaten yang mampu mengakses, namun juga masyarakat secara umum.

Open data keuangan desa merupakan salah satu prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Kabupaten Wonosobo merupakan daerah model yang menerapkan open data keuangan desa yang diinisiasi oleh Infest Yogyakarta. Seluruh Desa di Kabupaten Wonosobo sudah menerapkan open data keuangan desa. Menurut Irma, Pemkab Wonosobo, dengan menerapkan open data keuangan desa, kini Pemdes bisa secara terbuka memperlihatkan data-data pengelolaan keuangan desanya kepada pengawas dana desa, termasuk kepada Polri yang datang meminta data.

“Kami sudah mengembangkan perencanaan apresiatif desa (PAD) dan warga terlibat dalam setiap tahapan pembagunan desa. Ini menjadi tanggungjawab bersama. Oleh sebab itu dibutuhkan sebuah media atua platform yang mendampingi, jangan sampai ada kecurigaan di antara kita. Kami saat ini menggunakan open data keuangan desa yang bisa diakses oleh siapapun. Jadi desa kini saling bersaing untuk menjadi yang terbaik dalam pengelolaan dana desa,” ungkap Irma.

Irma juga menegaskan bahwa, meskipun saat ini penerapan open data telah berjalan, namun proses yang cukup panjang. Penerapan open data yang dinisisiasi oleh Infest Yogyakarta jgua tidak terlepas dari sejumlah tantangan, apalagi Pemdes sebelumnya telah menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Sehingga dalam prosesnya juga pernah terjadi penolakan yang dilakukan oleh sejumlah desa. Namun open data melalui aplikasi “mitradesa” bukanlah sebuah perangkat yang tidak bisa diubah. Karena dalam pelaksanaannya, Pemkab Wonosobo dan Infest Yogyakarta sangat mengapresiasi setiap perubahan yang diusulkan sesuai usulan Pemkab dan Pemdes.

“Karena selama ini mereka memang menggunakan aplikasi Siskeudes. Sedangkam kami (Pemkab wonosobo) memiliki komitmen agar laproan semua desa dapat diakses bukan hanya pemerintah kabupaten dan desa, namun warga juga mampu mengaksesnya. Ternyata dengan open data keuangan melalui aplikasi mitradesa, kini warga mampu mengakses laporan keuangan desa,” jelas Irma.

Selain pembelajaran dari Wonosobo, pembelajaran penting lainnya juga bisa diketahui dari pemaparan Saptoyo, Staf Ahli Bupati. Salah satu pembelajaran yang disampaikan Saptoyo adalah penerapan Sistem Informasi Desa (SID) di Kabupaten Gunung Kidul. SID di Gunung Kidul dikembangkan oleh Combine Resource Institute (CRI). SID dalam perkembangannya telah banyak menciptakan perubahan, baik di tingkat Desa maupun Kabupaten. Kini SID juga telah diterapkan di sejumlah daerah baik Jawa maupun luar Jawa.

Menurut Irsyadul Ibad, selaku fasilitator diskusi, pembelajaran di Kabupaten Wonosobo maupun Kabupaten Gunung Kidul merupakan bagian dari beragamnya inovasi mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Inovasi ini dilakukan bersama dengan organisasi atau kelompok masyarakat sipil, misalnya berupa penerapan sistem informasi desa (SID) di Kabupaten Gunung Kidul (DI Yogyakarta) dan open data keuangan desa di Kabupaten Wonosobo (Jawa Tengah). Beberapa desa juga menciptakan inovasi sendiri untuk memperkuat desanya, mulai dari pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), penguatan kelompok perempuan dan sebagainya.

Ruang inovasi tersebut berhasil memunculkan praktik baik dan ragam pembelajaran. Hal positif tersebut perlu diapresiasi oleh pemerintah di pelbagai tingkat. Selain itu, pembelajaran tersebut perlu diarusutamakan sehingga bisa mendorong desa lain untuk belajar. Ragam pembelajaran tersebut juga perlu disampaikan kepada pengambil kebijakan di tingkat nasional untuk memberikan wawasan baru dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan desa. [Alimah]

Strategi Mewujudkan Catur Sakti Desa Batuampar

Seburuk apapun tempat yang kau diami, pasti akan ada potensi yang perlu kau perjuangkan untuk membuat tempat itu lebih hidup.

Ditulis oleh Saiful Hidayat*

Beberapa tahun belakangan, desa menjadi objek yang lebih diprioritaskan oleh pemerintah. Khususnya dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Keberadaan desa mulai dipandang bukan lagi sebagai objek kapitaslisasi semata. Namun lebih dari itu, desa telah diberi ruang dan kesempatan dalam bentuk desentralisasi yang bersifat swadaya dan otonom. Tentunya, dalam upaya mewujudkan desa yang berkembang dan maju dengan potensi-potensi yang dimiliki desa itu sendiri.

Dukungan pemerintah melalui Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah menumbuhkan semangat baru bagi saya. Saya membayangkan bagaimana saya mampu membangun desa saya sendiri, setidaknya akan ada perubahan berarti bagi masyarakat desa. Untuk mewujudkan hal tersebut, saya pun mulai mencoba menganalisanya, yaitu Batuampar. Langkah awal ini saya lakukan agar lebih mudah dalam memberdayakan masyarakatnya untuk menggali aset dan potensi desa baik dari Sumber Daya Alam (SDA) atau pun Sumber Daya Manusia (SDM)-nya. Sehingga tujuan utama untuk membangun desa yang kuat, adil, makmur dan sejahtera akan lebih mudah.

Sekilas tentang Desa Batuampar

Desa Batuampar adalah salah satu desa dari Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep (2015), Desa Batuampar memiliki luas 6,51 km2 yang terdiri 5 dusun yaitu Perengan Laok, Perengan Daya, Brumbung, Somalang, dan Semah, serta terdiri dari 5 Rukun Warga dan 12 Rukun Tetangga dengan jumlah penduduk 5.906 yang terdiri dari laki-laki: 2787 dan perempuan: 3.119.

Secara geografis, desa ini merupakan daerah paling barat (bagian tengah Pulau Madura) dari Kabupaten Sumenep yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Pamekasan. Sehingga jarak antara desa ke Kota Sumenep terbilang jauh, yaitu sekitar 45 km dan 11 km menuju ke Kecamatan Guluk-Guluk. Jarak yang jauh tersebut, membentuk tatanan sosial dan budaya yang berbeda dengan masyarakat Sumenep pada umumnya. Perbedaan yang sangat jelas bisa kita temukan pada aksen bahasanya. Namun, karena desa ini mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kerajaan Kota Sumenep, maka budaya khas Sumenep masih sering kita jumpai dalam berbagai aktifitas kesehariannya.

Secara umum, kedua budaya tersebut lebih didominasi oleh budaya Islam. Hal ini terjadi karena 100% masyarakat Batuampar menganut agama Islam. sehingga kegiatan setiap harinya tidak jauh dari syariat dan norma keislaman. Bahkan tempat ibadah seperti mushalla atau langghar adalah tempat yang paling sering digunakan untuk bersosial seperti menerima tamu dan acara lainnya. Maka akan sangat wajar jika kita akan jumpai mushalla hampir di depan setiap rumah masyarakat.

Politik dan Ekonomi

Kekerasan dan relijiusitas adalah kata yang cukup pantas untuk menggambarkan kultur sosial masyarakat Madura. Padahal, kata tersebut dalam maknanya sangat berbeda dan berseberangan antara satu sama lain. Relijiusitas dibangun oleh para petinggi agama seperti kiai, ustad, dan kaum santri. Sedangkan kekerasan diproduksi oleh sekelompok masyarakat yang sering melakukan aksi kriminalitas yang kemudian disebut dengan ‘bhejingan’ atau blater. Meskipun dua kelompok tersebut berseberangan, namun hubungan antar keduanya bisa dikatakan sangat erat dan harmonis. Artinya, hubungan yang terjalin bukan sebagai aktor dan musuh. Karena secara strata sosial kiai masih berada di atas blater.

Dalam konteks politik, kiai dan blater mempunyai pengaruh yang besar dengan perannya masing-masing. Sebagai contoh dalam politik kekuasaan dan kepemerintahan pengaruh kiai sangat penting dalam membentuk stigma masyarakat bahwa yang didukung kiai pasti akan baik dan mampu memimpin daerah tersebut. Sedangkan pengaruh blater dianggap penting karena blater dipercaya mampu dan sanggup menjaga keamaan desa. Perlu diketahui, bahwa salah satu tolak ukur kesuksesan pemimpin diberbagai daerah di Madura yaitu aman. Aman yang dimaksud disini yaitu aman dari pencurian dan perampokan.

Realita politik di atas, juga dianut oleh desa Batuampar. Namun, karena desa Batuampar masih mempunyai kekerabatan erat dengan Kerajaan Sumenep, maka aktor penting lainnya yang juga sangat berpengaruh, yaitu keturunan kerajaan atau sering disebut ‘Kelauarga dhalam’. Bahkan pengaruhnya lebih besar dari kiai dan blater sekalipun. Hal ini terbukti dengan Cacatan sejarah pemegang tampuk kekuasaan Desa Batuampar yang masih didominasi oleh keluarga dhalam.

Dalam konteks perekonomian, dominasi penggerak ekonomi di Madura adalah dari sektor pertanian, nelayan, peternakan, dan buruh migran. Desa Batuampar juga tak jauh beda dengan daerah lainnya. Masyarakatnya juga bertani tembakau dan padi sebagai komoditas andalan, berternak walau hanya sepasang hewan, berdagang dipasar dan toko, menjadi PNS, merantau sebagai buruh migran, dan lain-lainnya. Dan yang menarik, di salah satu dusunnya ada kecenderungan yang sangat tinggi pada masyarakatnya untuk berwirausaha. Hal ini tercermin dari dominasi masyarakatnya sebagai pedagang di berbagai pasar tradisional seperti Pasar Pakong, Pasar Ganding, Pasar Prenduan, Pasar Guluk-guluk, dan tentu saja Pasar Batuampar.

Potensi Desa

Terlepas dari banyaknya masalah yang dihadapi kebanyakan desa, dalam analisis ini saya lebih tertarik untuk melupakan sejenak masalah yang begitu komplek tersebut. Saya sendiri lebih tertarik untuk menggali potensi yang tersembunyi atau pun sudah tampak di suatu desa. Upaya ini sebagai penyemangat dalam melewati kemungkinan berbagai tantangan dan hambatan dalam membangun desa.

Berdasarkan data dan pendapat pribadi, ada suatu hal berharga yang perlu ditingkatkan untuk menjadikan Desa Batuampar sesuai Catur Sakti Desa, yaitu “bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya.

Adapun beberapa potensi Desa Batuampar berdasarkan hasil pemetaan saya adalah sebagai berikut:

  • Warisan Budaya

Dalam historis munculnya peradaban di Madura, desa Batuampar merupakan bagian dari beberapa daerah yang didiami oleh para penguasa Madura bagian timur (khusunya Sumenep dan Pamekasan). Peradaban desa Batuampar dimulai dari seorang kiai yang juga dukun K. Abdullah (Bindara Bungso). Dia adalah keturun ke-6 dari Pangeran Bukabu (Adipati ke-7 kerajaan Sumenep). Juga, bindara bungso merupakan orang tua dari Bindara Saod (Adipati Sumenep 1750-1762).

Bindara bungso sangat dikenal masyarakat Batuampar sebagai orang yang sakti dan kramat. Sehingga, semasa hidupnya dia dimuliakan dan dijadikan tetua di Desa Batuampar. Bahkan, sampai saat ini tempat peristirahan terakhirnya masih dianggap sangat kramat dan sering dikunjungi orang penting seperti Gus Dur, Megawati, Kanjeng Dimas, dll.

Selain potensi dari sosio-historis, ada warisan budaya yang berbentuk masjid. Masjid yang diberi nama Masjid K. Abdullah (karena bersebelahan dengan Makam K. Abdullah) ini, berusia sekitar 400 tahun lebih. Namun, ada sebuah cerita yang dipercaya bahwa masjid itu datang sendiri atau masyarakat setempat tidak pernah tahu siapa yang membuat.

  • Potensi Alam

Dari luas tanah desa Batuampar, hanya 1/3 luas tanahnya yang digunakan untuk pembangunan. Selain itu, digunakan untuk pertanian dan dibiarkan saja karena tanah bukit yang lumayan sulit air. Menurut teman dari Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Bangkalan, kualitas hasil pertanian seperti padi, jagung, dan tembakau di Desa Batuampar termasuk bagus dan berkualitas. Hanya saja, penilaian tersebut belum menyeluruh dan optimal.

Potensi pertanian di Desa Batuampar sangat bisa dioptimalkan dengan berbagai edukasi, baik di tingkat petaninya maupun dukungan dari pemerintah setempat. Selain itu, Batuampar juga bisa dibentuk menjadi desa wisata dengan konsep gardu pandang pada ketinggian bukitnya yang bisa melihat kota pamekasan dari atas.

  • Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam beberapa dekade, pemuda Batuampar sudah mulai melek akan pentingnya pendidikan. Sehingga sampai saat ini sudah banyak sarjana maupun mahasiswa dari berbagai bidang yang bisa dikoordinasikan untuk menjadikan desanya berdaya, makmur, dan bermartabat.
Beberapa potensi di atas saya rumuskan secara garis besar dan kemungkinan dampaknya sangat baik untuk seluruh stakeholder di desa Batuampar. Lingkungan masyarakat dan cara pandang yang cukup open-minded juga menjadi modal suksesnya perubahan yang dicita-citakan.

Tantangan

Saya meyakini bahwa setiap perjuangan dalam perubahan pasti akan ada tantangan, seperti penolakan dari warga yang mungkin terjadi. Kemungkinan tersebut perlu juga diidentifikasi sebagai modal antisipasi dalam meminimalisasi kegagalan dan perubahan.

Adapun identifikasi hambatan dalam analisis sosial yang saya temukan yaitu:

  • Pemuda sebagai penerus aktor desa masih sibuk akan tugasnya masing-masing. Ada yang masih kuliah dan ada yang kerja, sehingga untuk diajak kolaborasi dan fokus membangun desa masih terbatas akan waktu kumpul inten yang penting.
  • Stigma masyarakat untk mengurus desa masih sangat minim. Mereka beranggapan bahwa yang berhak mengurus desa hanyalah perangkat desa saja. Sehingga yang terjadi, masyarakat jarang sekali terlibat dalam pembangunan desa.
  • Gap trah antara keturunan kerajaan dan orang biasa-biasa saja masih terlihat jelas. Sehingga untuk melakukan aksi penting dalam perubahan seringkali canggung karena menganggap kurang berwenang mengurus daerah atau desa tersebut.
  • Kepercayaan masyarakat akan mitos yang didistribusi dari zaman dulu sampai saat ini masih menjadi penghalang dalam melakukan suatu hal. Misal, Asta K. Abdullah tidak banyak perubahan, bahkan terkesan dibiarkan. Itu karena ada cerita yang mengatakan bahwa arwah makam disana tidak senang kalo diperindah dan dirawat.
  • Dukungan dari pemerintah desa sangat minim. Contoh, pengajuan lapangan olahraga seperti bulutangkis, footsal, sepakbola, volly tidak ada yang terealisai satupun.
  • Kepercayaan generasi senior akan pemuda masih minim. Mereka menganggap pemuda kurang paham akan dan tidak perlu diikutsertakan dalam pembuatan keputusan.

Itulah beberapa hambatan yang belum tentu menjadi hambatan. Semua yang disebutkan diatas hanyalah pengalaman saya sebagai seorang yang tinggal dan merasakan langsung suasana desa Batuampar dari berbagi segi pandang yang berbeda.

Dampak Sosial

Dampak dari setiap perubahan pasti akan terjadi. Entah itu perubahan yang berdampak baik atau buruk tergantung pada cara kita mengelola perubahan tersebut. Tapi, saya yakin perubahan yang diharapkan dalam perubahan di desa Batuampar yaitu perubahan yang lebih baik. Dampak sosial yang saya harapkan yaitu sesusai dengan Catur Sakti Desa: Bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya. Atau setidaknya ada perubahan kecil yang nantinya akan sangat penting sebagai pedoman kehidupan. Seperti perubahan cara pandang, masyarakat yang open minded, berdaya infomasi luas, dll-nya.

Tindakan Strategis

Untuk mewujudkan perubahan yang berdampak sosial baik, maka perlu direncakan berbagai tindakan strategis demi kesuksesan perubahan tersebut. Ada beberapa langkah strategis yang bersifat inklusif, pemberdayaan, maupun keamanan yang akan saya tawarkan untuk tercapainya optimalisasi potensi desa Batuampar. Di antaranya:

  • Merangkul pemuda Batuampar dari berbagai bidang konsentrasi kelimuawan untuk bekerja sama mewujudkan tujuan utama. Hal ini bisa dilakukan dengan menghidupkan kembali organisasi pemuda ISTIMBAT (Ikatan Santri dan Pemuda Batuampar) atau sekedar membentuk perkumpulan kecil dari setiap mahasiswa Batuampar untuk membicarakan nasib desa dikemudian hari.
  • Pendekatan keislaman dirasa sangat penting untuk menarik simpati dan dukukungan dari berbagai kalangan, terutama untuk menumbuhkan kepercayaan generasi senior pada junior atau pemuda. Hal ini bisa dilakukan dengan cara membuat event keagamaan seperti Maulid Nabi, Isra’ Mi’raj, Panitia Qurban, dll.
  • Pendekatan secara ekonomi juga perlu diterapkan sebagai penyemangat dan keterlibatan langsung masyarakat dalam memajukan desanya. Hal ini bisa dilakukan dengan program Simpan Pinjam, bank sampah, budidaya secara kolektif, dll.
  • Politisasi keamanan memang marak terjadi di Madura termasuk Batuampar. Untuk itu perlu adanya peran masyarakat yang mengawal langsung ketertiban dan keamanan desa. hal ini bisa dilakukan dengan mengadakan jadwal ronda bergilir yang selama ini tidak pernah ada karena masyarakat sudah menggantungkan nasib keamanan pada pemimpinnya yang mempunyai blater.
  • Mengoptimalkan potensi yang ada di Batuampar dengan cara mengelola Warisan budaya Masjid dan makam K. Abdullah sebagai tempat destinasi wisata religi. Sumber daya alam (SDA) meliputi: pertanian agar rakyat Batuampar swasembada pangan dan ekonomi meningkat, keindahan alam sebagai destinasi wisata gardu pandang di Gunong Kenek, serta potensi SDM yang tak ternilai.

Saya berharap strategi ini dapat mewujudkan Catur Sakti Desa, yaitu “bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya. Karena bagi saya, meskipun saat ini posisi saya masih di luar daerah saya, namun saya sadar bahwa seburuk apapun tempat yang saya  diami saat ini, pasti akan ada potensi yang perlu diperjuangkan untuk membuat tempat itu lebih hidup. Tempat itu adalah desa kelahiran saya sendiri.

=========

* Saiful Hidayat adalah mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Saiful Hidayat merupakan peserta Program Sekolah Sore yang diselenggarakan oleh Institute of Education Development, Social, Religious and Cultural Studies (Infest) Yogyakarta. Tulisan ini merupakan analisa atas kondisi sosial di desanya, serta tawaran strategi pembangunan di desanya. Tulisan juga sudah dipresentasikan di forum sekolah sore.

Sumber Gambar: Desa Batuampar